Surabaya (Radar96.com) – Kemandirian NU bersumber pada diri sendiri, al-i’timad ‘ala al-nafs. Tidak dipengaruhi, tidak dibantu. Berjalan dengan kemampuan sendiri. Nahdlatul Ulama punya modal sosial yang kuat untuk bergerak dengan kemampuan sendiri.
“Hentikan membuat proposal untuk meminta bantuan, galakkan iuran karena NU punya kisah sukses dengan menghimpun koin di Turen-Kalidawir, dan bikin unit usaha yang bekerja sama dengan Bumdes yang ada untuk menggarap potensi desa,” pesan almarhum Andry Dewanto Ahmad, Wakil Ketua PWNU Jatim.
Dalam diskusi NU9 Channel itu, suami Ny Hikmah Bafaqih (Wakil Sekretaris PW LP Ma’arif NU Jatim) yang wafat pada 29 Juli 2021 itu menilai perekonomian NU itu sebenarnya sudah ada progres, kendati belum mampu tampil dalam perekonomian skala global, bahkan “menyaingi” ormas Muhammadiyah juga masih jauh.
“Mantan Wapres Jusuf Kalla pernah mengibaratkan Muhammadiyah itu (secara ekonomi) merupakan corporate, karena hasil usaha dan semua asetnya milik lembaga, sedangkan NU (secara ekonomi) ibarat franchise yang usahanya sulit diatur karena milik banyak pihak, baik perorangan maupun lembaga,” ujarnya.
Ia mencontohkan PCNU Jombang yang mempunyai 33 unit usaha dan semuanya milik NU, lalu PCNU Ponorogo yang mempunyai 113 unit usaha, diantaranya swalayan dan rumah sakit, dan PCNU Sumenep yang memiliki 33 unit dengan jumlah terbanyak adalah BMT atau koperasi.
“Jadi, NU itu bisa, karena pengumpulan koin NU di Turen, Malang bisa mnghimpun Rp3 miliar dalam dua tahun, lalu di Kalidawir, Tulungagung juga terbukti bisa menghimpun miliaran. Saran saya, ayo garap desa. NU ranting (desa/kelurahan) bikin saja unit usaha yang bekerja sama dengan Bumdes yang ada,” paparnya.
Almarhum yang juga koordinator tenaga pendamping profesional (TPP) Pemprov menjelaskan di Jatim dengan 7.724 desa itu sudah ada 6.080 Bumdes (Badan Usaha Milik Desa), yang meliputi 456 Bumdes yang sudah maju, 2.270 Bumdes yang sedang berkembang dan 3.354 Bumdes pemula.
“Ayo NU mulai menggarap desa dengan melakukan MoU antara koperasi atau unit usaha NU dengan Bumdes agar mandiri. Mandiri itu jangan mengharap bantuan atau hentikan membuat proposal permohonan bantuan lagi. Lokasi usaha bisa dengan bikin sekat di kantor NU dulu,” tuturnya.
Pesan almarhum Andry Dewanto itu mendapat respons positif dari Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Jawa Timur yang sudah dua tahunan merancang sinergi ekonomi nahdliyyin lewat jejaring “NUConomic”.
“NUconomic itu juga tanpa proposal dengan menggerakkan networking berbagai potensi dalam sebuah kolaboratif yakni membina sektor UMKM NU lewat pelatihan, pendampingan, ekshibisi, teknologi, evaluasi, dan dukungan pemasaran melalui jejaring NUconomic seperti Kopontren, RS, Nusa Mart, serikat bisnis NU, media-media NU, dan potensi lainnya, dengan ada sharing untuk NU,” kata Ketua LPNU Jatim, Fauzi Priambodo.
“Dalam pemasarannya, LPNU Jatim akan menyinergikan produk UMKM dengan jaringan ekonomi NU, yang meliputi jejaring Rumah Sakit Islam NU, Koperasi pondok pesantren, serikat bisnis pondok NU, dan jejaring media di lingkungan NU,” kata Ketua LPNU Jatim, Fauzi Priambodo.
Menurut dia, NUConomic merupakan salah satu implementasi dari Deklarasi Nahdlatut Tujjar 1918 yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy’ari. Intinya, LPNU didirikan sebagai upaya membangkitkan perekonomian bangsa dan mengokohkan serta memberdayakan ekonomi umat secara berkelanjutan.
“Hal itu juga sejalan dengan amanat Konferensi Wilayah (Konferwil) PWNU Jawa Timur di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa visi NU untuk mewujudkan khususnya pengusaha kecil menengah menjadi pengusaha besar dan penguatan sektor ekonomi riil warga Nahdliyin Jawa Timur,” katanya.
Ibaratnya, Nuconomic adalah ajang perekonomian baru. “Economic reborn ini kami tandai dengan program NUConomics yang bermodalkan tujuh modal bukan uang yakni modal sumber daya manusia, pengalaman, jaringan, intelektual, nama baik, aset fisik, dan dana/investasi warga,” katanya, sambil menambahkan bahwa program strategis NUconomic itu sudah dibawa dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) LPNU di Bandung, 4 April 2021. (*/my)
