Tuban (Radar96.com) – Provinsi Jawa Timur menempati posisi puncak dalam capaian perhutanan sosial di Pulau Jawa. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, prosentase luasan yang terealisasi mencapai 65,19 persen atau seluas 176.962,08 hektar area.
Jawa Timur juga menempati posisi teratas dalam hal jumlah surat keputusan (SK) yang telah terbit yakni 348 unit SK atau 54,46 persen dari total capaian di Pulau Jawa. Dari 348 unit SK perhutanan sosial, sebanyak 303 unit merupakan SK Kulin KK (Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan) atau sebesar 32,48 persen dari total capaian SK Kulin KK Nasional dan Jawa Timur menjadi provinsi yang paling banyak memperoleh SK Kulin KK. Jumlah petani penggarap Jawa Timur menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa yakni sebanyak 119.576 kepala keluarga atau 68,17 persen dari total capaian di Pulau Jawa.
Sebagai perbandingan, capaian perhutanan sosial Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,85 persen, Jawa Barat sebesar 13,56 persen, Banten sebesar 6,82 persen dan DIY sebesar 0,58 persen. Sedangkan dalam hal penerbitan SK, Provinsi Jawa Barat mencapai sebesar 20,34 persen, Jawa Tengah sebesar 13,77 persen, DIY sebesar 7,04 persen dan Banten sebesar 4 persen. Adapun dalam hal jumlah petani penggarap, Jawa Barat sebesar 11,66 persen, Jawa Tengah sebesar 11,13 persen, Banten sebesar 6,20 persen dan DIY sebesar 2,85 persen.
“Perhutanan sosial ini membawa dampak besar bagi masyarakat sekitar hutan. Tidak hanya dampak ekonomi, namun juga berkontribusi dalam pengurangan peristiwa kebakaran, pembalakan liar, pencurian kayu, dan konflik lahan,” ungkap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Wana Wisata Pantai Sowan Tuban, Kamis (28/10).
Khofifah mengatakan, melalui Perhutanan Sosial, masyarakat diberikan akses lahan di kawasan hutan, untuk digunakan sebagai modal kegiatan ekonomi produktif. Karenanya, Khofifah berharap akses tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Lewat program ini, kami berupaya mendorong agar perekonomian warga sekitar kawasan perhutanan sosial ikut membaik, termasuk juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar maupun luar anggota kelompok usaha,” imbuhnya.
Khofifah menerangkan, saat ini dari 348 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), telah terbentuk 489 Kelompok Usaha Perhutanan sosial (KUPS) atau sebesar 45,78 persen dari total KUPS di Pulau Jawa. KUPS-KUPS tersebut telah menjalankan usaha produksi, terdiri dari komoditas agroforestri, buah-buahan, ekowisata, wisata alam, kayu-kayuan, madu, kayu putih dan hasil hutan bukan kayu lainnya.
Sedangkan, Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) di Kabupaten Tuban sendiri saat ini berjumlah 29 dan telah terbentuk 47 KUPS dengan komoditas Jagung, Kacang, Cabe, Singkong, Ekowisata, Silvopastura, dan hasil hutan lainnya. Untuk KUPS dengan komoditas Kacang secara Nasional terdapat 76 KUPS, sebanyak 52,17 persen berasal dari Jawa Timur dan baru Kabupaten Tuban yang memiliki KUPS dengan komoditas Kacang berkelas KUPS Emas.
“Saya optimistis jika komoditi-komoditi hasil perhutanan sosial ini diolah dan dikemas lebih baik lagi maka nilai ekonominya akan semakin besar. Bukan tidak mungkin pula bisa menjadi komoditas unggulan daerah yang bisa dijual ke pasar luar,” ujarnya.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Khofifah juga menyampaikan SK Perhutanan Sosial kepada 10 kelompok yang telah diberikan secara simbolis oleh Bapak Presiden R.I. kepada LMDH Sekar Jati, LMDH Jenggolo Manik, LMDH Wana Bangkit, LMDH Wana Bima dari Kabupaten Tuban, LMDH Wono Joyo, LMDH Andhe Andhe Lumut, LMDH Wono Jalasi dari Kabupaten Lamongan dan LMDH Jati Murni, LMDH Jati Arum serta LMDH Mekar Jati dari Kabupaten Bojonegoro.
Khofifah juga memberikan bantuan Hibah Sarana Prasarana Ekonomi Produktif bagi Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) berupa Mesin Penyulingan Minyak Atsiri dan Kendaraan Roda 3, Gazebo, Toilet dan tempat ibadah, Alat pipil jagung mobile roda tiga, Mesin pembuat kompos, timbangan elektrik dan alat pencacah rumput, bak frementasi, kereta dorong dan handsprayer.
Tidak hanya itu, kepada Kelompok Tani Hutan, Khofifah juga memberikan hibah benih porang sejumlah 800 Kg kepada 4 kelompok di Kabupaten Lamongan yaitu Kelompok Tani Milenial “Putramu”, Kelompok Masyarakat “Fasko”, Kelompok Masyarakat “Cahaya Al-Khoirot” dan LMDH “Wono Jalasi”.
Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Tuban dengan Perum Perhutani, Pemkab Lamongan dengan Perum Perhutani, PW GP Ansor dengan Perum Perhutani. Selain itu perjanjian kerjasama antara Dinas Kehutanan Jatim dengan Universitas Brawijaya.
Termasuk diserahkan SK Perhutanan Sosial (PS) secara simbolis dari Presiden RI kepada 5 perwakilan Kelompok Perhutanan Sosial yang diserahkan secara simbolis oleh Presiden RI, diantaranya LMDH Sekarjati Tuban, LMDH Wana Bangkit Tuban, LMDH Wana Bima Tuban, LMDH Wono Joyo Kabupaten Lamongan dan LMDH Andhe Andhe Lumut Lamongan.
Gubernur Khofifah juga memberikan Hibah Sarana Prasarana Ekonomi Produktif kepada 10 perwakilan kelompok, antara lain KTH Lohjinawe, KUPS Lestari Jaya, KUPS Pangeran Jaya, KUPS Mandiri Jaya, KUPS Rojo Koyo, KUPS Ijo Lestari, KUPS Brahma Lestari, KUPS Daplang Moko, KUPS Bendo Rejo 10, KTH Usaha Cepat.
Adapun bantuan yang diberikan antara lain alat pencacah rumput kapasitas 1.000-1.250 kg/jam sebanyak 9 unit, alat pipil jagung mobil roda tiga sebanyak 6 unit, bak fermentasi sebanyak 40 buah, Chainsaw sebanyak 6 buah, Handsprayer sebanyak 7 buah, kereta dorong kapasitas 500 kg sebanyak 10 buah, mesin pembuat kompos sebanyak 5 buah, percontohan budidaya Jamur Tiram sebanyak 4 buah dan percontohan budidaya Lebah Madu sebanyak 3 buah.
Lalu bantuan alat juga diberikan antara lain mesin pemotong rumput sebanyak 10 unit, motor roda tiga sebanyak 21 unit, pembuatan gazebo ukuran 4×8 meter sebanyak 3 unit, tempat ibadah ukuran 5×6 meter sebanyak 1 unit, timbangan elektrik kapasitas 300 kg sebanyak 7 unit, toilet berukuran 3×1,5 meter berjumlah 2 unit, mesin penyulingan minyak Atsiri kapasitas 500 kg sebanyak 2 unit.
Termasuk hibah bantuan juga diberikan berupa Demplot Budidaya Tanaman di Bawah Tegakan (Porang) kepada empat Kelompok Tani diantaranya, Tani Milenial ‘Putramu’ Desa Lembor Lamongan, Kelompok Masyarakat ‘Fasko’ Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong, Kelompok Masyarakat ‘Cahaya Al Khoirot’ Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong, LMDH ‘Wono Jalasi’ Desa Sumberagung Kecamatan Brondong sebanyak 800 kg, serta bantuan Bibit sebanyak 7000 batang.
Selanjutnya dilakukan seremoni penanaman dan pelepasliaran burung oleh Gubernur Jatim. Adapun beberapa jenis burung yang dilepas liarkan antara lain kowak malam abu atau kowak malam kelabu nyticorax tiga ekor. Lalu pecuk-padi kecil microcarbo niger lima ekor dan Ibis putih kepala hitam threskiornis melanocephalus sebanyak lima ekor.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Jatim Jumadi mengatakan Dinas Kehutanan Jatim telah menyelesaikan penanaman bibit mangrove mencapai lebih dari 1 juta hektar pada 2020. Dimana pada 2021, sebanyak 900 ribu hektar yang tersisa akan terus dimaksimalkan.
“Ini akan terus kita pantau karena kawasan ekonomi esensial bagian dari spasial yang harus dikelola. Bukan masalah ekonomi tapi konservasi yang mana konservasi akan berdampak pada jasa lingkungan. Kami juga susah memantau dari udara dari Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Wonorejo Surabaya, lalu belok ke barat kawasan Ujung Pangkah. (*/hmn)