Tuban (Radar96.com) – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur membahas kriteria sosok pemimpin terbaik untuk acuan pilihan bersama warga NU di Pemilu 2024, baik pemilihan presiden, wakil rakyat di DPR RI dan DPRD serta DPD RI.
“Para kiai pesantren mempunyai komitmen terhadap persoalan bangsa dan negara, dalam koridor politik kebangsaan. Nah, meskipun hajatan demokrasi baru pada 2024, tapi kami perlu memberikan panduan kepada umat,” tutur Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Abdul Matin Jawahir, dalam keterangan di Tuban, Senin (28/3/2022).
Dalam Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama di Pondok Pesantren Sunan Bejagung, Semanding, Tuban pada 30 Maret 2022 itu dijadwalkan hadir para ulama dan kiai pesantren, juga para tokoh Forkopimda, seperti Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya.
Rais Syuriah PWNU Jatim KH M Anwar Manshur dan Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar, juga hadir bersama jajaran pengurus diikuti utusan badan otonom (Banom), seperti Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU), Sarbumusi, Pagar Nusa, dan lembaga-lembaga di lingkungan PWNU Jawa Timur.
Ditegaskan Kiai Matin, panggilan akrab Pengasuh Pendok Pesantren Sunan Bejagung, NU selalu hadir dalam setiap menghadapi permasalahan bangsa. Selain dakwah dan pengabdian di tengah masyarakat, NU mempunyai kriteria tersendiri yang berpijak pada Al-Quran, Sunnah Nabi, kesepakatan pendapat ulama (Ijma’ dan Qiyas).
Sikap PWNU Jatim
Terkait pelaksanaan demokrasi di Indonesia, Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abd Salam Shohib (Gus Salam) menegaskan, NU sebagai organisasi masyarakat yang berpengaruh dan didengar di peta politik harus memiliki sikap jelas tentang wacana penundaan Pemilu 2024.
“’NU bertanggung jawab untuk bangsa dengan turut menjaga demokrasi yang telah dirintis oleh para pendahulu kita. Jangan sampai kemudian kesannya NU hanya ikut-ikutan, ketika bertemu dengan yang pro ikut pro dan sebaliknya. Sehingga terlihat tidak bisa memberikan sikap yang tegas,” kata pengasuh Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang itu.
PWNU Jatim telah memberikan rekomendasi agar Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal. Demokrasi harus kita jaga bersama, maka tentu PWNU Jatim dengan tegas dan jelas menolak Pemilu ditunda karena melanggar konstitusi.
Sejauh ini, ada isu-isu yang dibuat sedemikian rupa dan skema yang luar biasa dengan target penundaan Pemilu 2024. Bagi PWNU Jatim, hal itu dapat memunculkan kesan buruk lantaran telah mengingkari kesepakatan bersama.
Selain itu, PWNU Jatim khawatir Presiden Jokowi akan dikenal sebagai pemimpin yang oportunis karena ingin melanggengkan kekuasaannya dengan cara apapun. Termasuk dengan penundaan pemilu.
Program Kerja
Dalam konteks sekarang, para ulama dan kiai pesantren bersama PWNU Jawa Timur melakukan pembahasan tuntas, disertai dengan Rapat Pleno yang akan membahas Program kerja PWNU Jawa Timur periode 2018-2023.
Pada Minggu (27/3/2022), Ketua Panitia Rapat Pleno PWNU Jatim Ketua Panitia, H Nasruddin Ali dan Sekretaris KH Syamsuddin (Ra Uud), bersama jajaran PWNU Jawa Timur, di antaranya, Ir H M Koderi (Wakil Ketua), H Rasidi (Wakil Bendahara) dan Syukron Dossy (Wakil Sekretaris) mengadakan koordinasi di lokasi Pondok Pesantren Sunan Bejagung, bersama KH Abdul Matin Jawahir dan jajaran aparat, seperti Kodim dan Polres setempat.
Ketua Panitia Rapat Pleno PWNU Jatim, H Nasruddin yang juga salah pimpinan Pesantren Bahrul Huda Tuban, menjelaskan, Rapat Pleno PWNU Jatim dan Forum Musyarah Alim Ulama, adalah bagian dari blue print rencana strategis (Renstra) atau strategic planning yang telah dirumuskan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama hingga tahun 2030.
“Keberadaan program kerja diharapkan dapat menjadi semacam “GBHN” Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dalam menjalankan berbagai aktivitas organisasi yang bermuara kepada visi dan misi yang telah dicanangkan NU secara jangka panjang,” tutur Nasruddin, yang juga Wakil Bendahara PWNU Jawa Timur.
Dalam pembahasan Rapat Pleno, dibagi sejumlah komisi yang menjadi bagian Panca Harakah (Lima Gerakan) PWNU Jatim. Di antarnya, Komisi Pendidikan, Komisi Pengkaderan, Pendataan Anggota, Kesehatan dan Kesejahteraan, Komisi Media dan Literasi Dakwah.
“Arti penting program kerja ini, sebagai tolok ukur suatu periode kepengurusan tertentu di dalam menjalankan fungsi pelayanan terhadap umat. Untuk itu, program kerja ini dapat menjadi alat ukur terhadap kepengurusan periode ini yang berkelanjutan di masa depan,” tutur Ra Uud. (*/fpnuj)
