By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
radar96.com | Berkarakter dan Edukatifradar96.com | Berkarakter dan Edukatifradar96.com | Berkarakter dan Edukatif
  • Home
  • Nahdliyyin
  • Sospol
  • Milenial
  • Gus File
  • Warta DigitalNew
Search
MORE MENUS
  • Kultural
  • Kolom
  • Kontrahoax
  • Ekraf
  • Tasawuf Urban
  • Berita Foto
  • Gus File
  • Inforial
  • Jatim Update
  • Opini
  • Siaran Pers
  • Tentang Kami
  • Pasang Iklan di Radar96
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Susunan Redaksi
© 2024 radar96.com. All Rights Reserved.
Reading: Jatim percepatan Transformasi Digital untuk perbaikan ekonomi
Share
Sign In
Font ResizerAa
radar96.com | Berkarakter dan Edukatifradar96.com | Berkarakter dan Edukatif
Font ResizerAa
  • Home
  • Warta DigitalNew
  • Nahdliyyin
  • Milenial
  • Kontrahoax
  • Ekraf
  • Sospol
  • Inforial
  • Kolom
  • Kultural
  • Gus File
  • Tasawuf Urban
Search
  • Home
  • Warta DigitalNew
  • Nahdliyyin
  • Milenial
  • Kontrahoax
  • Ekraf
  • Sospol
  • Inforial
  • Kolom
  • Kultural
  • Gus File
  • Tasawuf Urban
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Tentang Kami
  • Pasang Iklan di Radar96
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Susunan Redaksi
© 2024 radar96.com. All Rights Reserved.
radar96.com | Berkarakter dan Edukatif > Blog > Sospol > Jatim percepatan Transformasi Digital untuk perbaikan ekonomi
Sospol

Jatim percepatan Transformasi Digital untuk perbaikan ekonomi

Radar96 Nusantara
Last updated: 25/09/2021 11:57
Sospol 25 Views
Share
5 Min Read
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat melantik dan mengambil sumpah jabatan lima Pejabat Tinggi Pratama atau eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (24/9/2021) malam. (*/hmn)
SHARE

Surabaya (Radar96.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memanfaatkan momentum Pandemi Covid-19 ini untuk melakukan percepatan transformasi digital pemerintahan untuk perbaikan bisnis/ekonomi.

“Adopsi teknologi informasi di semua level pemerintahan untuk menjawab tantangan peningkatan kualitas institusi, tata kelola, dan pelayanan publik,” katanya saat melantik dan mengambil sumpah jabatan lima Pejabat Tinggi Pratama atau eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (24/9/2021) malam.

Pelantikan yang digelar dengan undangan sangat terbatas dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/4445/204/2021 tanggal 23 September 2021 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II).

Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Plh. Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, serta para Kepala OPD itu, ke-5 pejabat eselon II yang dilantik yaitu Drs. Benny Sampirwanto, M.Si sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov. Jatim, dan Dr. Hudiyono, M.Si sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim.

Selain itu, pelantikan Dr. Andriyanto, SH, M.Kes sebagai Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Dr. Akhmad Jazuli, SH, M.Si sebagai Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Ir. Joko Irianto, M.Si sebagai Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Iklan.

Dalam sambutannya, Khofifah mengatakan, di era digitalisasi seperti saat ini, transformasi digital menjadi sebuah keniscayaan dan kebutuhan bagi seluruh OPD di lingkungan Pemprov Jatim. Semua OPD harus beradaptasi dengan transformasi digital tersebut. Sebab hal tersebut memungkinkan untuk bisa memberikan percepatan layanan, efektivitas efesiensi dan transparansi cara kerja, serta memberikan quick response dari seluruh layanan publik.

Transformasi digital, kata dia, tidak hanya akan memberikan manfaat jangka panjang melalui budaya inovasi yang terbangun di mesin birokrasi dan peningkatan efektivitas yang besar, tetapi juga pengambilan kebijakan yang cepat dan tetap berdasarkan data yang bermuara pada pelayanan publik yang lebih baik serta mendekatkan jarak antara pemerintah dan warganya

“Transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak. Karenanya, OPD jangan gagap dan gugup dengan hal tersebut. Segera adaptasi dan masuk dalam ekosistemnya agar pelayanan kepada masyarakat semakin lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga meminta agar seluruh Staf Ahli berkoordinasi dan menyinkronkan capaian 11 indikator kinerja utama (IKU) yang notabene menjadi barometer pengukuran capaian kinerja di dalam RPJMD Jatim.

Sebagai informasi, 11 IKU tersebut meliputi kenaikan pertumbuhan ekonomi, indeks theil, indeks gini, prosentase penduduk miskin, indeks pembangunan gender, indeks pembangunan manusia, prosentase tingkat pengangguran terbuka, indeks reformasi birokrasi, indeks kesalehan sosial, indeks kualitas lingkungan hidup dan indeks resiko bencana.

“Berkaitan 11 IKU ini saya minta tolong ketiga Staf Ahli segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait serta BPS Jatim,” jelas orang nomor satu di Jatim.

Beberapa pekerjaan rumah terkait IKU, Khofifah mencontohkan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik ini langsung berkoordinasi berkaitan dengan peningkatan indeks demokrasi.

Sementara Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan melihat kecenderungan menggunakan terminologi SDGs zero poverty dengan indikator-indikator untuk melihat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

“Sekarang ada terminologi yang sedang dilakukan exercise. Kita harus melakukan telaah kaitannya dengan kemiskinan ekstrim. Ini bagian dari pemaknaan terhadap zero poverty di SDGs,” ujar Khofifah.

Oleh karena itu, lanjut Khofifah, hal-hal yang terkait dengan tugas ini dikoordinasikan dengan tim analis di Pemprov Jatim. Selanjutnya dikoordinasikan dengan BPS agar Bappeda Prov. Jatim menghitung dengan tepat. Pasalnya, ini berkaitan dengan SDGs sehingga harus proaktif bersama.

“Sektor apa saja? Variabel atau indikator apa? Yang sekarang diusulkan sebagai komponen penentu. Karena ini sesuatu yang sedang dibahas. Saya minta tolong Staf Ahli Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan koordinasi dengan Bappeda, BPKAD, Tim Analisis supaya bisa cocokkan format dengan OPD terkait khususnya dengan BPS,” tandas Khofifah. (*/hmn)

Iklan.

You Might Also Like

Harkitnas 2025, Gubernur Khofifah Ajak Masyarakat Bangkit Hadapi Dampak Dinamika Ekonomi Global

Unusa Buka Beasiswa KIP Kuliah untuk Masuk Fakultas Kedokteran

Bekal Keterampilan dan Wirausaha bagi Santri Manbaul Ulum 2 Malang, gelar Pelatihan Decoupage

Pemprov Akui Berkas Pengusulan Gelar Pahlawan Kiai Abbas sudah Lengkap

Gubernur Khofifah Ajak Ribuan Guru TK Muslimat NU se Kabupaten Malang untuk Produktif Cerdaskan Generasi Bangsa

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Share
Previous Article Gubernur Khofifah minta Kepala Daerah subsidi masyarakat kurang mampu untuk PTSL/tanah
Next Article Bukan Mazhab Syafi’i tapi sok tahu Mazhab Syafi’i

Advertisement

Iklan.

Iklan.

Berita Terbaru

Harkitnas 2025, Gubernur Khofifah Ajak Masyarakat Bangkit Hadapi Dampak Dinamika Ekonomi Global
Sospol
Unusa Buka Beasiswa KIP Kuliah untuk Masuk Fakultas Kedokteran
Sospol
Jatman Tulungagung Adakan Khitanan Massal Gratis
Nahdliyyin
Halal Bihalal P2N Jakarta jadi Majelis Silaturahmi dan Refleksi Pengusaha
Nahdliyyin
radar96.com | Berkarakter dan Edukatifradar96.com | Berkarakter dan Edukatif
Follow US
© 2024 radar96.com. All Rights Reserved.
  • Tentang Kami
  • Pasang Iklan di Radar96
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Susunan Redaksi
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?