Surabaya (Radar96.com) – Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Dr. H. Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) membantah bahwa pihaknya bersama Kemenag telah melakukan setting atau mengatur penetapan tanggal 1 Ramadan 1443 H agar berbeda.
“PBNU itu tidak punya setting awal bulan ya, kami hanya mengikuti Rukyat. Kalau disetting untuk melawan Muhammadiyah nggak, Rukyat itu nggak ada kaitan dengan NU-Muhammadiyah,” kata Gus Fahrur merespons sebuah video di media sosial, Senin (4/4/2022).
Video yang menyebut perbedaan tanggal 1 Ramadan telah diatur itu merekam kegiatan Muskercab PCNU Kabupaten Wonosobo yang disebut digelar 26 Maret.
Dalam video itu, ada seseorang yang mengatakan Kementerian Agama sudah sepakat dan didukung NU bahwa 1 Ramadan akan jatuh pada hari Minggu (3/4) dan puasa akan dijalankan selama 29 hari. “Subhanallah, keblinger dan jahatnya. Ternyata perbedaan tanggal 1 Ramadan sepertinya memang sudah disetting lama. Entah maunya apa? Muskercab 26 Maret DPC Wonosobo terungkap,” tulis narasi dalam video itu.
Gus Fahrur yang juga pengasuh Pesantren An-Nur, Bululawang, Malang itu menjelaskan dalam menentukan awal bulan, PBNU menggunakan metode hisab (perhitungan) yang dipegang dan metode rukyat (pemantauan hilal).
Terkait Rukyat, PBNU sepakat dengan keputusan Kementerian Agama Indonesia, Malaysia, dan Brunei bahwa batasan hilal yang terpantau sebagai penentu awal bulan minimal 3 derajat. Sementara, Muhammadiyah berpegang “wujudul hilal” (bulan berganti meskipun derajat hilal di bawah 3 derajat).
“Dengan 3 derajat itu tidak mungkin terlihat pada hari Sabtu (2/4/2022), secara teori. Hilal hanya akan terlihat pada hari Minggu (3/4/2022),” kata Fahrur.
Gus Fahrur menegaskan bahwa jika hasil rukyah pada Jumat (1/4) lalu menunjukkan hilal terlihat di atas 3 derajat, NU tentunya akan berpendapat 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu 2 April sebagaimana Muhammadiyah. Namun, berdasarkan pemantauan hilal di 92 titik, hilal memang tidak terlihat.
“Jika hilal tidak tampak, maka NU akan menyempurnakan jumlah hari dalam satu bulan menjadi 30. Seandainya pada hari Jumat itu terlihat ya kita tetap puasa. Makanya ketika rukyat tidak tampak, maka kita mengikuti istikmal atau sempurnakan menjadi 30 hari sehingga kita puasa hari Minggu,” tuturnya.
Sementara itu, Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, mengatakan tidak ada keuntungan bagi pemerintah mengatur 1 Ramadan jatuh pada tanggal 2, 3, maupun 4 April.
“Apa kepentingan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk menentukan 1 Ramadan itu 3 April misalnya. Apa kepentingannya?,” kata Amin (4/4).
Amin menjelaskan bahwa penentuan 1 Ramadan dilakukan berdasarkan Sidang Isbat yang melibatkan ahli falak perwakilan semua organisasi masyarakat (Ormas) Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam (Persis), dan lainnya.
Menurut Amin, berdasarkan rukyat yang dilakukan di 101 lokasi di Indonesia pada Jumat (1/4) hilal tidak tampak. Hal ini karena ketinggian hilal di bawah 3 derajat.
“Karena itu, orang dalam video tersebut mengatakan jika ada orang mengaku melihat hilal pada Jumat (1/4) maka ia berbohong,” katanya.
Amin menegaskan bahwa dalam menentukan 1 Ramadan, pemerintah menggunakan metode hisab (hitung) dan rukyat (pemantauan). Sementara, Muhammadiyah menggunakan hisab dan berpedoman bahwa ketinggian hilal tidak harus 2 derajat.
“Jadi, perbedaan metode saja. Selama metode ini tidak sama, ya pasti juga hasilnya akan berbeda. Kecuali kalau posisi hilalnya 3 derajat pasti sama. Jadi, tidak mungkin ada settingan, untuk apa, apa kepentingannya?,” pungkas Amin. (*/my)
Sumber:
*) https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220404095005-20-779859/pbnu-bantah-kongkalikong-dengan-kemenag-atur-tanggal-1-ramadan
*) https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00420771.html
