Surabaya (Radar96.com) –
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Marzuki Mustamar mengingatkan segala persoalan yang muncul di masyarakat harus menjadi perhatian serius aparat negara. Dari semua problem itu harus diutamakan penanganan pada dimensi kemanusiaan.
“Soal pergantian kepemimpinan di Polda Jatim, kami sebagai pribadi dan juga sebagai NU mempersilakan, mempercayakan kebijakan-kebijakan di Polri dan lembaga-lembaga negara lainnya, kami serahkan kepada mereka. Kami yakin mereka ambil keputusan yang terbaik,” tutur Kiai Marzuki, di Surabaya, Selasa 18 Oktober 2022.
Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang menyatakan pihaknya menerima dan mempercayakan urusan itu kepada masing-masing instansi.
“Kami belum tahu dan belum berdialog. Karenanya, belum tahu visi dan misinya. Kalau nanti sudah berkunjung ke PWNU Jawa Timur menyampaikan, lalu ada hal-hal baik yang lama, kiranya kelewatan atau terlewat dari kebijakannya ya kita ingatkan,” tuturnya.
Ada imbauan khusus tentang kasus tragedi Kanjuruan. Pada prinsipnya sama dengan kalangan yang lain, satu utamakan masalah kemanusiaan.
“Mohon siapapun, jangan memanaskan suasana dari pihak manapun. Beri kesempatan setenang-tenangnya bagi para tenaga kesehatan (Nakes), khususnya untuk upaya maksimal ikhtiar menyembuhkan para korban,” katanya.
Baru setelah masalah kemanusiaan itu selesai, termasuk pedagang asongan yang jadi korban, pihaknya mohon ke Pemprov atau ke ibu Gubernur dengan Pemkot Kota Malang dan Pemda Kabupaten, supaya itu segera didata, segera diberi ganti rugi.
“Kasihan mereka, karena lumrahnya, kami nggak tahu asongan itu bisa jualan dan masuk disitu kan bayar ternyata terus buyar karena ada tragedi itu. Mohon yang diberi ganti rugi bukan hanya korban, bukan hanya yang sakit, tapi ini pedangang asongan juga di ganti,” kata Marzuki Mustamar.
“Setelah masalah kemanusiaan selesai, sampe clear kalau meninggalkan yatim misalnya, yatimnya itu dikemanakan. Dan kami di NU siap menerima itu. Menerima sekadar diamanati, lalu biaya full ditanggung Pemprov atau Pemda kami siap,” katanya.
“Bahkan saya sendiri andaikan full misalnya diamanati berapa yatim atau apa mereka yang ditinggal mati, bapak dan ibunya jadi korban, andai tidak ada subsidi atau backup dana dari manapun kami, pondok kami siap,” tegasnya.
“Nah maksud kami clear itu sampai yang sakit sudah sembuh, yang asongan sudah di ganti bisa jualan lagi, kemudian yang yatim sudah diberikan solusi.Nah barulah penegakan hukum haruslah dan gak boleh pilih-pilih dari pihak manapun, mungkin dari pihak panpel, manajemen, pihak keamanan, dan mungkin dari pihak aparat.
“Saya ingin semua clear, pertama biar nggak menyisakan masalah yang itu menjadi dendam nggak habis-habis sampai kapanpun. Dan biar Indonesia tetap dipercaya oleh pihak manapun termasuk asing.
“Karena ada kepastian hukum. Itu penting, jangan sampai asing nggak percaya sama indonesia lalu sepak bola kita nggak dipercaya dan wasit juga nggak dipercaya, manajemen kita gak dipercaya, atau pemain kita yang bagus-bagus mungkin juga gak dipercaya, untuk bisa main di Malaysia, Singapura, atau di Thailand atau dimana-mana.
“Kami ingin clear agar Indonesia dipercaya oleh pihak luar dan pihak manapun,” tutur Kiai Marzuki.(*)
