Jakarta, radar96.com – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, meminta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) memastikan transformasi perusahaan tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan restrukturisasi, tetapi juga tetap berpihak kepada kesejahteraan karyawan serta mempercepat pengembangan industri hilir perkebunan.
Pernyataan itu disampaikan Nasim saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) beserta subholding, Senin (6/7/2026).
Menurut Nasim, transformasi yang saat ini dijalankan PTPN merupakan langkah strategis yang meliputi restrukturisasi bisnis, administrasi, manajemen, hingga digitalisasi. Namun, proses tersebut harus diimbangi dengan visi jangka panjang yang jelas.
“PTPN selama ini berada dalam fase transformasi. Ada transformasi, restrukturisasi bisnis, restrukturisasi administratif, restrukturisasi manajemen, digital, dan lain-lain. Itu semua tidak mudah,” ujarnya.
Ia menilai PTPN memiliki posisi penting dalam mendukung target swasembada pangan nasional. Karena itu, transformasi perusahaan seharusnya tidak berhenti pada pembenahan tata kelola, melainkan mampu mendorong peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan melalui hilirisasi.
Nasim menyebut komoditas seperti kelapa sawit, gula, kopi, dan tembakau masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk turunan yang dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus menekan angka impor.
“Hilirisasi menjadi sangat penting. Dari bahan turunan kelapa sawit, gula, dan komoditas lainnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dalam negeri sehingga dapat mengurangi impor,” katanya.
Untuk mendukung langkah tersebut, ia mendorong PTPN memperkuat riset, inovasi, serta pengembangan teknologi agar mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi.
Dalam rapat itu, Nasim juga menilai paparan Direksi PTPN masih belum memberikan gambaran utuh mengenai arah pengembangan perusahaan ke depan, khususnya terkait strategi hilirisasi dan kontribusi terhadap program ketahanan pangan nasional.
Karena itu, ia meminta manajemen PTPN menyerahkan peta jalan yang lebih rinci kepada Komisi VI DPR RI agar proses transformasi dapat dikawal secara maksimal.
Selain aspek bisnis, Nasim menaruh perhatian serius terhadap nasib para pekerja. Ia mengaku menerima sejumlah aspirasi dari karyawan yang khawatir restrukturisasi akan berdampak pada hak dan kesejahteraan mereka.
“Jangan sampai karena restrukturisasi atau penggabungan perusahaan, hak-hak karyawan justru dikurangi atau tidak dipikirkan. Itu harus menjadi komitmen Direksi,” tegasnya.
Menurut Nasim, keberhasilan transformasi PTPN harus diukur tidak hanya dari peningkatan kinerja perusahaan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kesejahteraan karyawan yang selama ini menjadi bagian penting dalam perkembangan perusahaan.
Ia berharap PTPN mampu menghadirkan transformasi yang berkelanjutan, memperkuat daya saing industri perkebunan nasional, mempercepat hilirisasi, serta tetap memberikan kepastian dan perlindungan bagi seluruh karyawan. (*/Rif)
