Pasuruan, radar96.com – Lebih dari 50 petani hutan yang ada di Jawa Timur mengikuti acara Sosialisasi Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) di Balai Diklat NU Jatim, desa Ledug, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Rabu 28 Februari 2024.
“Kami tidak khawatir soal akidah warga NU, tapi kami lebih mengkhawatirkan ekonomi warga NU,” kata Wakil Ketua PWNU Jatim, KH. Dr.Misbahul Munir dalam sambutan pembukaan acara itu.
Menurutnya, kekurangan ekonomi akan membahayakan akidah warga NU, karena itu perlu penguatan ekonomi warga NU, jadi masalah ekonomi harus menjadi perhatian serius jajaran pengurus NU.
“Di Jawa Timur ada lebih dari lima ribu pesantren. Seandainya satu pesantren melahirkan satu lembaga perekonomian, betapa kuatnya perekonomian warga NU,” katanya .
Salah satu program yang diikhtiarkan PBNU saat ini adalah perhutanan sosial. Sebuah progam kerjasama anatara PBNU dengan pemerintah yang memberikan NU mengakses lahan hutan untuk dikelola warganya dalam peningkatkan ekonomi.
“Kehadiran PBNU dan jaringannya di semua tingkatan harus hadir dalam setiap program PBNU. Termasuk program perhutanan sosial,” kata Wakil Ketua Umum PBNU KH. Sayyid Muhammad Hilal Al Aidid dalam sambutannya.
Pengurus NU harus hadir secara nyata mendampingi warga. Mereka harus benar-benar memahami kebutuhan masyarakat. Sudah tidak boleh lagi ada program dikerjakan tanpa kebutuhan riil warga masyarakat. Program itu disesuaikan kebutuhan dan pengurus NU harus mendampingi sampai berhasil.
Sementara itu, Ketua PBNU, H. Fahmy Akbar Idries menegaskan bahwa program perhutanan sosial betul-betul untuk membantu warga. “Jika nanti ada hasilnya program perhutanan sosial, kembalikan kepada masyarakat,” demikian tegasnya.
Ia mewanti-wanti untuk mengedepankan kesejahteraan warga. Bahkan Ketua Umum PBNU, menurutnya, melarang jajaran pengurus meminta hasil program tersebut. Harus dikembalikan kepada warga masyarakat.
Perhutanan sosial merupakan bagian dari gerakan besar di PBNU, yakni Gerakan Keluarga Maslahat NU yang juga menjadi program prioritas PBNU saat ini. Membantu warga hutan meningkat kesejahteraannya pada hakikatnya merupakan gerakan membangun keluarga petani hutan lebih maslahat.
“Perhutanan sosial tidak bisa dipisahkan dari gerkan keluarga maslahat yang menjadi program prioritas PBNU saat ini,” demikian pungkasnya. (*/fpnu)
