Bondowoso, radar96.com – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bondowoso mendesak DPRD Kabupaten Bondowoso tak menutup mata terhadap Lima Persoalan Daerah.
Desakan itu disuarakan dalam aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Bondowoso dalam aksi, Selasa (10/11/2026), yang dikemas dalam agenda November Bergerak.
Dalam aksi yang mengangkat tema “Merawat Ingatan, Menyalakan Api Biru Pergerakan” itu, massa mengawali aksi dengan melakukan long march sekitar 1 kilometer menuju Kantor DPRD Bondowoso.
Dalam aksi tersebut, PMII menyoroti lima persoalan daerah yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan DPRD.
Persoalan pertama berkaitan dengan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Paguan, Kecamatan Taman Krocok. PMII memberikan “kartu merah” terhadap pengelolaan TPA tersebut karena dinilai sudah memerlukan evaluasi menyeluruh. Berdasarkan hasil peninjauan kader PMII pada 9 November 2026, ditemukan persoalan penumpukan sampah hingga praktik pembakaran sampah yang asapnya berpotensi mengganggu kualitas udara dan kesehatan masyarakat sekitar.
PMII mendesak Komisi III DPRD bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera mencari solusi konkret atas persoalan tersebut. Selain itu, DPRD juga didorong untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Kualitas Udara sebagai salah satu langkah perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Kedua, PMII kembali menagih tindak lanjut pembahasan mengenai program sekolah gratis melalui pemasangan informasi atau plakatisasi di lingkungan sekolah. Persoalan ini sebelumnya telah dibahas dalam diskusi akademik pada 12 Juli 2026 yang melibatkan unsur DPRD, akademisi, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan aktivis PMII.
Dalam hal ini di ruang gabungan DPRD Bondowoso, Kepala Dinas Pendidikan Taufan Restuanto menyampaikan rencana realisasi pada Maret 2027. Namun, PMII menilai janji tersebut akan terus dikawal agar tidak berhenti sebatas wacana. Pemasangan informasi sekolah gratis dinilai penting agar orang tua dan peserta didik mengetahui haknya serta mencegah praktik pungutan liar di lingkungan pendidikan.
Ketiga, PMII menyatakan penolakan terhadap alih fungsi kawasan peninggalan megalitikum di Desa Pekauman, Kecamatan Grujugan, yang diduga akan digunakan untuk kepentingan pembangunan peternakan ayam petelur skala industri. Saat melakukan peninjauan pada 9 November 2026, kader PMII menemukan adanya pembangunan tembok atau pagar di kawasan tersebut.
PMII menilai keberadaan situs megalitikum merupakan bagian dari warisan sejarah dan identitas kebudayaan Bondowoso yang harus dilindungi. Terlebih, Bondowoso memiliki lebih dari 1.400 peninggalan megalitikum yang tersebar di sejumlah wilayah. Karena itu, pemerintah diminta memastikan tidak ada aktivitas pembangunan yang merusak situs, termasuk keberadaan batu kenong yang dilaporkan mengalami kerusakan.
Keempat, PMII menyoroti persoalan banjir yang berulang di sejumlah wilayah Bondowoso. Menurut PMII, penanganan banjir tidak boleh hanya berorientasi pada pemberian bantuan ketika bencana terjadi. DPRD bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan organisasi perangkat daerah terkait harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan serta sistem penanggulangan banjir.
PMII mendesak pemerintah daerah mencari solusi permanen melalui pembenahan tata kelola lingkungan, drainase, dan langkah mitigasi yang terukur. Sebab, masyarakat tidak seharusnya terus menghadapi persoalan yang sama tanpa kepastian penyelesaian.
Kelima, PMII kembali mendorong realisasi janji politik pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat miskin ekstrem kategori Desil 1 melalui penerbitan Peraturan Bupati (Perbup). Berdasarkan data yang disampaikan dalam aksi, terdapat 104.368 jiwa yang masuk kategori tersebut di Bondowoso per Agustus 2026.
PMII menilai kebijakan tersebut harus memiliki kepastian regulasi dan mekanisme pelaksanaan yang jelas. Janji politik yang disampaikan kepada masyarakat tidak cukup berhenti pada momentum kampanye, tetapi harus dipertanggungjawabkan melalui kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam penyampaian aspirasi, PMII juga mengkritik lemahnya pemahaman sebagian anggota DPRD terhadap dinamika persoalan yang sebelumnya telah disuarakan mahasiswa. Padahal, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan semestinya memahami berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“DPRD ini wakil rakyat, bukan wakil partai. Jangan sampai persoalan yang sudah berkali-kali disuarakan masyarakat justru tidak diketahui oleh wakilnya sendiri,” tegas Rifky Gimnastiar, S.Pd selaku koordinator aksi.
Melalui agenda November Bergerak, PC PMII Bondowoso menegaskan bahwa gerakan mahasiswa bukan sekadar kegiatan seremonial atau penyampaian kritik tanpa dasar. Aspirasi yang dibawa merupakan hasil pembacaan terhadap kondisi daerah, penelusuran lapangan, serta pengawalan terhadap kebijakan publik.
PMII berharap DPRD dan pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap lima persoalan tersebut. Seluruh tuntutan diharapkan mendapat tindak lanjut yang jelas, bukan sekadar jawaban normatif ketika mahasiswa turun ke jalan.
“Mencintai Indonesia dimulai dari daerah kita sendiri. Cinta terhadap tanah air adalah sebagian bentuk dari iman,” menjadi penegasan bahwa perjuangan memperbaiki Bondowoso merupakan bagian dari tanggung jawab bersama terhadap daerah dan masyarakatnya. (*/Rif)
