Jakarta (Radar96.com) – Kompolnas mengapresiasi langkah baik dan strategis yang dilakukan Kapolri dalam upaya menjaga Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dengan menemui pimpinan Ormas-ormas moderat, seperti NU, Muhammadiyah, LDII, dan sebagainya.
“Saya mengapresiasi langkah baik dan strategis yang dilakukan Kapolri dalam upaya menjaga Kamtibmas dengan melakukan kujungan kepada Ormas-ormas Maderat,” kata anggota Kompolnas, Mohammad Dawam di Jakarta, Selasa (9/3).
Ia melihat semua Ormas moderat di Indonesia dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan, pasti memiliki prinsip sama, yakni menjaga keutuhan NKRI, menjaga harmoni sosial dan menekankan sikap Keadilan.
Polri sangat strategis melakukan komunikasi ke semua elemen anak bangsa, sebab Kapolri sangat memahami betul, baik aspek sosiologis maupun suara kebatinan penduduk bangsa ini.
Ormas-ormas keagamaan adalah rumah besar yang dihuni masing-masing kelompoknya dan pada taraf tertentu ada kebijakan Organisasi yang penting untuk dijalankan. Apabila kebijakan-kebijakan Ormas moderat ini sejalan dengan langkah kebijakan pemerintah, maka dapat dipastikan asas-asas membangun negara yang salah satunya adalah melakukan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan, maka hal itu sangat-sangat baik.
“Model pendekatan yg sedang terus dibangun dan diikhtiarkan Kapolri kepada elemen anak bangsa, Ormas dan OKP tentu memiliki tujuan mulia salah satunya, berkolaborasi dalam penanganan covid-19 ini,” katanya.
Tujuan mulia negara dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dalam negeri dan perlindungan bagi seluruh rakyat ini harus benar benar semua pihak mendukung dan merespons secara positif.
Apalagi, pada hari yang sama, Kapolri juga melakukan kunjungan resmi ke Kompolnas dengan membahas dan mensinergikan program-program yg tentunya hal ini juga bagian penting dan mendasar untuk memastikan kerja-kerja produktif Polri ini dapat tercapai, terukur dalam penanganannya sehingga akan ada manfaat besar bagi Indonesia.
Sebagai Anggota Kompolnas, pihaknya juga menyampaikan harapan yang tinggi kepada Kapolri untuk menghidupkan kembali secara praktik, Perkap Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Polri. Hal ini mengingat aduan masyakarat cukup tinggi, besar harapan apabila disemua Kantor Kepolisian disemua tingkatannya untuk memberdayakan PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi), maka setidaknya semua aduan masyarakat segera tertangani dengan baik, presisi dan solutif. Apabila PPID dihidupkan kembali fungsinya sampai ditingkat Polsek, saya kira frekuensi aduan masyarakat terhadap kinerja Polri akan semakin menurun.
Untuk itu, Perkap Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kepolisian perlu dikuatkan kembali.
Terkait Harkamtibmas, pihaknya secara khusus mengusulkan pada pertemuan Kompolnas dengan Kapolri dan jajarannya, Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di Indonesia menjadi salah satu agenda prioritas Kepolisian, Untuk itu perlu dibangun dan kerja sama antar elemen bangsa dalam beberapa hal.
Pertama, perlu bangun dialog antar elemen anak bangsa utk memecahkan solusi kebangsaan di Kantor Kepolisian utamanya daerah rawan konffik dan zona merah kejahatan.
Kedua, Perlu penambahan personel anggota polri dan Kantor Pos Polisi (Pospol) di daerah perbatasan, terutama jalur lintasan peredaran narkoba dari luar negeri (misal dan tidak terbatas, Babel, Kepri, Pontianak, Aceh, dll).
Ketiga, Kajian Keagamaan bisa dimaksimalkan Polri dengan pelibatan Tokoh-tokoh Agama setempat, sekaligus dlm rangka membantu proses pemecahan masalah sosial dan harkamtibmas semisal dengan melakukan kajian KITAB KUNING antara anggota dan Tokoh2 Agama setempat bagi yang muslim. Bagi non muslim dengan format yg disesuaikan. (*/mz)
