Surabaya (Radar96.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya meningkatkan kerja pelayanan pemerintahan dalam berbagai lini, termasuk di tingkat kecamatan yang merupakan garda pertama pemerintahan, yang keberadaannya dekat dengan masyarakat.
Untuk memperkuat peran kecamatan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan “Kecamatan CETTAR” untuk melibatkan pemerintah daerah dengan cakupan terkecil atau kecamatan, guna mendukung percepatan layanan, menumbuhkan inovasi, serta pemulihan ekonomi dan sosial.
Kecamatan CETTAR ini merupakan pendekatan terhadap dua masalah yang sedang dihadapi di tengah pandemi Covid-19. Yang pertama adalah pemutusan mata rantai Covid-19. Yang kedua adalah bagaimana caranya agar masyarakat ini bangkit dari segi ekonomi setelah krisis pandemi ini
Peluncuran itu dilakukan dalam rangka Forum Inspirasi Jawa Timur yang mengusung tema “Kecamatan CETTAR untuk Jatim Bangkit” di Surabaya, Kamis (23/9). Forum Inspirasi Jawa Timur itu sendiri digelar untuk menyebarluaskan hasil-hasil kolaborasi Pemprov Jawa Timur dan KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat Pelayanan untuk Kesejahteraan — kemitraan Pemerintah Indonesia-Australia sejak 2015) dan memberikan inspirasi bagi kabupaten dan kecamatan lain di luar wilayah dampingan KOMPAK.
Acara yang dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA Asisten bidang pemerintahan serta Karo Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah itu juga dihadiri oleh staf dinas pemerintah provinsi secara tatap muka.
Sementara itu, bupati di Jawa Timur, perwakilan OPD kabupaten/kota, perwakilan camat, dan kepala desa/kelurahan hadir secara virtual. Pameran virtual Forum Inspirasi Jawa Timur dapat diakses di https://inspirasijatim.kompak.or.id hingga tanggal 30 September 2021.
Saat diwawancarai media, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya penguatan institusional maupun capacity building di tingkat kecamatan, agar kapasitas kompetensi camat dan aparaturnya dalam memimpin kecamatan semakin meningkat dan lebih kuat power-nya dalam melakukan perbaikan layanan dasar, sosial dan ekonomi.
“Kecamatan ini merupakan lini awal yang paling dekat dengan masyarakat yang dijadikan pusat koordinasi berbagai program pendampingan dari berbagai kementerian, seperti pendamping PKH, Pendamping Desa, Pendamping Pertanian, Mantri Statistik dan sebagainya. Jadi harus kita kuatkan institutional maupun capacity building-nya. Karena jika kecamatan ini kuat, maka akan dapat mendukung suksesnya berbagai program sampai ke tingkat pusat,” ujarnya.
Selain itu, lanjut mantan Menteri Sosial RI itu, penguatan institutional dan capacity building ini sangat penting mengingat sebagian besar pekerjaan dan urusan layanan dasar yang berhubungan langsung dengan warga dikerjakan oleh beberapa institusi berbasis kecamatan.
“Banyaknya tugas yang dikoordinasikan di tingkat kecamatan seperti data terpadu Kesejahteraan Sosial dan koordinasi antar desa juga kelurahan ini benar-benar luar biasa. Maka kita harus mendukung dan mempersiapkan sumber daya manusia di level kecamatan dalam berbagai aspek,” terang Gubernur perempuan pertama Jatim itu.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat kecamatan atas kerja keras yang mereka lakukan. Sebab, berbagai capaian Jatim, termasuk penurunan menjadi level 1 PPKM di Jawa-Bali, bahkan di Indonesia tidak lepas dari pengabdian dan kerja keras mereka.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada para camat yang hebat ini. Mereka ini jarang disorot pemberitaan. Namun jika satu daerah punya masalah seperti saat kenaikan kasus menjadi zona merah Covid-19, yang jadi tumpuan dan harus kerja keras untuk menyelesaikan adalah Para Camat dan Forkopimcam. Karena basis puskesmas di kecamatan,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri yang diwakili direktur Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan mengapresiasi Pemprov Jatim meluncurkan Kecamatan CETTAR.
“Selama ini, kecamatan telah dengan hebat menyelesaikan masalah ini. Program ini diharapkan dapat menguatkan dan memberi support dari segi kapasitas dan kompetensi,” pujinya.
Bupati Inovatif
Selain meluncurkan “Kecamatan CETTAR”, Gubernur Khofifah juga memberikan penghargaan inovasi kepada empat bupati di Jawa Timur karena berhasil melahirkan dan melaksanakan inovasi-inovasi yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan dasar, pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan di Jawa Timur.
Keempat bupati tersebut adalah Bupati Pacitan, Trenggalek, Bondowoso dan Lumajang. Di hadapan penerima penghargaan, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa akan ada bantuan untuk kecamatan yang memperoleh penghargaan dalam kegiatan ini.
“Untuk angka dan bentuk bantuannya seperti apa, akan diinformasikan lagi nanti. Tapi untuk sekarang, semoga ini dapat menjadi motivasi bagi yang lainnya untuk mengembangkan inovasi yang bisa lebih baik lagi,” tuturnya.
Beberapa inovasi itu telah teruji mampu meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat untuk menyukseskan program pemerintah One District One Innovation. Di antaranya adalah aplikasi Sistem Informasi Ibu dan Bayi (SIBUBA), yang membantu Pemerintah Kabupaten Bondowoso menekan angka kematian Ibu dari 192,2/100.000 kelahiran hidup di tahun 2018, menjadi 177,4/100.000 kelahiran hidup di tahun 2020.
Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa atau LABKD di Pacitan juga terbukti memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan yang kini hanya perlu datang ke kantor desa.
Sementara itu, inovasi Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan lainnya (MUSRENA KEREN) dan Sekolah Perempuan, Disabilitas, Anak, dan Kelompok Rentan lainnya (SEPEDA KEREN) di Kabupaten Trenggalek, memastikan semua masyarakat, tanpa terkecuali, terlibat aktif dalam pembangunan yang inklusif.
Lebih jauh lagi, Kabupaten Trenggalek telah mengembangkan model Keperantaraan Pasar yang meningkatkan kemampuan para petani dan pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) di Kecamatan Pule, dalam mengolah tanaman biofarmaka (rempah-rempah), dan mempertemukan mereka dengan pembeli potensial dan lembaga pendanaan.
Tak hanya itu, Inovasi Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) di Lumajang menempatkan kecamatan sebagai Pusat Belajar Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PB-PKAD) sehingga pembinaan dan pengawasan desa menjadi lebih baik.
Seluruh inovasi dari kabupaten tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemprov Jawa Timur dengan Program KOMPAK yang merupakan kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan melalui perbaikan akses dan kualitas layanan dasar, peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin dan rentan di tujuh propinsi termasuk Jawa Timur.
Sebelum meluncurkan, Gubernur Khofifah menyempatkan berkunjung ke stand-stand pameran yang merupakan rangkaian kegiatan tersebut. Salah sayunya yaitu stand Pemkab Lumajang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Terpadu (PKADT).
Saat di stand tersebut, Gubernur Khofifah memberikan masukan terkait monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur desa terpadu. Sehingga penyusunan dan perencanaannya bisa dilakukan tepat waktu.
Menanggapi masukan tersebut, Muis, Kasubid Kesra Bappeda Kab. Lumajang mengatakan, ini sejalan dengan tujuan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Terpadu (PKADT) Kab. Lumajang untuk penyusunan dan perencanaan, penganggaran tepat waktu, tepat format dan tepat prosedur.
“PKADT memang program terpadu semuanya berperan. Arahnya kita menciptakan fasilitas belajar atau tot di tingkat desa sehingga mereka bisa memecahkan,” pungkasnya. (*/hmn)