Surabaya, radar96.com — Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian istimewa kepada pesantren melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Pengembangan Pesantren (RPP) Provinsi Jawa Timur yang digelar di Gedung Binaloka Adhikara, Kamis (30/4/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menyusun arah kebijakan pengembangan pesantren selama lima tahun ke depan agar semakin terukur, terarah, dan berdampak luas bagi masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta 50 perwakilan pondok pesantren dari berbagai daerah di Jawa Timur, salah satunya Pesantren Digipreneur Al Yasmin Surabaya.
Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan bahwa pembangunan pesantren tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, melainkan membutuhkan sinergi bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jawa Timur, Agung Subagyo, menyampaikan bahwa penyusunan RPP bertujuan untuk menghadirkan peta jalan pengembangan pesantren yang komprehensif dan berkelanjutan. Menurutnya, pesantren memiliki peran besar dalam pembangunan sumber daya manusia, penguatan moral masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi umat. “Tujuan RPP adalah menyusun arah kebijakan pengembangan pesantren yang terintegrasi sehingga mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman dan kemandirian pesantren,” ujarnya.
Narasumber dari Bappeda Provinsi Jawa Timur, Kukuh Tri Sandi, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah target program prioritas bagi pondok pesantren. Program tersebut antara lain pengembangan ekonomi pesantren melalui Ekotren OPOP, beasiswa santri unggulan, Jatim World Class Education, PESTANA, serta berbagai agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia pesantren. “Pesantren harus menjadi bagian penting dari pembangunan daerah. Karena itu, program prioritas terus diarahkan agar pesantren semakin maju, mandiri, dan kompetitif,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Imam Turmudzi, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 7.425 pondok pesantren di Jawa Timur. Jumlah tersebut menjadi potensi besar yang harus terus dibina dan diperkuat melalui kolaborasi bersama. Ia juga mengenalkan program TOPTREN atau Talk About Pondok Pesantren sebagai salah satu upaya memperluas promosi, informasi, dan penguatan citra positif pesantren di tengah masyarakat. “Pesantren di Jawa Timur memiliki kekuatan besar. Tinggal bagaimana seluruh pihak hadir memberikan dukungan nyata agar semakin berkembang,” katanya.
Dari sisi regulasi, perwakilan Biro Hukum Setdaprov Jawa Timur, Wahyu, menegaskan pentingnya landasan hukum dalam mendukung seluruh program pengembangan pesantren. Menurutnya, keberadaan regulasi yang kuat akan memberikan kepastian arah kebijakan, perlindungan program, serta memperkuat sinergi antarinstansi. “Setiap langkah pembangunan pesantren harus didukung aturan yang jelas agar pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris OPOP Jawa Timur, Gus Ghofirin, menekankan bahwa pesantren saat ini tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ia menyebut OPOP Jatim terus hadir mendorong kemandirian usaha pesantren melalui pendampingan, pelatihan, dan perluasan akses pasar. “Pesantren memiliki potensi luar biasa. Jika dikelola bersama dan diberi ruang berkembang, pesantren akan menjadi kekuatan ekonomi umat yang mampu membawa kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. Rakor ini diharapkan melahirkan rumusan terbaik demi kemajuan pesantren Jawa Timur dalam lima tahun mendatang (*)
