Surabaya (Radar96) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima dua penghargaan “Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Award 2021” yakni Peringkat I untuk Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Penghargaan kedua, yakni Peringkat I Komitmen Pengawasan dan Pengendalian.
Dua penghargaan dari BKN RI tersebut diserahkan langsung Kepala BKN RI, Bima Haria Wibisana kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (26/11) sore.
Selain itu, terdapat sembilan Pemerintah Kabupaten/Kota yang juga memeroleh penghargaan berdasarkan kategori yang ada yakni Kategori Pertama – Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan Dan Pensiun diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai Peringkat I, sedangkan Kabupaten Tulungagung menduduki Peringkat III.
Sementara untuk kategori Kota, diberikan kepada Pemerintah Kota Madiun dengan Peringkat I, diikuti oleh Pemerintah Kota Surabaya di urutan Peringkat III di kategori yang sama.
Selanjutnya, Kategori Kedua – Implementasi SAPK Dan Pemanfaatan CAT diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai Peringkat I, lalu Pemerintah Kabupaten Lumajang di Peringkat III.
Kategori Ketiga – Penilaian Kompetensi diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai Peringkat II, Pemerintah Kota Probolinggo memperoleh penghargaan Peringkat III.
Kategori Keempat – Implementasi Penilaian Kinerja diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan yang menduduki peringkat II dalam BKN Award tahun 2021.
Sebagai informasi, BKN Award 2021 diberikan bagi Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) sebagai Instansi Pengelola Kepegawaian terbaik dari penilaian indeks implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Gubernur Khofifah mengatakan, inovasi menjadi faktor penting dalam menghadapi era Society 5.0. Makanya, ia mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim untuk terus berinovasi dalam menjalankan tugasnya.
Khofifah menuturkan Pemprov Jatim menerapkan konsepsi CETTAR dalam menjalankan roda pelayanan kepada masyarakat. CETTAR adalah akronim dari Cepat, Efektif, Tanggap, Transparansi, Akuntabel dan Responsif.
Konsepsi tersebut dijadikan motivasi dan pendongkrak semangat seluruh ASN Jatim untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Selama ini, kami berupaya agar CETTAR benar-benar diwujudkan dalam setiap program kerja dan kebijakan. Jadi bukan sekedar slogan tanpa makna. Saya ingin masyarakat Jatim benar-benar bisa merasakan arti CETTAR tersebut,” ungkap Khofifah.
“CETTAR berarti ada kecepatan kita untuk bisa menangani apa saja yang menjadi tupoksi kita, efektif, efisien, tanggap, transparan, penting itu accountable dan responsif. Bukan sekedar responsif tapi quick response. Format ini menyatu pada gerak seluruh OPD, tidak terkecuali,” tambah dia.
Khofifah mengungkapkan, prestasi yang diraih Pemprov Jatim ini adalah prestasi bersama seluruh ASN. Karenanya, Khofifah pun menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh ASN Jawa Timur atas kerja keras, dedikasi dan loyalitas dalam melayani seluruh masyarakat.
Khofifah berharap penghargaan yang diterima Pemprov Jatim maupun Pemkab/Pemko di Jatim ini dapat menjadi semangat dan dorongan untuk melakukan transformasi yang dapat menjawab semua tantangan kekinian. Termasuk diantaranya melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia yang notabene menjadi ujung tombak pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala BKN RI Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa penguatan birokrasi merupakan kunci kemajuan negara.
Menurutnya, saat ini birokrasi harus mampu dan terampil berkolaborasi dalam mewujudkan berbagai program dan kebijakan pembangunan.
Untuk itu, kata dia, sudah waktunya birokrasi beradaptasi dan mengubah pola-pola yang sekiranya tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Utamanya dalam hal pelayanan publik dan birokrasi. Selain digitaliasi layanan agar lebih efektif dan efisien, pembinaan SDM pun perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Termasuk dengan menggandeng generasi millenial dan gen z.
“Milenial dan gen z punya persepsi dan nilai yang tidak ada di generasi sebelumnya. Tapi banyak yang mengatakan kalau mereka tidak santun. Mereka cuek, jadi jangan disamakan dengan generasi dulu. Kita malah harus beradaptasi karena mereka dengan kecakapan teknologinya merupakan masa depan kita,” imbuhnya
Kepala BKN, Kepala Kanreg II BKN, Kepala PT. Taspen Kantor Cabang Utama Surabaya, Bupati Tulungagung, Wali Kota Surabaya, Wali Kota Madiun, Bupati Gresik, Bupati Sidoarjo, Wali Kota Probolinggo, Bupati Lamongan, Bupati Tuban, Wakil Bupati Kediri, Wakil Bupati Bangkalan, Wakil Bupati Lumajang, Wakil Bupati Bondowoso serta segenap kepala OPD di lingkungan Provinsi Jatim.
Pesan untuk Dandim Se-Indonesia
Dalam pembekalan Komandan Kodim TNI AD Tahun 2021 bertema, “Membangun sinergitas Pemerintah Daerah di jajaran Provinsi Jatim dengan instansi vertikal dalam mengatasi permasalahan di Jatim” di Pusat Pendidikan Teritorial (Pusdikter) Pusterad TNI AD, Bandung Barat (26/11), Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya membangun strongpartnership dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah.
Menurutnya, dengan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat antar seluruh stakeholder maka berbagai program pembangunan bisa terlaksana dengan baik. Pun, demikian jika terjadi gejolak atau permasalahan maka bisa segera diredam dan diselesaikan.
Khofifah menuturkan, prinsip strongpartnership antar stakeholder dinilai sangat penting dilakukan untuk saling membantu setiap permasalahan yang dihadapi di daerah, sekaligus menguatkan berbagai program yang sudah dan akan dilakukan.
“Saya berterimakasih hari ini diberi kesempatan untuk saling membangun sinergitas dari pola pikir dan pola gerak melalui program yang sudah kami lakukan di Jatim karena Strongpartnership merupakan suatu kebutuhan,” ujarnya.
Kepercayaan untuk berbagi pengalaman dengan jajaran TNI, kata Gubernur Khofifah, bukan karena jumlah penduduk Jatim yang banyak dan teritorinya luas. Melainkan banyak permasalahan yang sifatnya kompleks dan itu tidak dapat diselesaikan sendiri. Oleh karena itu, tambah dia, dibutuhkan Strongpartnership sinergi dan kolaborasi diantara seluruh elemen strategis mulai tingkat provinsi, kota dan desa.
Bahkan, lanjutnya, saat pandemi Covid-19 terjadi, seringkali Provinsi Jatim menyebut empat pilar di tingkat desa meliputi Babinsa, Babinkamtibmas, Bidan Desa, Lurah atau Kepala Desa semuanya menyatu.
“Betapa sinergi, kolaborasi dan partnership diantara mereka (lini paling bawah) harus terbangun hingga kami di Provinsi Jatim juga harus terkoneksi dan terbangun,” urainya.
Lebih lanjut sharing pemikiran diantara seluruh stakeholder sangat penting dilakukan. Mengingat, negara Indonesia sangat luas dan beragam. Terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, budaya, bahasa dan golongan. Maka dari itu, dirinya berharap, membangun kolaborasi, sinergi dan partnership di seluruh sektor harus dengan pola pikir inklusif yang mana didalamnya terbangun pola untuk saling menghormati, percaya dan memahami pemikiran satu dengan yang lain.
“Akhirnya, muncul trust understanding, respect di antara seluruh elemen di negeri ini khususnya Jatim. Sekali lagi, saya merasa terhormat bisa berbagi proses, seperti yang sudah kita lakukan di Jatim,” jelasnya.
Sementara itu, Komandan Pusat Teritorial TNI AD Letjen TNI Teguh Arief Indratmoko mengatakan, pembekalan semacam ini perlu diimbangi dengan masukan dari pejabat negara seperti halnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dengan demikian, pengetahuan dan pengalaman Gubernur Khofifah sebagai pemimpin daerah mampu diserap sekaligus menjadi nilai tambah pandangan strategis bagi Dandim dalam menghadapi tantangan ke depan.
“Manfaatkan momentum ini untuk menyerap ilmu dan pengalaman dari Gubernur Jawa Timur Khofifah. Beliau merupakan figur kenegarawanan yang patut menjadi teladan. Karena berpola pikir integral, holistik dan sistemik dalam membangun bangsa, khususnya di wilayah Jatim. Dengan demikian, pengabdian kalian dapat terkoneksi dengan seorang pimpinan di daerah,” tuturnya.
Pembekalan Dandim Tahun 2021 yang digelar selama 3 minggu itu diikuti 149 pejabat Dandim, yakni Komandan Pusdikter Puster TNI AD Brigjen TNI Mohammad Fajar serta jajaran para pejabat distribusi A Pusdikter, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim Aries Agung Paewai, Kepala Satpol PP Jatim Hadi Wawan Guntoro dan Karo Pemerintah dan Otonomi Daerah (Otda) Jatim Jempin Marbun. (*/hmn)
