By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
radar96.com | Berkarakter dan Edukatifradar96.com | Berkarakter dan Edukatifradar96.com | Berkarakter dan Edukatif
  • Home
  • Nahdliyyin
  • Sospol
  • Milenial
  • Gus File
  • Warta DigitalNew
Search
MORE MENUS
  • Kultural
  • Kolom
  • Kontrahoax
  • Ekraf
  • Tasawuf Urban
  • Berita Foto
  • Gus File
  • Inforial
  • Jatim Update
  • Opini
  • Siaran Pers
  • Tentang Kami
  • Pasang Iklan di Radar96
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Susunan Redaksi
© 2024 radar96.com. All Rights Reserved.
Reading: UMK Jatim 2024 Ditetapkan Gubernur Khofifah, UMK Tertinggi Diraih Kota Surabaya Rp4,7 juta
Share
Sign In
Font ResizerAa
radar96.com | Berkarakter dan Edukatifradar96.com | Berkarakter dan Edukatif
Font ResizerAa
  • Home
  • Warta DigitalNew
  • Nahdliyyin
  • Milenial
  • Kontrahoax
  • Ekraf
  • Sospol
  • Inforial
  • Kolom
  • Kultural
  • Gus File
  • Tasawuf Urban
Search
  • Home
  • Warta DigitalNew
  • Nahdliyyin
  • Milenial
  • Kontrahoax
  • Ekraf
  • Sospol
  • Inforial
  • Kolom
  • Kultural
  • Gus File
  • Tasawuf Urban
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Tentang Kami
  • Pasang Iklan di Radar96
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Susunan Redaksi
© 2024 radar96.com. All Rights Reserved.
radar96.com | Berkarakter dan Edukatif > Blog > Ekraf > UMK Jatim 2024 Ditetapkan Gubernur Khofifah, UMK Tertinggi Diraih Kota Surabaya Rp4,7 juta
Ekraf

UMK Jatim 2024 Ditetapkan Gubernur Khofifah, UMK Tertinggi Diraih Kota Surabaya Rp4,7 juta

01/12/2023 Ekraf
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (*/Radar96.com)
SHARE

Surabaya, Radar96.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2024, Kamis (30/11) malam, yang tertuang dalam Keputusan Gubernur No. 188/656/KPTS/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024.

Sekilas info...

Gubernur Khofifah menjelaskan penetapan UMK Tahun 2024 ini telah mempertimbangkan masukan dari Dewan Pengupahan baik dari kelompok buruh maupun kelompok pengusaha, sehingga diharapkan semua pihak bisa menerima dengan baik penetapan UMK Jatim 2024.

“Sebelumnya, kami sudah menerima aspirasi dari kelompok buruh, kelompok pengusaha, dan usulan dari Bupati/Walikota di Jawa Timur untuk besaran UMK Jatim Tahun 2024. Agar UMK ditetapkan dengan mengedepankan asas keadilan untuk mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Gubernur Khofifah, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (1/12).

Selain itu, UMK Jatim 2024 ditetapkan dengan menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pengusulan kenaikan UMK oleh Bupati/Walikota mendekati 6,13 persen sesuai dengan besaran UMP Jatim.

Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa penetapan UMK ini merupakan proses yang cukup panjang dan harus mempertimbangkan banyak hal. Sehingga ditemukan formulasi yang mengedepankan asas keadilan baik bagi buruh maupun pengusaha.

“Penetapan UMK ini merupakan proses yang panjang. Kami mempertimbangkan faktor pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan kebutuhan rumah tangga. Bagaimana keberlanjutan dunia usaha, bagaimana kesejahteraan buruh. Semua kami pertimbangkan,” jelasnya.

Dengan segala pertimbangan tersebut, nominal UMK Jatim 2024 ditetapkan sebagai berikut :

  1. Kota Surabaya Rp 4.725.479,00
  2. Kabupaten Gresik Rp 4.642.031,00
  3. Kabupaten Sidoarjo Rp 4.638.582,00
  4. Kabupaten Pasuruan Rp 4.635.133,00
  5. Kabupaten Mojokerto Rp 4,624.787,00
  6. Kabupaten Malang Rp 3.368.275,00
  7. Kota Malang Rp 3.309.144,00
  8. Kota Pasuruan Rp 3.138.838,00
  9. Kota Batu Rp 3.155.367,00
  10. Kabupaten Jombang Rp 2.945.544,00
  11. Kabupaten Probolinggo Rp 2.806.955,00
  12. Kabupaten Tuban Rp 2.864.225,00
  13. Kota Mojokerto Rp 2.832.710,00
  14. Kabupaten Lamongan Rp 2.828.323,00
  15. Kota Probolinggo Rp 2.701.086,00
  16. Kabupaten Jember Rp 2.665.392,00
  17. Kabupaten Banyuwangi Rp 2.638.628,00
  18. Kota Kediri Rp 2.415.362,00
  19. Kota Blitar Rp 2.330.000,00
  20. Kabupaten Bojonegoro Rp 2.371.016,00
  21. Kabupaten Tulungagung Rp 2.320.000,00
  22. Kabupaten Lumajang Rp 2.281.469,00
  23. Kota Madiun Rp 2.274.277,00
  24. Kabupaten Kediri Rp 2.340.668,00
  25. Kabupaten Nganjuk Rp 2.258.455,00
  26. Kabupaten Sumenep Rp 2.249.113,00
  27. Kabupaten Blitar Rp 2.256.050,00
  28. Kabupaten Madiun Rp 2.243.291,00
  29. Kabupaten Magetan Rp 2.238.808,00
  30. Kabupaten Ponorogo Rp 2.235.311,00
  31. Kabupaten Pamekasan Rp 2.221.135,00
  32. Kabupaten Pacitan Rp 2.199.337,00
  33. Kabupaten Sampang Rp 2.182.861,00
  34. Kabupaten Ngawi Rp 2.241.054,00
  35. Kabupaten Bondowoso Rp 2.183.590,00
  36. Kabupaten Trenggalek Rp 2.223.163,00
  37. Kabupaten Situbondo Rp 2.172.287,00
  38. Kabupaten Bangkalan Rp 2.240.701,00

UMK Jatim 2024 yang telah ditetapkan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024 dan hanya berlaku untuk pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.

Pengusaha yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari UMK tidak boleh menurunkan upahnya. Pengusaha juga tidak boleh memberikan upah lebih rendah dari UMK.

Ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 24 ayat 1 PP No. 51 tahun 2023, yang dimaksudkan sebagai upah awal.
Sedangkan upah bagi pekerja/buruh yang lebih dari 1 tahun dapat lebih dari UMK tersebut, atau berpedoman pada struktur dan skala upah.

Gubernur Khofifah berharap, UMK yang ditetapkan ini mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur, sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim.

“Semoga penetapan UMK 2024 tetap memberi rasa keadilan bagi pekerja, pengusaha dan keberlanjutan usaha di Jawa Timur,” pungkasnya. (*/hmn)

Sekilas info...

You Might Also Like

OPOP Expo ke‑8 Jawa Timur Berakhir Sukses, Catat Transaksi Rp3,55 Miliar dan Dorong Kemandirian Ekonomi Pesantren

Gubernur Khofifah Buka OPOP Expo 2026, Perkuat Tiga Pilar Ekonomi Pesantren Jawa Timur

Sambut Harlah ke-1 Abad Kedua, PWNU Jatim-PT Behaestex Luncurkan “BHS Nahdho”

Bupati Hamid Dorong Potensi Desa Bondowoso Naik Kelas Lewat Platform Digital

Airlangga Business Community/ABC: Perubahan Kebijakan Publik Harus Dibaca Sebagai Terbukanya Peluang Bisnis

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article LBH Sebut Demokrasi Telah Dikooptasi
Next Article Gubernur Khofifah lepas jenazah KHM Roziqi dari Masjid Al Akbar

Advertisement

Sekilas info...
Sekilas info...

Berita Terbaru

Perkuat Kesehatan Santriwati dan Peran Perempuan, LKK PWNU Jatim Gandeng FK UNAIR Gelar Edukasi Kesehatan di Pesantren
Nahdliyyin
GES Bondowoso Satukan Pemerintah, Legislatif, Organisasi Masyarakat, dan Mahasiswa dalam Dialog Pemberdayaan Ekonomi
Nahdliyyin
PWNU Jatim: Tidak Ada, Kaitan antara Tersangka Korupsi Kebun Binatang Surabaya MS dengan NU
Nahdliyyin
PK PMII RBA Universitas At-Taqwa Bondowoso Masa Khidmat 2026/2027 Dilantik
Sospol

You Might also Like

Ekraf

Dari Warung hingga Toko Pakaian, Mia Andalkan Layanan BRI Jalankan Usahanya di Bondowoso

30/09/2026
Ekraf

BRI Bondowoso Perluas Layanan hingga Desa, BRILink Agen Wringin Layani Transaksi Warga

28/09/2026
Ekraf

Kopi “Tujuh Bidadari” Bondowoso Tembus Malaysia

23/09/2026
Ekraf

Jadi Mitra BRI sejak 2018, BRILink Cahaya Bintang Layani Warga Jebung Kidul, Bondowoso

23/09/2026
radar96.com | Berkarakter dan Edukatifradar96.com | Berkarakter dan Edukatif
Follow US
© 2024 radar96.com. All Rights Reserved.
  • Tentang Kami
  • Pasang Iklan di Radar96
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Susunan Redaksi
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?