Catatan Pinggir Pasca Muktamar Ke 35
Oleh P. Nur Abdillah
Muktamar telah usai. Kepemimpinan telah ditetapkan. Rais Aam dan Ketua Umum PBNU telah terpilih. Namun, seperti lazimnya sebuah organisasi besar, pekerjaan rumah belum semuanya selesai. Salah satunya adalah penentuan Sekretaris Jenderal.
Informasi yang berkembang menunjukkan bahwa untuk posisi ini masih diperlukan titik temu. Tentu, dinamika semacam itu adalah bagian dari proses organisasi. Setiap kelompok tentu memiliki pertimbangan, harapan, dan pandangan masing-masing.
Tetapi mungkin justru di sinilah kita perlu berhenti sejenak. Bagaimana kalau kita keluar dari pilihan-pilihan yang selama ini dianggap biasa? Mengapa Sekretaris Jenderal PBNU harus selalu dibayangkan dari kalangan laki-laki? Bukankah NU memiliki begitu banyak kader perempuan yang memiliki kapasitas, pengalaman organisasi, kemampuan manajerial, integritas, serta pemahaman yang kuat terhadap jam’iyyah?
Selama ini perempuan NU memiliki peran yang luar biasa besar. Di tingkat akar rumput, mereka menggerakkan pendidikan, kesehatan, dakwah, sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga berbagai pelayanan kepada masyarakat.
Namun ketika berbicara tentang posisi strategis di tingkat kepengurusan pusat, ruang tersebut masih sering dianggap sebagai wilayah yang identik dengan laki-laki.
Mungkin sudah waktunya cara pandang itu diperluas.
Sekjen perempuan bukan sekadar soal keterwakilan gender. Lebih dari itu, ia dapat menjadi simbol bahwa NU memberikan ruang yang semakin luas bagi kader-kader terbaiknya, tanpa membatasi kapasitas seseorang hanya berdasarkan jenis kelamin.
Tentu bukan berarti perempuan harus dipilih karena perempuan. Justru sebaliknya. Ia harus dipertimbangkan karena kapasitasnya. Karena kemampuan mengelola organisasi. Karena pengalaman. Karena integritas. Karena kemampuan berkomunikasi dan membangun jembatan di antara berbagai kelompok. Dan yang tidak kalah penting, karena mampu bekerja bersama Rais Aam dan Ketua Umum dan seluruh unsur jajaran pengurus untuk menjalankan amanah organisasi.
Apalagi setelah Muktamar, yang kita perlukan bukan lagi memperpanjang sekat antara siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kita membutuhkan konsolidasi. Kita membutuhkan orang-orang yang mampu merajut kembali berbagai perbedaan dan mengubah energi kontestasi menjadi energi khidmah.
Karena itu, ketika pembicaraan tentang Sekjen masih belum menemukan titik temu, mungkin tidak ada salahnya membuka satu pintu yang selama ini jarang diketuk: Perempuan. Bukan sebagai jalan keluar darurat. Bukan pula sebagai kompromi karena laki-laki belum sepakat. Tetapi sebagai pilihan yang sejak awal memang layak dipertimbangkan.
Dan barangkali, justru dari sini kita bisa melihat wajah NU yang lebih luas. Di sisi lain, suasana pasca-Muktamar juga perlu dijaga. Perbedaan pilihan dalam kontestasi adalah hal biasa. Demikian pula kekecewaan terhadap hasil Muktamar. Tetapi kekecewaan jangan sampai berubah menjadi tuduhan. Jika ada dugaan risywah, aliran dana ilegal, atau penggunaan uang hasil korupsi dalam proses Muktamar, tentu persoalan itu harus dibuktikan melalui data dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dugaan tetaplah dugaan sampai ada pembuktian. Media sosial bukan ruang pengadilan. Dan menyebarkan tuduhan tanpa bukti justru berpotensi memperpanjang luka setelah kontestasi selesai.
Bukankah setelah Muktamar kita seharusnya mulai belajar meletakkan kepentingan kelompok di bawah kepentingan jam’iyyah? Sebab Muktamar bukanlah garis akhir. Ia hanyalah pintu masuk menuju periode pengabdian berikutnya. Dan mungkin, salah satu tanda kedewasaan organisasi adalah keberanian untuk mengatakan : Yang kita cari bukan siapa yang paling dekat dengan kelompok kita, tetapi siapa yang paling mampu mengabdi untuk NU.
Kalau Sekjen laki-laki memang yang terbaik, pilihlah karena kapasitasnya. Tetapi kalau ada kader perempuan yang memiliki kapasitas yang sama atau bahkan lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi, mengapa harus ragu memberinya kesempatan?
Barangkali sudah waktunya kita tidak hanya bertanya : “Siapa yang pantas menjadi Sekjen?” Tetapi juga : “Seperti apa Sekjen yang dibutuhkan NU lima tahun ke depan?”
Dari pertanyaan itulah semestinya keputusan dimulai. Bukan dari siapa yang menang dalam pertarungan kemarin. Tetapi dari siapa yang siap mengemban amanah untuk hari esok. Karena pada akhirnya, NU tidak membutuhkan sekadar pejabat organisasi. NU membutuhkan pengabdi.
*) Penulis adalah Aktivis Forum Aswaja Jawa Timur
