By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
radar96.com | Berkarakter dan Edukatifradar96.com | Berkarakter dan Edukatifradar96.com | Berkarakter dan Edukatif
  • Home
  • Nahdliyyin
  • Sospol
  • Milenial
  • Gus File
  • Warta DigitalNew
Search
MORE MENUS
  • Kultural
  • Kolom
  • Kontrahoax
  • Ekraf
  • Tasawuf Urban
  • Berita Foto
  • Gus File
  • Inforial
  • Jatim Update
  • Opini
  • Siaran Pers
  • Tentang Kami
  • Pasang Iklan di Radar96
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Susunan Redaksi
© 2024 radar96.com. All Rights Reserved.
Reading: Rapat Paripurna DPRD Bondowoso, Fraksi Demokrat-PKS Minta Raperda LP2B Tak Abaikan Hak Pemilik Tanah
Share
Sign In
Font ResizerAa
radar96.com | Berkarakter dan Edukatifradar96.com | Berkarakter dan Edukatif
Font ResizerAa
  • Home
  • Warta DigitalNew
  • Nahdliyyin
  • Milenial
  • Kontrahoax
  • Ekraf
  • Sospol
  • Inforial
  • Kolom
  • Kultural
  • Gus File
  • Tasawuf Urban
Search
  • Home
  • Warta DigitalNew
  • Nahdliyyin
  • Milenial
  • Kontrahoax
  • Ekraf
  • Sospol
  • Inforial
  • Kolom
  • Kultural
  • Gus File
  • Tasawuf Urban
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Tentang Kami
  • Pasang Iklan di Radar96
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Susunan Redaksi
© 2024 radar96.com. All Rights Reserved.
radar96.com | Berkarakter dan Edukatif > Blog > Sospol > Rapat Paripurna DPRD Bondowoso, Fraksi Demokrat-PKS Minta Raperda LP2B Tak Abaikan Hak Pemilik Tanah
Sospol

Rapat Paripurna DPRD Bondowoso, Fraksi Demokrat-PKS Minta Raperda LP2B Tak Abaikan Hak Pemilik Tanah

05/10/2026 Sospol
SHARE

Bondowoso, radar96.com – Fraksi Demokrat-PKS DPRD Bondowoso memberikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso, Senin (5/10/2026).

Sekilas info...

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Demokrat-PKS menilai perlindungan lahan pertanian perlu dibarengi dengan kepastian hukum bagi petani maupun pemilik tanah. Regulasi yang disusun pemerintah daerah dinilai harus memiliki mekanisme yang jelas agar tujuan perlindungan lahan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.

Salah satu perhatian fraksi berada pada mekanisme keberatan. Fraksi Demokrat-PKS meminta agar Raperda mengatur secara jelas tahapan pengajuan, pengawasan hingga mekanisme penyelesaian apabila terdapat keberatan dari pemilik tanah.

Menurut fraksi, kejelasan mekanisme tersebut penting untuk memastikan hak masyarakat tetap mendapatkan ruang dalam penerapan kebijakan perlindungan lahan pertanian.

Fraksi Demokrat-PKS juga meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyertakan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2022. Evaluasi diperlukan sebagai bahan untuk melihat efektivitas kebijakan sebelumnya sekaligus menjadi pijakan dalam menyusun regulasi baru.

Evaluasi tersebut diminta mencakup berbagai persoalan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, mulai dari aspek kelembagaan, pembiayaan, perizinan hingga pengendalian alih fungsi lahan.

Selain itu, Fraksi Demokrat-PKS menyoroti pentingnya konsistensi dokumen dalam proses pembahasan Raperda. Pemerintah daerah diminta melampirkan satu versi resmi naskah dan Raperda sebagai rujukan bersama.

Persoalan data juga menjadi perhatian. Fraksi meminta adanya sinkronisasi data Raperda dengan RTRW serta SITRP agar kebijakan perlindungan lahan memiliki dasar perencanaan ruang yang jelas dan tidak menimbulkan perbedaan data dalam penerapannya.

Dari sisi kemampuan daerah, Fraksi Demokrat-PKS meminta kajian fiskal yang terukur. Regulasi perlindungan lahan, menurut fraksi, perlu disertai perhitungan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah sehingga ketentuan yang ditetapkan dapat dilaksanakan secara realistis.

Atas sejumlah catatan tersebut, Fraksi Demokrat-PKS merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bondowoso melakukan penyempurnaan Raperda sebelum pembahasan substantif dilanjutkan.

“Fraksi Demokrat-PKS mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Tetapi regulasi ini harus memberikan kepastian hukum, keadilan bagi petani dan pemilik tanah, serta kemampuan fiskal yang realistis bagi pemerintah daerah,” tutur Subangkit.

Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi Demokrat-PKS juga meminta delapan pertanyaan utama yang telah disampaikan dalam pandangan umum fraksi dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Jawaban tersebut diminta disampaikan secara tertulis maupun lisan.

Jawaban pemerintah nantinya diharapkan menjadi salah satu dasar sebelum pembahasan Raperda dilanjutkan pada tingkat panitia khusus DPRD Bondowoso.

Fraksi Demokrat-PKS pada akhirnya menempatkan perlindungan lahan pertanian sebagai agenda yang perlu diperkuat melalui regulasi. Namun, substansi aturan juga diminta memastikan adanya kepastian hukum, keadilan bagi masyarakat, sinkronisasi data dan dukungan fiskal yang sesuai dengan kemampuan daerah. (*/Rif)

Sekilas info...

You Might Also Like

Ustadz Das’ad Latif: Masjid Al-Akbar adalah “Amal Jariyah” Cak Narto-Try Sutrisno

Dr. Suheri: AI Dorong Pariwisata Berkelanjutan di Bromo

Dirjen Pesantren Targetkan PTKIN Miliki Pusat Kajian Pesantren mulai 2027

DMI Jatim Anugerahkan Masjid Award 2026 kepada 24 Masjid

LPPD Jatim: Madura meningkat, program beasiswa 2026 libatkan 59 perguruan tinggi

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article Bupati Cup VI 2026, IKSPI Kera Sakti Bondowoso Raih 13 Medali
Next Article Konsolidasi di Bangkalan, ISNU Jatim Doakan PBNU dan Ziarah ke Maqbaroh Syaichona Cholil

Advertisement

Sekilas info...
Sekilas info...

Berita Terbaru

Ustadz Das’ad Latif: Masjid Al-Akbar adalah “Amal Jariyah” Cak Narto-Try Sutrisno
Sospol
Harlah ke-27, Ketua ISNU Jatim Lintas Periode Kenang Sejarah dan Perkuat Khidmat Umat
Nahdliyyin
Baznas Bondowoso Tanamkan Kepedulian Sosial melalui Gerakan Manasik Zakat di Sekolah
Uncategorized
Siswa SMP Khadijah Surabaya Olah Kentang Jadi Susu Nabati
Milenial

You Might also Like

Sospol

Jaringan Gusdurian Gelar Festival “Beda Setara” bersama Alissa dan Inaya Wahid di Mojokerto

18/11/2026
Sospol

Kolaborasi Menarik Unesa dan Unusa pada Prodi Kebidanan

17/11/2026
Sospol

Milad ke-26, Karyawan Masjid Al-Akbar Ziarahi makam Cak Narto, Gus Dur, Nurshohib

16/11/2026
Sospol

IKA UNAIR Bangkalan Perkuat Pengabdian Alumni Lewat Pasar Murah hingga Donor Darah

15/11/2026
radar96.com | Berkarakter dan Edukatifradar96.com | Berkarakter dan Edukatif
Follow US
© 2024 radar96.com. All Rights Reserved.
  • Tentang Kami
  • Pasang Iklan di Radar96
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Susunan Redaksi
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?