Jakarta (Radar96.com) – Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren pada Kamis (2/9/2021).
Perpres ini mengatur tentang dana abadi pesantren, yaitu dana yang dialokasikan khusus untuk Pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi Pendidikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 nomor 3.
Pendanaan penyelenggaraan Pesantren ini dikelola berdasarkan asas dan tujuan penyelenggaraan pesantren seperti yang termaktub dalam pasal 2. Pendanaan penyelenggaraan pesantren tersebut dikelola untuk pengembangan fungsi pesantren yang meliputi tiga hal, yakni fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 3.
Adapun sumber pendanaan pesantren ini berasal dari lima hal yang diatur melalui pasal 4 sebagaimana berikut. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
a. masyarakat;
b. Pemerintah Pusat;
c. Pemerintah Daerah;
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
e. Dana Abadi Pesantren
Sementara bentuk pendanaan penyelenggaraan pesantren dapat berupa tiga hal, yaitu uang, barang, dan/atau jasa, sebagaimana diatur dalam pasal 5.
Perpres ini juga mengatur perihal dana abadi pesantren sebagaimana diatur dalam pasal 23. Dana abadi pesantren berasal dari dana abadi pendidikan dan ditujukan untuk keberlangsungan program pendidikan pesantren dalam rangka menjalankan fungsi pendidikan pesantren.
Pasal 23 :
(1) Pemerintah menyediakan dan mengelola Dana Abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dana Abadi Pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan Pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi.
(3) Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan prioritas dari hasil pengembangan dana abadi Pendidikan
(4) Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren’ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan Pesantren.
Adapun mekanisme pemanfaatan dana abadi pesantren tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 24.
Sementara itu, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur sedang menyiapkan proses pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Rencana pendirian BPRS ini sudah disetujui dalam rapat gabungan antara tanfidziyah dan syuriyah PWNU Jatim beberapa waktu lalu.
“Mungkin perlu juga kita informasikan bahwa PWNU Jatim sudah menetapkan, kita akan bikin (mendirikan) BPRS. Walaupun skemanya masih dicari, mana yang paling bermanfaat dari berbagai aspek,” kata KH Abd Salam Sochib, Wakil Ketua PWNU Jatim saat rapar koordinasi dengan perwakilan lima Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di Jombang, Sabtu (11/09/2021).
Dalam kesempatan itu, Gus Salam yang juga pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang itu menyampaikan bahwa tujuan pendirian BPRS di antaranya untuk mendukung penguatan Baitul Maal wa Tamwil Nahdlatul Ulama (BMTNU) di berbagai kabupaten/kota. Jadi, BPRS ini akan bersinergi dengan BMTNU yang ada di seluruh Jatim. (*)
Sumber:
*) https://www.nu.or.id/post/read/131333/presiden-jokowi-teken-perpres-tentang-dana-abadi-pesantren
*) https://jatim.nu.or.id/read/nu-jatim-bakal-dirikan-bprs
