By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
radar96.com | Berkarakter dan Edukatifradar96.com | Berkarakter dan Edukatifradar96.com | Berkarakter dan Edukatif
  • Home
  • Nahdliyyin
  • Sospol
  • Milenial
  • Gus File
  • Warta DigitalNew
Search
MORE MENUS
  • Kultural
  • Kolom
  • Kontrahoax
  • Ekraf
  • Tasawuf Urban
  • Berita Foto
  • Gus File
  • Inforial
  • Jatim Update
  • Opini
  • Siaran Pers
  • Tentang Kami
  • Pasang Iklan di Radar96
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Susunan Redaksi
© 2024 radar96.com. All Rights Reserved.
Reading: MUI-Kemenag-Hebitren diskusikan kewenangan sertifikasi halal
Share
Sign In
Font ResizerAa
radar96.com | Berkarakter dan Edukatifradar96.com | Berkarakter dan Edukatif
Font ResizerAa
  • Home
  • Warta DigitalNew
  • Nahdliyyin
  • Milenial
  • Kontrahoax
  • Ekraf
  • Sospol
  • Inforial
  • Kolom
  • Kultural
  • Gus File
  • Tasawuf Urban
Search
  • Home
  • Warta DigitalNew
  • Nahdliyyin
  • Milenial
  • Kontrahoax
  • Ekraf
  • Sospol
  • Inforial
  • Kolom
  • Kultural
  • Gus File
  • Tasawuf Urban
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Tentang Kami
  • Pasang Iklan di Radar96
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Susunan Redaksi
© 2024 radar96.com. All Rights Reserved.
radar96.com | Berkarakter dan Edukatif > Blog > Ekraf > MUI-Kemenag-Hebitren diskusikan kewenangan sertifikasi halal
Ekraf

MUI-Kemenag-Hebitren diskusikan kewenangan sertifikasi halal

Radar96 Nusantara
Last updated: 12/06/2021 20:21
Ekraf 138 Views
Share
3 Min Read
Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) MUI Jawa Timur HM Noor Shodiq Askandar (*/YouTube)
SHARE

Surabaya (Radar96.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama (Kemenag), dan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) mendiskusikan kewenangan sertifikasi halal yang selama ini dipersoalkan, karena MUI sudah lama memiliki Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan Kemenag mempunyai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Kegiatan bersama antara MUI Pusat, Kemenag RI, DPP Hebitren, dan LPPOM MUI Jatim yang dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) secara daring dan luring dari Surabaya pada Ahad, 13 Juni 2021, pukul 09:00-12:00 WIB itu menarik karena kewenangan BPJPH dan LPPOM sebagai lembaga sertifikasi halal itu perlu diperjelas,” kata Ketua Pelaksana FGD, H Noor Shodiq Askandar, SE, MM, di Surabaya, Sabtu (12/6/2021).

Ia menjelaskan masyarakat sudah lama menunggu kejelasan tentang lembaga sertifikasi halal, diantaranya siapa yang berwenang mengelola, bagaimana prosedurnya, dan berapa biayanya. Banyak pengusaha UKM (usaha kecil menengah) mengeluh tentang ketidakjelasan semua itu.

“Isu negatif yang terus-menerus bergulir di antara mereka adalah mengurus sertifikasi halal itu lama, ribet, mahal, dan sering kali dipingpong kewenangan. Ada yang bilang kewenangan MUI, ada yang bilang LPPOM, ada juga yang bilang Kemenag. Jadinya, mereka bimbang untuk melangkah,” katanya.

FGD itu menghadirkan pembicara Dr Asrorun Ni’am Sholeh, MAg (Ketua MUI Pusat), Dr H Mastuki HS, MAg (Plt Kepala BPJPH Kemenag Pusat), Dr KH Abdul Hamid Wahid, MAg (Bendahara Umum DPP Hebitren), dan Dr Hj Siti Nur Husnul Yusmiati, STP, M Kes (Direktur LPPOM MUI Jawa Timur).

Iklan.

“Semangat bersama antara MUI, Kemenag, Hebitren dan LPPOM itu tidak hanya mendapatkan dukungan dari jajaran masing-masing. Namun juga dari Pemprov Jawa Timur melalui OPOP (one pesantren one products), serta pondok-pondok pesantren dan kampus-kampus utama di Jawa Timur, baik negeri maupun swasta. Para rektor dari beberapa perguruan utama itu dijadwalkan hadir dan akan memberikan dukungan dalam kegiatan tersebut,” katanya.

Gus Shodiq, sapaan akrab Noor Shodiq Askandar, yang juga Ketua KPEU MUI Jawa Timur itu menambahkan FGD itu akan menjelaskan kepada semuanya dengan sejelas-jelasnya tentang lembaga sertifikasi halal, termasuk berapa biaya sebenarnya pengurusan sertifikat halal itu.

“Kegiatan ini penting dan menarik. Sebaiknya para pelaku usaha mengikuti, agar tidak lagi bimbang dalam mengurus label halal. Kalau produknya sudah ada label halal, insyaallah barangnya akan semakin laku, sebab orang tidak waswas lagi,” kata Bendahara Umum DPP Hebitren, Dr KH Abdul Hamid Wahid, MAg. (*/pna)

Iklan.

You Might Also Like

10 WNA Singapura jadi Turis Pertama Kunjungi “ATC” Masjid Al-Akbar

Misi Dagang Jatim di Kaltim Tembus Rp 1 Triliun Lebih, Gubernur Khofifah Optimis Kuatkan Pasar Dalam Negeri

Gubernur Khofifah Luncurkan KUR Khusus Petani Tebu Jatim Dukung Swasembada Gula Nasional

OPOP Jatim Targetkan 2.000 Pesantren Berdaya

Gubernur Khofifah: Jembatan Kaca Seruni Point Bromo Perkuat Magnet Pariwisata Jatim

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Share
Previous Article Gubernur Khofifah: Digitalisasi berdampak positif pada pelayanan publik dan UMKM
Next Article Menag apresiasi Keputusan Haji 2021 Hanya Untuk Domestik Arab Saudi

Advertisement

Iklan.

Iklan.

Berita Terbaru

Harkitnas 2025, Gubernur Khofifah Ajak Masyarakat Bangkit Hadapi Dampak Dinamika Ekonomi Global
Sospol
Unusa Buka Beasiswa KIP Kuliah untuk Masuk Fakultas Kedokteran
Sospol
Jatman Tulungagung Adakan Khitanan Massal Gratis
Nahdliyyin
Halal Bihalal P2N Jakarta jadi Majelis Silaturahmi dan Refleksi Pengusaha
Nahdliyyin
radar96.com | Berkarakter dan Edukatifradar96.com | Berkarakter dan Edukatif
Follow US
© 2024 radar96.com. All Rights Reserved.
  • Tentang Kami
  • Pasang Iklan di Radar96
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Susunan Redaksi
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?