Jakarta, Radar96.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia bisa berdikari dalam bidang energi jika bisa melepas ketergantungan BBM. Indonesia pun memiliki sejumlah sumber energi terbarukan yang bisa digunakan, namun masih ada tantangan yang dihadapi.
“Indonesia berdikari energi, ketergantungan di sektor otomotif, yaitu BBM. Selama BBM bisa kita convert, bisa biodiesel dan kombinasi EV, tentu tujuan untuk kemandirian energi bisa dicapai. Tetapi di antaranya kita harus memanfaatkan resource batubara yang besar, coal to likuid, jadi antara agar ketergantungan pada impor BBM bisa dikurangi,“ ujar Menko Airlangga di acara Diskusi Berdikari, Lawan Krisis Global dengan Ketahanan Energi, di Jakarta hari ini (24/01/23).
Indonesia juga memiliki potensi besar untuk memproduksi solar panel. “Ada berkembang pabrik kaca, solar panel ini basinya kaca, atau silika yang bahan baku di Indonesia miliki,“ tambah Menko Airlangga.
Belum lagi kekayaan alam, ribuan pulau, danau, laut, Indonesia bisa menjadi renewable energi terbesar di Asia. Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, pemerintah belajar teknologi Clean Coal dari Jepang.
“Negara tetangga bicara Clean Coal Tech, Jepang menguasai teknologi berbasis nuklir terkait renewable energy. Indonesia ditawarkan energi berbasis nuklir. Kita punya sumber uranium di Kalimantan Barat,” jelas Menko Airlangga.
Kemudian masih dari Jepang ada teknologi Co Firing, pengembangan hidrogen dan amonia sebagai bahan bakar pengganti batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Co Firing dilakukan dengan menambahkan bahan bakar lain, seperti biomassa yang dibuat dari sampah atau limbah, termasuk dari ladang minyak yang sudah tidak digunakan.
“Dengan dua teknologi itu kita bisa mencapai karbon netral, dan ini renewable,” ujar Ketum Golkar itu.
Meski masih bergantung pada impor BBM, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan, dalam Indeks Ketahanan Energi, Indonesia masuk dalam kategori ‘tahan’.
“Dunia boleh krisis, berdasarkan angka Indeks Ketahanan Energi, di kategori ‘tahan’, belum ‘sangat tahan’. Belum karena faktor tadi, impor BBM. Kalau sudah tidak ada kita menuju kemandirian,” kata Djoko.
Maka dari itu, dia mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan transisi energi yang sudah ada, misalnya saja teknologi DME pengganti LPG, memperkuat studi kompor listrik agar visible, dan tentu saja melarang produksi kendaraan berbahan bakar minyak.
“Kalau ada kebaikan seperti itu akan lebih cepat. Itu untuk bensin. Harus sudah mulai memproduksi motor listrik. Itu juga harus kita ajak, berbisnis LPG, kita ajak untuk investor juga di di DME dan motor listrik,” jelas Djoko.
Zero Emission
Bagi PLN, transisi energi di Indonesia diiringi inovasi untuk mencapai target Net Zero Emission 2060. Salah satunya melalui prinsip operasi sistem menggunakan konsep Trilema Energi (ekonomis, andal dan rendah emisi). Potensi yang besar, diikuti tantangan yang luar biasa pula.
“PLTP panas bumi punya potensi yang nomor dua terbesar, namun sampai saat ini banyak kendala pengembangan geothermal,” kata Direktur Transmisi PLN Evy Haryadi.
Selain pendanaan, penyerapan teknologi juga masih menjadi kendala.
Potensi energi terbarukan yaitu energi tenaga surya, energi air, energi angin atau energi bayu, energi limbah biomassa, dan juga potensi pembangkit mikrohidro.
“Bergerak dari energi fosil yang berpolusi ke renewable yang tidak ada emisi. Yang jadi masalah adalah ketika kita melakukan ini ada cost yang harus dibayar dan dipertimbangkan terhadap daya beli masyarakat,” ujar Evy.
Menko Airlangga menutup, transisi energi menuju energi terbarukan akan berhasil jika dikerjakan secara gotong royong, tidak bisa jika pemerintah pusat saja yang bergerak. (*)
