Surabaya (Radar96.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat (gercep) merealisasikan APBD 2022 guna mendorong pemulihan ekonomi.
“Karena dalam keadaan ekonomi dan keuangan mengalami pelemahan akibat pandemi covid-19, belanja pemerintah menjadi salah satu sumber utama dalam mendorong pemulihan ekonomi. Apa yang bisa disegerakan, langsung tancap gas. Jangan ditunda-tunda karena dianggap masih awal tahun misalnya. Tidak begitu cara pandang kita. Semua langsung tancap persneling,” ungkap Khofifah saat memimpin Apel Pagi di Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Surabaya, Senin (10/1).
Khofifah mengatakan, percepatan realisasi ini juga sebagai instrumen pembangunan dan mendukung stabilitas ekonomi di daerah. Ada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun, capaian program, serta anggaran, namun yang paling penting terkait hal-hal yang urgent, seperti program-program pembangunan infrastruktur harus disegerakan lelangnya.
“Saya mengharapkan percepatan realiasi APBD Tahun Anggaran 2022 segera dilakukan. Saya minta tolong semuanya melakukan berbagai percepatan realisasi dari program-program yang sudah disusun. Kekhawatiran tidak bisa menjadi alasan untuk tidak bekerja cepat,” ujarnya.
“Dan, kita memaksimalkan belanja daerah agar mampu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tengah kondisi pandemi Covid-19,” tambah dia.
Pada kesempatan yang sama, Khofifah menunjukkan apresiasinya pada jajaran Bapenda Jatim atas realisasi pendapatan APBD Jawa Timur 2021 yang berhasil menempati peringkat pertama nasional. Realisasi pendapatan APBD Jatim Tahun Anggaran 2021 mencapai 103,97 persen. Dari target pendapatan sebesar Rp 32,9 trilyun, sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp 34,2 trilyun.
Mantan Mensos ini menegaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat Bapenda Jatim dalam mewujudkan pelayanan publik bersih dan berintegritas. Capaian tersebut juga menjadi penanda bahwa inovasi yang dilakukan Bapenda Jatim selama ini telah berseiring dengan semangat reformasi birokrasi.
“Terimakasih pendapatan kita mengalami peningkatan. Bersyukur atas kinerja-kinerja yang baik ini bisa menjadi semangat kita untuk bekerja dengan lebih gigih dan tulus,” pungkasnya, didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, dan Plh. Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono.
Tak berhenti di situ, Gubernur Khofifah kembali mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 masih belum usai. Terlebih lagi, dengan adanya varian baru Omicron yang tingkat penyebarannya lebih cepat.
“Kita harus senantiasa waspada dan terus menjaga prokes. Tetaplah waspada, jangan panik. Pandemi Covid-19 masih belum selesai, dan meski kasusnya sudah melandai, ada varian baru Omicron yang kini muncul. Kita tetap tidak boleh lengah dalam penerapan prokes. Kita harus optimis bahwa Jatim dapat bangkit dari imbas Covid-19,” pintanya.
Tiga Fokus BKKBN Jatim
Saat melantik Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jatim Dra. Maria Ernawati, MM di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (10/1), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Kalan BKKBN Jatim yang baru untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui tiga intervensi.
“Intervensi itu pada permasalahan stunting, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), karena tiga hal tersebut menjadi salah satu ujung tombak dalam pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing,” katanya dalam pelantikan berdasarkan SK Kepala BKKBN nomor 39/KP.05.01/PEG/2021 tanggal 20 Desember 2021.
Kepada Dra. Maria Ernawati, MM yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah itu, Gubernur Khofifah mengharapkan sinergi dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim untuk mempercepat peningkatan IPM di Jatim, menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, perkawinan anak di Jatim dan pencapaian target penurunan stunting sesuai target nasional ke angka 14% di tahun 2024.
Menurut orang nomor satu di Jatim itu, peran BKKBN dalam percepatan penurunan stunting melalui pembentukan tim pendamping keluarga sangat fundamental. BKKBN Jatim bisa memberikan dukungan pada layanan intervensi spesifik maupun sebagai penanggung jawab dalam layanan intervensi sensitif.
“Kami harap BKKBN Jatim dapat melakukan pendekatan multi sektoral yang terintegrasi untuk penanganan penurunan stunting baik bersama dengan TP PKK, tenaga kesehatan dan instansi terkait lainnya. BKKBN bisa bersinergi dalam mengidentifikasi dan mendampingi keluarga-keluarga berisiko stunting agar mendapatkan penanganan yang tepat,” pintanya.
Berdasarkan data BKKBN, Kementerian Kesehatan baru saja mengumumkan Hasil Studi Satus Gizi Balita Indonesia (SSGI) 2021. Berdasarkan Hasil SSGI 2021, angka stunting secara nasional menunjukkan perbaikan dengan turunnya tren sebesar 3,3 persen dari 27,7 persen tahun 2019 menjadi 24,4 persen tahun 2021.
Sama halnya dengan Provinsi Jawa Timur turut mengalami tren yang sama dengan penurunan sebesar 3,35 persen dari 26,86 persen pada tahun 2019 menjadi 23,5 persen di tahun 2021. “Namun meskipun mengalami penurunan, kita tidak boleh berpuas diri permasalahan stunting masih jadi PR kita bersama,” jelas Khofifah.
Selain permasalahan stunting, lanjut gubernur perempuan pertama di Jatim itu, permasalahan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) turut menjadi perhatian. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, semenjak pandemi Covid 19 Angka Kematian Ibu di Jawa Timur terjadi peningkatan, pada tahun 2020 tercatat 565 kasus, meningkat jika dibandingkan tahun 2019 sebanyak 529 kasus. Hal ininantara lain meninggal karena covid-19.
Sedangkan Angka Kematian Bayi menunjukkan trend menurun tahun 2018 sebanyak 4.028 kasus, tahun 2019 sebanyak 3.864, dan tahun 2020 sebanyak 3.611 kasus.
“Saat ini kita dihadapkan pada 2 tantangan baru, yakni masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dengan varian terbaru omicron, dan upaya nasional penurunan angka stunting sampai dengan 14 persen di tahun 2024. Untuk itu peran BKKBN sangat strategis dalam sinergi bersama Pemprov Jatim untuk mengendalikan laju penularan Covid-19 melalui pendekatan keluarga,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi ADPIN BKKBN Sukaryo Teguh Santoso, mengatakan bahwa upaya percepatan penurunan stunting tentunya harus berjalan beriringan dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
“Salah satu modal utama yang dapat kita gunakan dalam melaksanakan Program Bangga Kencana adalah ketersediaan data mikro keluarga yang diperoleh dari Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21),” tandas Khofifah.
Menurutnya, data mikro ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan program yang lebih menyentuh bagi kepentingan seluruh masyarakat. Selain itu pula dapat dioptimalkannya peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam rangka percepatan penurunan stunting yang telah terbentuk di Tahun 2021.
“Terus kawal dan lakukan monitoring agar dapat memastikan TPK di Provinsi Jawa Timur melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar,” katanya dalam acara yang dihadiri Deputi bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso, dan Ketua TP PKK Provinsi Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak.
“Saya harap Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur bisa meningkatkan performanya, tetap semangat, percaya dan yakin bahwa kita bisa mengatasi permasalahan dalam Penanganan stunting dan pencapaian target Program Bangga Kencana dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” pungkasnya. (*/hmn)
