Oleh Muhammad Johansyah *)
Saya bukan teolog atau atau penganut teologi pembebasan yang ingin menafsirkan politik dari perspesktif bagaimana seorang teolog memberi tafsir akan perubahan, saya akan melihat “Perubahan dari perspektif Politik dan Keamanan Internasional” dari sebagian perspektif ilmu Hubungan Internasional yang masih saya ingat, pernah saya pelajari dan saya tekuni hingga saat ini.
Hari ini 1 Juni 2022, kita melampaui 2 peristiwa besar dalam waktu yang hampir bersamaan, yang pertama adalah 20 Mei yang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional pada114 Tahun yang lalu, tepatnya 20 Mei 1908 saat Pergerakan Nasional Boedi Oetomo dideklarasikan dengan Manifesto Politik : “Merdeka dari Penjajahan Belanda”. Berikutnya 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan pidato tentang Dasar Negara, yang selanjutnya kita peringati sebagai Hari lahirnya Pancasila.
Pikiran dan gagasan pendiri Boedi Oetomo telah melampaui batas-batas pemikiran para intelektual dan tokoh-tokoh pergerakan pada masa itu. Padahal, beberapa tahun sebelumnya 1905 telah didirikan Sarekat Dagang Islam (SDI), tujuan-manifesto politik SDI sangat personal-sakterian yaitu ingin mensejahterakan para anggotanya yaitu para pedagang Islam yang berdagang di Pasar Klewer Solo.
Hari ini, 1 Juni 2022 juga ada semacam anomali, kita telah melewati Kebangkitan Nasional-kita telah melewati Hari lahirnya Pancasila, namun masih ada elit politik bangsa yang dengan bangga dan meminta dukungan kepada negara lain, dan ada sebagian elit politik menjajakan ideologi trans-nasional di luar ideologi Pancasila, menurut saya ini sangat memalukan… Dia gagal memahami sejarah pergerakan nasional kita, dia gagal menggali dan menerjemahkan nilai-nilai bangsa yang harus kita lestarikan bersama, mereka-mereka itu bukanlah contoh yang baik untuk ditauladani oleh generasi penerus bangsa.
Transnasional ideologi sejak awal telah diperingatkan Jack Snyder. Jack Snyder merupakan salah seorang pemikir Realist yang paling berpengaruh abad 21 menulis dalam salah satu bukunya: “From Voting To Violence” (Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah) menyatakan bahwa :
…. desakan kearah semakin meningkatnya partisipasi politik massa di negara-negara berkembang post authoritarian menjurus ke konflik SARA melalui salah satu dari tiga-empat pola perkembangan nasionalisme yang sudah terjadi. Pola pertama adalah Pola Jerman (Kontra Revolusioner), Pola Kedua adalah Pola Serbia (SARA), dan pola ketiga adalah Pola Perancis (Revolusioner). Pola ke-empat adalah Pola-Sipil dan pola ini sedang dan terus terjadi di negara-negara berkembang, post authoritarian.
Pola-Sipil umumnya lebih merupakan pola penyelesaian persoalan, tetapi Pola-Sipil atau bahkan nasionalisme sipil terkadang bisa bertentangan dengan cita-cita kelompok SARA yang bisa mengakibatkan kerusuhan. Snyder menegaskan bahwa pola Serbia (SARA) sedang dan akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan politik serta informasi (post truth) yang semakin deras menggeliat. Di kawasan Timur Tengah sampai Sub Sahara pola Serbia (SARA) mengalami puncaknya di Syria, Irak dan Afganistan dan negara-negara tersebut sebagian telah dan nyaris runtuh dan butuh beberapa generasi untuk pemulihan baik politik, ekonomi maupun keamanan.
Di Indonesia, Pola Serbia (SARA) lebih mengemuka dimulai sejak Perjanjian Linggarjati hingga Perjanjian Renvile 1948 dan mendapatkan momentumnya setelah era reformasi pada 4-5 tahun terakhir. Di era pasca reformasi, sebagian elit politik Indonesia berusaha memaksakan pola Serbia (SARA) dalam penyelesaian persoalan politik, dan masyarakat bisa merasakan dampak dari pola Serbia (SARA) yang sedang dan akan terus dikembangkan.
Puncaknya terjadi pada : Pemilihan Gubernur DKI 2016 dan Pilpres 2014-2019 adalah penerapan pola Serbia (SARA) yang sangat terstruktur, sistematis dan masif. Di Indonesia dua kekuatan penting : TNI dan Islam moderat (NU) menjadi benteng terakhir menghadapi perlawanan pola Serbia (SARA). Selama TNI memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit-Indonesia akan tetap ada. Insya Allah.
Sementera itu ditengah gejolak disrupsi pemikiran, pada dekade yang hampir bersamaan muncul pikiran-pikiran yang sangat cemerlang yang digagas oleh para ulama dengan Islam Nusantara-nya. Islam Nusantara bukan Mahzab baru dalam Islam. Islam Nusantara adalah cara pandang dan Islam Nusantara sudah menjadi khasanah intelektual, khasanah budaya di Indonesia yang harus kita pertahankan.
Islam Nusantara berbeda dengan Islam yang berada di Timur Tengah. Islam Nusantara sudah menjadi Das Sein bagi bangsa Indonesia. Pancasila dan Islam Nusantara, Islam yang moderat menjadi alat perjuangan untuk menagih janji-janji republik yang kita proklamasikan sejak Agustus 1945 yaitu terciptanya masyarakat sejahtera adil dan makmur. Slogan NKRI harga mati bukanlah-given, dia butuh prasyarat-prasyarat, baik politik maupun kebudayaan yang seiring dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.
Demikian pula dalam pertarungan (konstalasi) politik internasional, sejak berakhirnya Perang Dingin 1991 dunia mengalami perubahan yang sangat drastis, politik, ekonomi bahkan politik keamanan. Indonesia mengalami dampak dari perubahan besar tersebut, rezim authoritarian (facism) Soeharto yang didukung oleh kekuatan militer 97-98 harus jatuh oleh desakan kekuatan-kekuatan massa yang pro demokrasi.
Saat ini, pergolakan melawan hegemoni Barat sedang terjadi di kawasan Eropa, tepatnya di Rusia. Tatanan internasional sedang dan akan terus dijungkirbalikkan dengan cara yang baru, memunculkan pergolakan besar dalam sejarah dan menimbulkan konsekwensi yang luas di hampir semua wilayah, transformasi tatanan internasional, integrasi geo-politik dan re-organisasi strategis akan segera terbentuk dan akhir hegemoni Barat tidak terletak pada kemerosotan ekonomi, bukan pada kemerossotan militer, tetapi pada kemerosotan budaya, ketika nilai-nilai negara tidak lagi dapat diekspor ke negara-negara berkembang .
Pendadakan strategis (strategic surprise) yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina, salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perang yang jauh lebih besar, mencegah terjadinya Dilema Keamanan (Security Dillema) dan terakhir setidaknya meng-inisiasi terbentuknya “Concert of Europe jilid II” dan sekaligus mendisrupsi hegemoni Barat yang telah berlangsung selama ber-abad-abad.
Presiden Perancis Emmanuel Macron membuat analisis tentang situasi internasional saat ini, dia menyatakan bahwa hegemnoni Barat hampir berakhir, Macron menegaskan bahwa tatanan internasional sedang dijungkirbalikkan dengan cara yang baru dan meyakini ini adalah pergolakan besar dalam sejarah dan memiliki konsekwensi yang luas di hampir semua wilayah. Selain itu Emmanuel Macron juga menuturkan ini adalah transformasi tatanan internasional, integrasi geo politik dan reorganisasi strategis.
Emmanuel Macron juga mengakui bahwa hegemoni Barat mungkin akan segera berakhir karena dunia telah terbiasa dengan tatanan internasional berdasarkan hegemoni Barat sejak abad 18. Seperti Perancis yang terinspirasi oleh pencerahan abad 18, dan menurut Macron ini adalah abad 19 Inggris yang dipimpin oleh revolusi industri. Macron menyebut situasi saat ini seperti Amerika yang muncul dari abad ke 20 yang bangkit dari 2 Perang Dunia. Perancis, Inggris dan Amerika Serikat telah membuat Barat hebat selama 300 tahun.
Perancis adalah budaya, Inggris adalah industri dan Amerika Serikat adalah Perang. Emmanuel Macron menyebut bahwa dunia sudah terbiasa dengan kebesaran yang memberikan dominasi mutlak atas ekonomi dan politik global. Tapi beberapa hal telah berubah, beberapa krisis datang dari kesalahan sendiri di Barat, sementara yang lain datang dari tantangan negara-negara berkembang.
Emmanuel Macron menyebut di negara-negara Barat banyak pilihan salah yang dibuat Amerika Serikat dalam menghadapi krisis dan telah bahkan sangat mengguncang hegemoni Barat. Apa yang disampaikan oleh Emmanuel Macron sebagi isyarat: “The End of Capitalism, Communism and Facism Era”.
Dari sudut pandang itulah : saya ingin menegaskan bahwa Kebangkitan Nasional, Hari lahir Pancasila dan pergulatan politik dan Keamanan Internasional selanjutnya, saya gunakan dan ingin melihat perubahan politik 2024, tentunya bukan pada infra struktur politik, saya hanya berharap pada supra struktur politik “hadirnya seorang tokoh politik” yang mampu mengimplementasikan gagasan-gagasan diatas, menjaga kesinambungan Indonesia, selanjutnya mendisrupsi infrastruktur politik dengan ongkos yang sangat mahal, menghasilkan koruptor dan in-efisiensi birokrasi.
Menurut saya, tokoh seperti ini sangat sulit untuk ditemukan pada era liberalisasi demokrasi post authoritarian saat ini, tetapi kita akan terus dan selalu berharap.
Menyambung tentang tesis “The End of Hegemonic Era”, The End of Capitalism, Communism and Facism. Adalah Alexander Dugin seorang intelektual, analis politik dan pakar strategi dari Rusia. Nama lengkapnya “Alexander Gelyevich Dugin” yang menawarkan teori “Jalan ke Empat” untuk mengantisipasi the end of Hegemonic Era melalui bukunya : The Fourth Political Theory.
Menurut Dugin : “The Fourth Political Theory” merupakan landasan, pondasi idiologi politik yang baru, yaitu “teori politik keempat” yang mengintegrasikan dan menggantikan Demokrasi Liberal, Marxisme, dan Fasisme. Menurut Dugin, subjek utama politik bukan Individu (liberalism), bukan kelas (Marxisme), dan bukan Bangsa (Fasisme), Subjek Politik menurut Dugin adalah Das Sein (Keberadaan).
Selanjutnya apa yang disebut sebagai Das Sein oleh Dugin, atau “Dugin”ism. Dalam khasanah politik Indonesia, Das Sein bukan merupakan idiologi baru, “Das Sein” pernah diterapkan oleh Bung Karno melalui “Demokrasi Terpimpin”, yang anti Kapitalism, anti Komunism, dan anti Fasism. “Das Sein” yang diterapkan Bung Karno adalah eksistensi-ideologi keberadaan dari bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berdemokrasi, bernegara yang selanjutnya kita kenal sebagai Gotong Royong. Pancasila adalah Das Sein yang digali dari adat istiadat-kebudayaan asli bangsa Indonesia.
Demokrasi Terpimpin adalah eksperimen demokrasi yang mencoba untuk mengintegrasikan beragam aspek ideologi yang lahir dan tumbuh berkembang di Indonesia. Namun upaya ini (Demokrasi Terpimpin) telah di-gagal-kan karena desakan turbulensi liberalisai dan ideologisasi politik dan kebudayaan pasca Perang Dunia II berakhir dan terus berlanjut sampai ke era Perang Dingin. (*)
*) Penulis adalah perwira tinggi TNI AU (Marsekal TNI Purn), alumni Teknik Mesin (M.Eng) dan Fisipol HI (MA) UGM Yogyakarta, pernah menjadi dosen di Akademi TNI AU Yogyakarta dan Universitas Suryadarma Jakarta, dan pernah menjadi staf ahli di salah satu direktorat di Kemenhan.
*) Materi disampaikan dalam Halalbihalal “Perubahan Politik Indonesia 2024” dan Silaturahmi Aktivis Pergerakan di Jakarta, 1 Juni 2022.
