By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
radar96.com | Berkarakter dan Edukatifradar96.com | Berkarakter dan Edukatifradar96.com | Berkarakter dan Edukatif
  • Home
  • Nahdliyyin
  • Sospol
  • Milenial
  • Gus File
  • Warta DigitalNew
Search
MORE MENUS
  • Kultural
  • Kolom
  • Kontrahoax
  • Ekraf
  • Tasawuf Urban
  • Berita Foto
  • Gus File
  • Inforial
  • Jatim Update
  • Opini
  • Siaran Pers
  • Tentang Kami
  • Pasang Iklan di Radar96
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Susunan Redaksi
© 2024 radar96.com. All Rights Reserved.
Reading: Pemprov Jatim raih Opini WTP ke-10 kalinya dari BPK
Share
Sign In
Font ResizerAa
radar96.com | Berkarakter dan Edukatifradar96.com | Berkarakter dan Edukatif
Font ResizerAa
  • Home
  • Warta DigitalNew
  • Nahdliyyin
  • Milenial
  • Kontrahoax
  • Ekraf
  • Sospol
  • Inforial
  • Kolom
  • Kultural
  • Gus File
  • Tasawuf Urban
Search
  • Home
  • Warta DigitalNew
  • Nahdliyyin
  • Milenial
  • Kontrahoax
  • Ekraf
  • Sospol
  • Inforial
  • Kolom
  • Kultural
  • Gus File
  • Tasawuf Urban
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Tentang Kami
  • Pasang Iklan di Radar96
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Susunan Redaksi
© 2024 radar96.com. All Rights Reserved.
radar96.com | Berkarakter dan Edukatif > Blog > Sospol > Pemprov Jatim raih Opini WTP ke-10 kalinya dari BPK
Sospol

Pemprov Jatim raih Opini WTP ke-10 kalinya dari BPK

Radar96 Nusantara
Last updated: 27/05/2021 14:29
Sospol 46 Views
Share
5 Min Read
Predikat opini WTP ke-10 kalinya untuk Pemprov Jatim diserahkan langsung oleh anggota V BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi saat Sidang Paripurna DPRD Jatim di Gedung DPRD Jatim, Jl. Indrapura Surabaya, Kamis (27/5). (*/hmn)
SHARE

Surabaya (Radar96.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2020. Opini WTP kali ini merupakan kesepuluh kalinya.

Predikat opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh anggota V BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi saat Sidang Paripurna DPRD Jatim di Gedung DPRD Jatim, Jl. Indrapura Surabaya, Kamis (27/5).

Turut hadir di acara tersebut Anggota DPD RI asal Jatim Evi Zainal Abidin dan H. Ahmad Nawardi, Auditor Utama Keuangan V BPK RI Dr. Akhsanul Khaq, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Drs. Akmal Malik, Plh. Sekretaris Daerah Prov. Jatim Heru Tjahjono, para pimpinan OPD di lingkup Pemprov Jatim, Kepala BPK RI Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono, pimpinan Kanwil BPK RI Jatim, dan para pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Jatim.

Atas predikat WTP tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak baik BPK RI atas pendampingan dan bimbingan teknis yang dilakukan selama ini, termasuk DPRD Provinsi Jatim atas fungsi pengawasan serta strong partnership, kerja keras dan koordinasi yang terjalin, juga kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jatim.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen seluruh ASN Pemprov Jatim dalam mengawal pelaksanaan seluruh program pembangunan, khususnya dalam bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Iklan.

Khofifah berharap, opini WTP yang diterima dapat menjadi penyemangat seluruh jajaran Pemprov Jatim untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik lagi ke depan. Dengan begitu, diharapkan kepercayaan masyarakat terus meningkat dan menjadi modal dasar dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah selanjutnya.

“Saya berharap ini menjadi penyemangat kami untuk terus meningkatkan kinerja administrasi pengelolaan keuangan Provinsi Jatim menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya efektif, tapi juga efisien, akuntable, dan transparan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi Jatim terus meningkat,” katanya.

Keberhasilan Jatim meraih opini WTP untuk kesepuluh kalinya juga menjadi pelecut semangat bagi Jatim untuk terus bangkit dan pulih dari krisis pandemi Covid-19.

Terkait temuan-temuan pada LHP BPK yang harus ditindaklanjuti , Pemprov Jatim akan segera menindaklanjuti terhadap OPD terkait sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, termasuk dengan berbagai temuan mulai dari 2005 sampai dengan 2020. Pemprov Jatim akan melakukan koordinasi bersama seluruh OPD bersama Inspektorat Provinsi Jatim.

“Meskipun sudah banyak yang berpindah penanggungjawab di masing-masing OPD, namun kami akan siap mengejar kembali apa yang menjadi catatan dan temuan tersebut menjadi prioritas,” terangnya.

Terkait rekomendasi strategis yang diberikan BPK kepada Gubernur Khofifah untuk melakukan pembinaan atas kinerja keuangan di seluruh kabupaten/kota se-Jatim, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu akan segera menindaklanjuti dengan meningkatkan intensitas koordinasi teknis dengan pemkab/pemkot.

“Juga kaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah ini kami harap ke depan bisa terinventarisir dan teridentifikasi lebih detail melalui Bimtek yang akan kami laksanakan. Bagaimana dari seluruh barang milik daerah ini bisa kita identifikasi dan kita pastikan bahwa semua dalam monitoring dan tercatat dengan baik,” terangnya.

Sementara itu Anggota V BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada DPRD Provinsi Jawa Timur serta Gubernur Jawa Timur beserta jajaran atas kerjasama dan komitmen dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Menurutnya pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang penyajian kewajaran laporan keuangan. Opini tersebut didasarkan pada kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan terhadap pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

“Sementara itu terkait adanya beberapa beberapa temuan yang masih ada diantaranya terkait belanja hibah, diharapkan untuk segera ditindaklanjuti. Untuk itu kami memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk segera menindaklanjuti,” pungkasnya. (*/hmn)

Iklan.

You Might Also Like

Ego Tinggi dan Tak Kuat Godaan saat Sukses, Penyebab Gagal Berkarier

Unusa dan BAZNAS Surabaya Jalin Kerja Sama Beasiswa Pendidikan

Unusa Ajak Gabung Peneliti Asing untuk Program Postdoctoral

Penuhi Undangan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Gubernur Khofifah Hadiri Pertemuan Tahunan Haji di Istana Mina

Melatih Siswa Berkurban Sejak Dini, SD Al Islam Surabaya Potong 4 Ekor Sapi

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article Survei LSI: NU jadi ormas terbesar di Indonesia/dunia
Next Article PBNU: Perolehan Donasi Masjid Indonesia di Belgia Rp1,4 Miliar

Advertisement

Iklan.

Iklan.

Berita Terbaru

Ego Tinggi dan Tak Kuat Godaan saat Sukses, Penyebab Gagal Berkarier
Sospol
Unusa dan BAZNAS Surabaya Jalin Kerja Sama Beasiswa Pendidikan
Sospol
Unusa Ajak Gabung Peneliti Asing untuk Program Postdoctoral
Sospol
LP Maarif NU Jatim Lakukan Reaktualisasi Pembelajaran Aswaja dengan STEIM
Nahdliyyin

You Might also Like

Sospol

Pemotongan Sapi Presiden Prabowo di Masjid Al-Akbar hanya 7 Detik, Sapi Gubernur Jatim 4 Detik

07/06/2025
Sospol

Mohammad Nuh Ungkap Tiga Cara Terbaik Atasi Defisit Kebaikan

06/06/2025
Sospol

Siap jadi Inspirator bagi Masyarakatnya
Cerita Sitti Kubangsinawati, Dokter dari Daerah 3T

05/06/2025
Sospol

Sumpah 16 Dokter, Unusa Siapkan Pendidikan Dokter Spesialis

05/06/2025
radar96.com | Berkarakter dan Edukatifradar96.com | Berkarakter dan Edukatif
Follow US
© 2024 radar96.com. All Rights Reserved.
  • Tentang Kami
  • Pasang Iklan di Radar96
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Susunan Redaksi
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?