Surabaya, radar96.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (DPP LPKAN INDONESIA) menyatakan kemarahan dan kecaman keras atas penetapan 5 (lima) orang oknum pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ini bukan sekadar kasus korupsi. Ini adalah kejahatan kemanusiaan di atas penderitaan rakyat.
Ketua DPP Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara, Sugiharto, SE., M.Si, dalam keterangan resminya mengatakan, korupsi di tubuh BNPB terjadi di saat Indonesia sebagai paru-paru dunia sedang berdarah-darah dihantam bencana.
INDONESIA, PARU-PARU DUNIA YANG SEDANG TERCEKIK
“Ingat, dunia menyebut Indonesia sebagai paru-paru dunia. Kita memiliki hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo, dengan luas kawasan hutan mencapai 120,35 juta hektare dan luas hutan tropis lebih dari 90 juta hektare yang menjadi penyerap karbon terbesar dunia. Kita memiliki 13,43 juta hektare lahan gambut yang menjadi benteng terakhir mitigasi perubahan iklim global.
Namun hari ini paru-paru dunia itu sedang terluka, terbakar, dan tenggelam. Ketika hutan kita terbakar, dunia ikut sesak napas. Ketika rakyat kita kebanjiran, kita sedang gagal menjaga titipan dunia itu,” tegas Sugiharto, Rabu (15/10/2026).
DATA VALID YANG MEMBUKA MATA: RAKYAT SANGAT MENDERITA
Sugiharto membeberkan data valid dari pemerintah sendiri untuk menggambarkan betapa menderitanya rakyat:
1. Tentang Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla):
Data Kementerian Kehutanan dan KLHK mencatat luas lahan terbakar di Indonesia mencapai 376.805 hektare pada tahun 2024 dan masih 359.619 hektare pada tahun 2025. Artinya, setiap tahun hampir seluas Pulau Bali hangus terbakar. Di Sumatera saja, lebih dari 264 ribu hektare terbakar pada 2023. Bayangkan, anak-anak di Kalimantan Barat yang menjadi daerah terparah hingga 38.310 hektare terbakar, harus sekolah dengan masker N95 karena ISPU mencapai 247 Sangat Tidak Sehat.
2. Tentang Banjir dan Longsor yang Menghancurkan Infrastruktur:
Data Dashboard Penanganan Darurat BNPB akhir 2025 mencatat dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera saja sangat mengerikan: 969 orang meninggal dunia, 252 orang hilang, 158.000 rumah rusak, 581 fasilitas pendidikan rusak, 498 jembatan rusak putus, 219 fasilitas kesehatan rusak, dan 1.200 fasilitas umum hancur. Di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, 52 Kabupaten/Kota terisolasi karena jembatan putus dan jalan terputus.
“Apa artinya 498 jembatan putus? Artinya, anak-anak SD di daerah terpencil di Papua, di pedalaman Kalimantan, di pelosok Sumatera harus mempertaruhkan nyawa menyeberang sungai deras dengan rakit bambu hanya untuk bisa belajar. Artinya ibu hamil harus ditandu berkilo-kilometer karena puskesmas tidak bisa diakses. Artinya ekonomi rakyat mati total. Dampaknya sangat luar biasa,” ujar Sugiharto.
DI TENGAH DERITA ITU, MEREKA TEGA KORUPSI
“Di tengah data yang begitu mengerikan itu, di tengah rakyat yang sedang menjerit karena asap, karena banjir, karena jembatan putus, justru ada oknum pejabat BNPB yang tega mengkorupsi Dana Siap Pakai, dana logistik, dana rehabilitasi yang seharusnya untuk memperbaiki jembatan itu, untuk membeli masker untuk balita, untuk membangun kembali sekolah yang rusak.
Uang yang mereka curi adalah uang darah rakyat. Uang tangisan anak-anak yang gagal sekolah. Ini biadab!” tegasnya.
Oleh karena itu, DPP LPKAN INDONESIA menyatakan sikap:
1. Dukung Penuh KPK, Bongkar Sampai Otak Pelaku. LPKAN mendesak KPK tidak berhenti di 5 tersangka. Telusuri aliran dana, sita semua aset, dan umumkan ke publik. Korupsi dana bencana adalah kejahatan yang dikecam dunia internasional.
2. Tuntut Hukuman Mati dan Pemiskinan. LPKAN mendesak penerapan Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor tentang pemberatan hukuman dalam keadaan bencana alam, dengan tuntutan hukuman mati, penjara seumur hidup, dan perampasan aset total.
3. Audit Forensik Total BNPB & BPBD. Mendesak BPK RI melakukan audit investigatif total terhadap seluruh anggaran BNPB dari tahun 2023-2025, termasuk dana Karhutla dan dana rehabilitasi jembatan dan sekolah.
4. Presiden Harus Turun Tangan Bersihkan BNPB. Meminta Presiden RI segera mencopot dan memecat tidak hormat seluruh oknum yang terlibat dan melakukan reformasi total pengawasan kinerja aparatur di BNPB.
“Kami ingatkan, Indonesia adalah paru-paru dunia. Jika paru-paru dunia ini dikelola oleh koruptor, maka yang hancur bukan hanya Indonesia, tapi masa depan iklim dunia. LPKAN akan kawal kasus ini sampai tuntas,” pungkas Sugiharto, SE., M.Si.
DPP LPKAN INDONESIA – Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia
Ketua DPP: Sugiharto, SE., M.Si
