By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
radar96.com | Berkarakter dan Edukatifradar96.com | Berkarakter dan Edukatifradar96.com | Berkarakter dan Edukatif
  • Home
  • Nahdliyyin
  • Sospol
  • Milenial
  • Gus File
  • Warta DigitalNew
Search
MORE MENUS
  • Kultural
  • Kolom
  • Kontrahoax
  • Ekraf
  • Tasawuf Urban
  • Berita Foto
  • Gus File
  • Inforial
  • Jatim Update
  • Opini
  • Siaran Pers
  • Tentang Kami
  • Pasang Iklan di Radar96
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Susunan Redaksi
© 2024 radar96.com. All Rights Reserved.
Reading: Polemik Ijazah Peserta Pemilu: Di Mana Tanggung Jawab Parpol Pengusung dan Penyelenggara Pemilu?
Share
Sign In
Font ResizerAa
radar96.com | Berkarakter dan Edukatifradar96.com | Berkarakter dan Edukatif
Font ResizerAa
  • Home
  • Warta DigitalNew
  • Nahdliyyin
  • Milenial
  • Kontrahoax
  • Ekraf
  • Sospol
  • Inforial
  • Kolom
  • Kultural
  • Gus File
  • Tasawuf Urban
Search
  • Home
  • Warta DigitalNew
  • Nahdliyyin
  • Milenial
  • Kontrahoax
  • Ekraf
  • Sospol
  • Inforial
  • Kolom
  • Kultural
  • Gus File
  • Tasawuf Urban
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Tentang Kami
  • Pasang Iklan di Radar96
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Susunan Redaksi
© 2024 radar96.com. All Rights Reserved.
radar96.com | Berkarakter dan Edukatif > Blog > Kolom > Polemik Ijazah Peserta Pemilu: Di Mana Tanggung Jawab Parpol Pengusung dan Penyelenggara Pemilu?
KolomUncategorized

Polemik Ijazah Peserta Pemilu: Di Mana Tanggung Jawab Parpol Pengusung dan Penyelenggara Pemilu?

22/11/2026 Kolom Uncategorized
SHARE

Menelisik Kasus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Dalam sistem ketatanegaraan dan demokrasi elektoral di Indonesia, partai politik (parpol) pengusung memiliki posisi strategis dalam menentukan kualitas kandidat yang akan diajukan ke ruang kontestasi publik. Parpol bukan sekadar kendaraan politik, melainkan juga institusi yang memiliki tanggung jawab dalam proses seleksi, penilaian, dan pengusungan calon pemimpin.

Sekilas info...

Karena itu, ketika muncul polemik mengenai dugaan ketidakabsahan dokumen pendidikan seorang pejabat publik, baik anggota legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden, persoalan tersebut tidak semestinya hanya dibebankan kepada penyelenggara pemilu. Ada tanggung jawab administratif, hukum, sekaligus moral-politik yang melekat pada partai politik pengusung.

1. Penjaringan dan Verifikasi Internal: Tanggung Jawab Sebelum Pencalonan

Sebelum mendaftarkan seorang kandidat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik semestinya melakukan proses seleksi dan pemeriksaan internal secara cermat.

Beberapa aspek yang patut menjadi perhatian antara lain:

Pemeriksaan latar belakang kandidat. Parpol perlu memastikan kesesuaian riwayat pendidikan, keabsahan dokumen ijazah, legalisasi, serta surat penyetaraan bagi kandidat yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Kualitas proses rekrutmen. Apabila seorang kandidat kemudian diketahui memiliki persoalan pada dokumen persyaratan pencalonan, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme seleksi dan kaderisasi partai.

Dengan demikian, proses pencalonan semestinya tidak hanya mempertimbangkan popularitas, elektabilitas, maupun kekuatan modal politik, tetapi juga integritas dan kelengkapan persyaratan administratif kandidat.

2. Pengajuan Dokumen kepada Penyelenggara Pemilu: Tanggung Jawab Administratif

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi KPU, partai politik atau gabungan partai politik memiliki kewenangan untuk mengusulkan kandidat dalam kontestasi pemilu.

Dalam proses tersebut, terdapat tanggung jawab administratif yang harus dipenuhi, antara lain:

Kelengkapan dokumen pencalonan. Partai politik bertanggung jawab mengajukan dokumen persyaratan kandidat sesuai ketentuan yang berlaku.

Proses verifikasi oleh KPU. KPU memiliki kewenangan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan. Apabila ditemukan kekurangan, mekanisme perbaikan atau klarifikasi dilakukan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.

Konsekuensi hukum. Apabila sebelum penetapan calon ditemukan pelanggaran persyaratan yang dapat dibuktikan, tindakan terhadap pencalonan harus dilakukan berdasarkan mekanisme hukum pemilu.

Namun, perlu ditegaskan bahwa tanggung jawab verifikasi KPU tidak serta-merta menghapus tanggung jawab politik partai pengusung. Keduanya memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda.

3. Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Politik Setelah Kandidat Terpilih

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika dugaan ketidakabsahan dokumen baru mencuat setelah kandidat terpilih dan menduduki jabatan publik.

Dalam perspektif hukum, pemalsuan dokumen maupun penggunaan dokumen palsu merupakan persoalan yang harus dibuktikan melalui proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya melekat kepada pihak yang terbukti melakukan perbuatan tersebut.

Sementara itu, partai politik memiliki mekanisme pertanggungjawaban internal dan politik.

Terhadap anggota DPR. Partai politik dapat menjatuhkan sanksi organisasi sesuai AD/ART dan ketentuan yang berlaku. Adapun Pergantian Antarwaktu (PAW) harus mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan.

Terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Mekanisme pemberhentian tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan keputusan politik partai. Prosesnya harus mengikuti ketentuan konstitusi, termasuk mekanisme pemakzulan sebagaimana diatur dalam UUD 1945, dengan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sesuai kewenangan masing-masing.

Dalam konteks ini, partai politik di parlemen tetap memiliki peran politik yang penting, tetapi tidak dapat menggantikan proses pembuktian dan mekanisme konstitusional.

4. Akuntabilitas Moral dan Politik kepada Publik

Di luar tanggung jawab formal yang melekat pada KPU maupun instansi penerbit dokumen, partai politik pengusung juga memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat.

Partai politik adalah institusi yang menawarkan kandidat kepada pemilih sekaligus meyakinkan publik bahwa sosok yang diusung memiliki kapasitas dan integritas untuk memegang jabatan publik.

Karena itu, ketika muncul persoalan mengenai persyaratan kandidat, parpol semestinya:

– Bersikap terbuka dan mendorong klarifikasi berdasarkan dokumen serta fakta hukum.

– Tidak menjadikan kekuatan politik di parlemen sebagai instrumen untuk melindungi kader tanpa mempertimbangkan kebenaran dan kepentingan publik.

– Bersedia melakukan evaluasi terhadap mekanisme rekrutmen dan seleksi internal.

Sebab, kepercayaan publik terhadap partai politik tidak hanya dibangun melalui keberhasilan memenangkan pemilu, tetapi juga melalui kesediaan mempertanggungjawabkan proses pencalonan.

Dinamika Politik: Respons Partai Pengusung dalam Polemik Gibran

Polemik mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik setelah muncul perkembangan putusan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam berbagai pemberitaan.

Perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) memandang persoalan tersebut, terutama terkait tanggung jawab mereka dalam proses pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Hingga perkembangan yang menjadi perhatian publik, belum tampak adanya pengakuan kelembagaan dari partai-partai pengusung mengenai kemungkinan kelalaian dalam proses seleksi kandidat. Respons politik yang muncul justru memperlihatkan beragam sikap.

1. Mengambil Jarak dan Mendorong Mekanisme Konstitusional

Sebagian elite politik mulai menyampaikan pandangan yang lebih kritis terhadap implikasi persoalan tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, misalnya, sebagaimana diberitakan detikNews, menyampaikan pandangan bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Agung, persoalan persyaratan administratif tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius. Bahkan, muncul pernyataan mengenai pilihan pengunduran diri atau pemberhentian melalui mekanisme yang berlaku.

Di DPR, wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) juga menjadi bagian dari dinamika politik yang berkembang.

Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan tersebut tidak lagi semata-mata menyangkut seorang figur, tetapi telah memasuki wilayah perdebatan mengenai legitimasi, tanggung jawab kelembagaan, dan penghormatan terhadap mekanisme konstitusional.

2. Sikap Hati-Hati dan Menyerahkan kepada Lembaga Berwenang

Sejumlah partai politik memilih mengambil posisi lebih hati-hati dengan meminta penjelasan dari lembaga teknis yang memiliki kewenangan terkait dokumen pendidikan dan proses pencalonan.

Partai Gerindra, misalnya, melalui juru bicaranya, mendorong agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta KPU memberikan penjelasan mengenai persoalan penerbitan dan verifikasi dokumen penyetaraan pendidikan tersebut.

Sementara itu, sejumlah politisi Partai Golkar dan PAN menyampaikan bahwa persoalan tersebut perlu dikaji secara cermat dengan mempertimbangkan aspek hukum, politik, serta kepentingan bangsa dan negara.

Sikap tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh aspek hukum dan administratif memperoleh kejelasan.

Namun, sikap hati-hati juga tidak semestinya dimaknai sebagai alasan untuk menghindari evaluasi terhadap tanggung jawab politik partai pengusung.

3. Pembelaan dan Ajakan untuk Menahan Diri

Di sisi lain, terdapat pula partai pendukung yang mengambil posisi membela dan mengingatkan agar polemik tidak berkembang menjadi pertarungan politik yang justru mengabaikan proses hukum.

Sikap tersebut, termasuk kritik terhadap pernyataan sejumlah elite partai yang dianggap terlalu cepat menarik kesimpulan, menunjukkan bahwa dinamika internal koalisi tidak sepenuhnya seragam.

Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, perbedaan tersebut seharusnya tetap berpijak pada penghormatan terhadap hukum, transparansi, dan kepentingan publik.

Mengapa Akuntabilitas Formal Partai Politik Sulit Ditegakkan?

Persoalan yang menarik untuk dicermati adalah mengapa tanggung jawab partai politik dalam proses pencalonan sering kali sulit dimintai pertanggungjawaban secara formal ketika muncul persoalan administratif setelah kandidat terpilih.

Salah satu penyebabnya adalah pembagian kewenangan dalam sistem hukum pemilu.

Pertama, kewenangan verifikasi berada pada KPU.

Dalam proses pencalonan, KPU memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan administratif terhadap dokumen persyaratan kandidat. Sementara itu, partai politik berkedudukan sebagai pihak yang mengusulkan dan mengajukan calon.

Pembagian kewenangan ini membuat pertanggungjawaban hukum partai politik tidak otomatis muncul hanya karena kemudian ditemukan persoalan pada dokumen kandidat.

Namun, kondisi tersebut bukan berarti partai politik terbebas dari tanggung jawab moral dan politik atas kandidat yang diusungnya.

Kedua, pembuktian pertanggungjawaban pidana membutuhkan dasar yang kuat.

Untuk menjerat pengurus atau pihak tertentu dari partai politik secara pidana, harus terdapat bukti mengenai keterlibatan dan unsur kesalahan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Karena itu, perlu dibedakan antara kelalaian politik dalam proses seleksi kandidat dengan keterlibatan pidana dalam pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu.

Ketiga, tanggung jawab politik sering kali lebih dominan daripada evaluasi kelembagaan.

Dalam praktik politik, respons partai terhadap persoalan semacam ini kerap lebih terlihat dalam bentuk pernyataan elite, manuver fraksi, maupun kalkulasi koalisi.

Sementara itu, evaluasi terhadap mekanisme seleksi internal dan tanggung jawab institusional partai justru belum memperoleh perhatian yang sebanding.

Lalu, Di Mana Posisi Bawaslu?

Di sinilah terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting untuk dibahas.

Selama ini, sorotan publik cenderung tertuju pada KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan verifikasi administratif terhadap dokumen pencalonan. Partai politik pun kerap mengembalikan persoalan tersebut kepada KPU dengan alasan seluruh dokumen telah melalui proses pemeriksaan.

Namun, dalam sistem penyelenggaraan pemilu, KPU bukan satu-satunya lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap tahapan pencalonan.

Ada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang secara kelembagaan memiliki mandat mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk proses pencalonan.

Pertanyaannya, sejauh mana Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan terhadap dokumen persyaratan kandidat, khususnya ijazah dan dokumen penyetaraan pendidikan?

Secara normatif, kewenangan pengawasan Bawaslu mencakup tahapan pencalonan. Namun, pengawasan tersebut harus dibedakan dari kewenangan verifikasi administratif yang berada pada KPU.

Dalam konteks polemik dokumen pencalonan, terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat penjelasan.

1. Persoalan Akses terhadap Sistem Informasi Pencalonan (Silon)

Dokumen persyaratan kandidat dalam proses pencalonan dikelola melalui sistem informasi yang disediakan KPU, termasuk Silon.

Jika benar terdapat keterbatasan akses Bawaslu terhadap dokumen yang diunggah kandidat, hal tersebut tentu menjadi persoalan serius bagi efektivitas pengawasan.

Bawaslu perlu menjelaskan sejauh mana akses yang diberikan KPU, apakah pengawas dapat melihat dokumen sumber, dan apakah tersedia mekanisme untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian.

Sebab, pengawasan yang hanya bertumpu pada informasi hasil verifikasi tanpa kesempatan memeriksa dokumen pendukung tentu memiliki keterbatasan.

2. Pembatasan Pengawasan Secara Langsung

Selain melalui sistem digital, pengawasan juga dapat dilakukan secara langsung terhadap proses administrasi pencalonan.

Jika terdapat pembatasan terhadap kegiatan pemeriksaan, pencatatan, atau dokumentasi dokumen oleh pengawas pemilu, perlu ada penjelasan mengenai dasar hukum dan batasan yang diterapkan.

Perlindungan data pribadi memang harus dihormati. Namun, prinsip tersebut semestinya tidak dijadikan alasan untuk meniadakan kebutuhan pengawasan terhadap dokumen yang menjadi persyaratan pencalonan pejabat publik.

Diperlukan mekanisme yang mampu menyeimbangkan perlindungan data pribadi dengan kepentingan pengawasan pemilu.

3. Hubungan Kelembagaan KPU dan Bawaslu

Persoalan akses informasi antara KPU dan Bawaslu juga perlu dilihat sebagai bagian dari hubungan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemilu.

Apabila terdapat perbedaan penafsiran mengenai akses terhadap dokumen pencalonan, semestinya persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak boleh ada kondisi ketika satu lembaga menjalankan kewenangan administratif, sementara lembaga lain tidak memperoleh dukungan informasi yang memadai untuk melaksanakan fungsi pengawasannya.

4. Pengawasan Bawaslu Tidak Boleh Hanya Menunggu Laporan Masyarakat

Bawaslu memang memiliki mekanisme penanganan laporan dan temuan dugaan pelanggaran. Namun, fungsi pengawasan tidak semestinya hanya bergantung pada laporan masyarakat.

Dalam tahapan pencalonan, Bawaslu juga memiliki kewajiban melakukan pengawasan aktif sesuai kewenangannya.

Karena itu, ketika muncul persoalan mengenai keabsahan dokumen kandidat setelah tahapan pemilu selesai, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pengawasan yang telah dilaksanakan.

Pertanyaannya bukan semata-mata apakah Bawaslu memiliki akses atau tidak, tetapi juga bagaimana lembaga tersebut menggunakan kewenangan yang dimilikinya ketika menghadapi keterbatasan akses.

—

Jangan Sampai Terjadi Kekosongan Tanggung Jawab

Dari seluruh rangkaian persoalan tersebut, ada satu hal yang patut menjadi perhatian bersama: jangan sampai sistem penyelenggaraan pemilu justru menciptakan ruang saling melempar tanggung jawab.

Partai politik merasa telah menjalankan kewajibannya dengan menyerahkan dokumen pencalonan kepada KPU.

KPU merasa telah melaksanakan kewenangan verifikasi administratif sesuai ketentuan.

Bawaslu menghadapi keterbatasan dalam mengakses atau memeriksa dokumen yang menjadi objek pengawasan.

Sementara itu, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan justru berada pada posisi yang paling membutuhkan kepastian dan penjelasan.

Jika kemudian muncul persoalan hukum terhadap dokumen persyaratan seorang pejabat publik, tidak semestinya setiap institusi hanya berlindung di balik batas kewenangan masing-masing.

Setiap lembaga harus bersedia menjelaskan apa yang telah dilakukan, apa yang menjadi keterbatasannya, dan sejauh mana tanggung jawabnya telah dijalankan.

Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan menyelenggarakan pemungutan suara, tetapi juga oleh integritas seluruh proses yang mengantarkan seseorang menduduki jabatan publik.

**Sebab, demokrasi bukan sekadar tentang siapa yang terpilih, melainkan juga tentang bagaimana proses pemilihan itu berlangsung, siapa yang bertanggung jawab, dan sejauh mana kepercayaan publik dijaga.**

Sekilas info...

You Might Also Like

Baznas Bondowoso Tanamkan Kepedulian Sosial melalui Gerakan Manasik Zakat di Sekolah

UU PERAMPASAN ASET DALAM PUSARAN KEKUASAAN

Mengapa Orang Kuliah di UNU?

Di Tengah Promosi Wisata Ijen, Persoalan Sampah di Paltuding Belum Tuntas

Sekjen PBNU Apresiasi Ketegasan Kapolri Evaluasi Kapolres Sukoharjo

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article Perkuat Kesehatan Santriwati dan Peran Perempuan, LKK PWNU Jatim Gandeng FK UNAIR Gelar Edukasi Kesehatan di Pesantren

Advertisement

Sekilas info...
Sekilas info...

Berita Terbaru

Perkuat Kesehatan Santriwati dan Peran Perempuan, LKK PWNU Jatim Gandeng FK UNAIR Gelar Edukasi Kesehatan di Pesantren
Nahdliyyin
GES Bondowoso Satukan Pemerintah, Legislatif, Organisasi Masyarakat, dan Mahasiswa dalam Dialog Pemberdayaan Ekonomi
Nahdliyyin
PWNU Jatim: Tidak Ada, Kaitan antara Tersangka Korupsi Kebun Binatang Surabaya MS dengan NU
Nahdliyyin
PK PMII RBA Universitas At-Taqwa Bondowoso Masa Khidmat 2026/2027 Dilantik
Sospol

You Might also Like

Uncategorized

Toilet Masjid Al-Akbar Surabaya Dikagumi Biro Kesra Sekdaprov NTB

02/11/2026
Uncategorized

Gus Kikin: Jangan Terpancing Provokasi, Jaga Sukoharjo Tetap Damai

01/11/2026
Uncategorized

Polsek Gandeng MWCNU Sisipkan Pesan Kamtibmas dalam Dakwah

31/10/2026
NahdliyyinUncategorized

PCNU Surabaya Bantah Isu Suap dan Penyekapan pada Muktamar NU di Tambakberas

23/10/2026
radar96.com | Berkarakter dan Edukatifradar96.com | Berkarakter dan Edukatif
Follow US
© 2024 radar96.com. All Rights Reserved.
  • Tentang Kami
  • Pasang Iklan di Radar96
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Susunan Redaksi
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?