Malang, radar86.com — Diskusi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Malang, Sabtu (15/8/2026), kembali menegaskan pentingnya memaknai Pancasila sebagai landasan nyata dalam kebijakan negara.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Raden Djoni Sudjatmoko, SE., MM, yang akrab disapa Abah Djoni, menyerahkan buku karyanya berjudul “Ekonomi Pancasila” kepada para peserta diskusi.
Buku tersebut menjadi refleksi Abah Djoni bahwa Pancasila tidak boleh berhenti sebagai dasar negara dan simbol kebangsaan, tetapi harus menjadi kompas dalam merumuskan kebijakan ekonomi, politik, hukum hingga tata kelola pemerintahan.
“Gagasan Ekonomi Pancasila ini sudah lama saya tulis. Izin terbitnya keluar bulan Mei. Kemudian 1 Juni, pidato Pak Prabowo juga menyinggung hal yang sama: kemerdekaan harus dirasakan langsung oleh rakyat,” ujar Abah Djoni.
Menurutnya, kelima sila Pancasila harus terintegrasi. “Sila kelima harus nyambung dengan sila pertama sampai sila keempat. Tidak boleh bertentangan. Kalau undang-undang tidak nyambung satu sama lain, yang dirugikan rakyat,” tegasnya.
Abah Djoni juga mengingatkan bahwa kekuasaan adalah amanah. “Yang punya kekuasaan harus mementingkan kepentingan masyarakat luas dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok,” katanya.
# KEMERDEKAAN HARUS HADIR DI MEJA RAKYAT
Abah Djoni menilai kemerdekaan bukan sekadar upacara 17 Agustus. “Kemerdekaan harus hadir di meja-meja rakyat, di meja makan rakyat. Tidak boleh rakyat kelaparan. Harus hadir di sekolah, harus hadir di rumah sakit,” tuturnya.
Ia menekankan kemerdekaan politik harus dilanjutkan dengan kemerdekaan ekonomi. “Kalau cuma merdeka politik, ini baru setengah jalan. Merdeka itu bukan titik, tapi garis perjuangan,” ujarnya.
# LPKAN INDONESIA: APRESIASI DAN GARIS PERJUANGAN YANG SAMA
Gagasan tersebut sejalan dengan refleksi DPP Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia.
Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali, didampingi Sekjen Abdul Rasyid, Ketua OKK DPP Sugiharto, Ketua DPD LPKAN Jatim Abdillah dan Sekretaris DPC LPKAN Malang Raya Fuad menegaskan usia 81 tahun kemerdekaan harus menjadi momentum introspeksi dan pembuktian negara hadir untuk rakyat.
“81 tahun merdeka. Rakyat tidak butuh janji lagi. Rakyat butuh bukti nyata. Butuh pejabat yang hadir, bekerja siang malam untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” tegas R. Mohammad Ali.
Terkait buku Ekonomi Pancasila, Ketum LPKAN mengapresiasi. “Buku ini sangat bagus. Nanti LPKAN Jatim yang akan membedah bukunya,” ucap R. Mohammad Ali.
LPKAN menegaskan pengawasan bukan untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan pemerintah. “Tugas kami memastikan setiap kebijakan, program, dan rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” pungkasnya.
# DESAKAN LPKAN: KUATKAN UU CIPTA KERJA & PP NO. 7/2021 UNTUK KEDAULATAN EKONOMI UMKM
Dalam konteks ekonomi, LPKAN Indonesia mendorong pemerintah untuk benar-benar mengimplementasikan keberpihakan kepada rakyat kecil.
LPKAN menyoroti pentingnya mengawal pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, khususnya PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
“Omnibuslaw Cipta Kerja dan PP 7/2021 itu amanat konstitusi untuk memihak UMKM. Jangan hanya jadi kertas. Pastikan perizinan mudah, akses pembiayaan terbuka, pelatihan masif, dan pasar untuk produk UMKM benar-benar disediakan negara,” tegas Ketua OKK DPP LPKAN, Sugiharto.
LPKAN merumuskan 4 agenda ekonomi kerakyatan:
- Perkuat UMKM, Petani, Nelayan, dan Buruh sebagai fondasi ekonomi Pancasila
- Dorongan TKDN dan Cintai Produk Dalam Negeri. Kurangi impor yang mematikan industri lokal
- Jaga Stabilitas Harga Pangan, Energi, dan Pendidikan agar terjangkau rakyat
- Pastikan Pemerataan Pembangunan sampai desa, daerah 3T, dan Indonesia Timur
“Jangan sampai di negeri kaya ini rakyat masih sulit kerja dan harga kebutuhan pokok mahal. Negara wajib hadir dan berpihak,” kata Sugiharto.
# AJAKAN KE SELURUH JAJARAN LPKAN SE-INDONESIA
LPKAN juga mengajak seluruh DPD dan DPC LPKAN se-Indonesia untuk memperkuat pengawasan sekaligus bersinergi dengan pemerintah daerah.
“Mari kita jaga persatuan, bekerja all out dengan tulus. Tegakkan integritas. Kawal agar pemerintahan bersih, sehat, dan benar-benar untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” seru R. Mohammad Ali.
Diskusi di NK Kafe dan penyerahan buku Ekonomi Pancasila menjadi pengingat: kemerdekaan belum selesai. Kemerdekaan adalah perjuangan panjang agar nilai Pancasila hadir dalam kebijakan, pelayanan publik, dan kehidupan sehari-hari.
Kemerdekaan bukan hanya bendera yang berkibar, tetapi ketika rakyat benar-benar merasakan keadilan, kesejahteraan, persatuan dan kedaulatan di tanah airnya sendiri.
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-81
BERSATU BERDAULAT, RAKYAT SEJAHTERA, INDONESIA MAJU
DPP LPKAN INDONESIA
R. Mohammad Ali Ketua Umum
Abdul Rasyid Sekretaris Jenderal
