Surabaya, radar96.com – PBNU memberi penguatan peran Syuriah/ulama di Era Digital dengan mengadakan Pendidikan Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK) perdana di Surabaya pada 17-20 Juli 2025, karena syuriah/ulama selama 3-4 dekade terakhir hanya menjadi “stempel” NU, padahal NU berdiri pada 31 Januari 1926 sebagai organisasi para ulama.
“Era digital justru memungkinkan pertengkaran sesama NU seperti agama kurang berperan, jadi perang digital mudah terjadi di lingkungan yang berjumlah besar, karena itu PPWK harus bisa menjawab bagaimana NU bisa menyatukan jamaah NU politisi, birokrasi, akademisi, grass root, dan pesantren di bawah komando ulama/NU,” kata Wakil Rais Syuriah PBNU KH Anwar Iskandar saat membuka PPWK di Surabaya, Kamis malam.
Dalam pembukaan di Pesantren Miftachussunnah, Kedungtarukan, Surabaya yang dihadiri Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrori, dan Prof Mohammad Nuh (Ketua Panitia), KH Anwar Mansur mengutip “spirit” KH Imron Hamzah (Rois Syuriah PWNU Jatim 1992-2002/Rais Syuriah PBNU 1999-2004) yang akan mengikuti/mengutamakan pendapat NU, meski berbeda dengan pendapatnya.
“Seharusnya begitu, jangan curiga dulu, karena apapun keputusan NU itu tentu sudah melalui musyawarah para ulama dari berbagai sudut pandang yang mungkin tidak kita ketahui. Jadi, mudzakarah PBNU melalui PPWK yang diadakan perdana di Surabaya dengan diikuti 64 ulama dari PBNU, Jawa, Lampung, dan NTB untuk penguatan peran syuriah itu strategis untuk peran NU di era perang digital,” katanya.
Hal itu juga ditekankan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam sambutannya. “Kalau kita baca Qonun Asasi NU yang dirumuskan muassis NU Hadratussyeikh KHM Hasyim Asy’ari itu sudah jelas bahwa NU itu memanggil ulama untuk menghadapi perubahan peradaban, jadi pemilik NU itu ulama, sedangkan non-ulama itu hanya pengikut dan bukan pemilik,” katanya.
Menurut Gus Yahya, posisi ulama dalam Qonun Asasi itu masih terjaga selama kepemimpinan tiga muassis NU sebagai syuriah yakni KHM Hasyim Asy’ari, KH Wahab Chasbullah, dan KH Bisri Syansuri, namun mulai ada perubahan pada era KH Ma’shum Ali (Rais Aam PBNU 1981-1984), karena KH Ma’shum Ali memang murni dari pesantren dan tidak pernah berproses di organisasi.
“Apalagi, Ketua Umum PBNU saat itu adalah KH Idham Chalid, apalagi kemudian ada Gus Dur, sehingga syuriah pun tenggelam perannya, bahkan NU juga mengalami ‘banjir’ sarjana. Itu berbeda dengan Rais Aam Syuriah PBNU KH Miftachul Akhyar sekarang yang selain dari pesantren juga berproses di NU sejak ranting, MWC, cabang/PCNU, wilayah/PWNU, hingga PBNU,” katanya.
Oleh karena itu, PPWK menjadi konsep pengembangan wawasan ulama yang penting untuk NU, apalagi sebaran kader ulama di NU saat ini juga belum merata, seperti PCNU di Mentawai, Timika, Manggarai Barat, Papua Pegunungan yang tidak ada syuriah-nya, sehingga peran ulama pun tidak terlihat.
Dalam kesempatan itu, Ketua Panitia PPWK Prof DR H Mohammad Nuh DEA menjelaskan PPWK perdana yang diadakan PBNU periode 2022-2027 itu memang bertujuan meningkatkan kapasitas kader/ulama dengan narasumber PPWK, seperti KH Ma’ruf Amin (Wapres 2019-2024/Rais Aam PBNU 2015-2018), Prof KH Nazaruddin Umar (Menag 2024-2029/Rais Syuriah PBNU 2022-2027), KH Mustofa Bisri (Gus Mus/Rais Aam PBNU 2014-2015), dan KH Said Aqil Sirodj (Ketua Umum PBNU 2010-2021).
“PPWK itu bukan sekadar pelatihan, tapi menyajikan dialektika antara logika ala Nabi Musa dengan wisdom ala Nabi Khidzir, karena ulama itu memang bukan hanya teknis, tapi juga terampil dalam memadukan dua layanan NU yakni layanan keagamaan yang memang sudah paten dan layanan non-keagamaan yang hasil riset Alvara menunjukkan kebutuhan jamaah NU (di luar keagamaan) adalah tiga hal penting yakni kesehatan 31,6 persen, pendidikan 26 persen, dan ekonomi 23,3 persen,” katanya.
Secara teknis, metode PPWK adalah interaktif, Focus Group Discussion (FGD), simulasi kepemimpinan, studi kasus nyata, kajian jejaring lintas wilayah dan generasi. “Jadi, kader ulama yang ditargetkan dari PPWK itu tidak hanya berbasis ilmu agama, tetapi juga memperhatikan kebutuhan sosial dan respons terhadap isu-isu kebangsaan dan global,” katanya. (*/fpnu)
