Probolinggo (Radar96.com) – Untuk mengetahui tingkat utilitas dan maksimalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) hasil ikan tangkap oleh para nelayan di tengah pandemi Covid-19, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau secara langsung proses bongkar muat ikan hasil tangkap di PPP Mayangan, Kota Probolinggo, Senin (24/5/2021).
PPP Mayangan Probolinggo merupakan salah satu UPT Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla) Pemprov Jatim. Setibanya di PPP Mayangan Probolinggo, Gubernur Khofifah disambut Walikota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin dan Kepala PPP Mayangan Probolinggo.
Selanjutnya, Gubernur Khofifah langsung menyempatkan meninjau hasil dan jenis ikan hasil tangkap serta berdialog dengan para nelayan setempat dan kuli angkut dermaga di PPP Mayangan Probolinggo, terutama seputar hasil tangkapan yang diperoleh sebelum dan setelah pandemi.
Tak hanya itu, Gubernur Khofifah bersama Walikota Probolinggo melakukan peninjauan dengan mengamati langsung dari dekat proses bongkar muat dari salah satu kapal yaitu KM Mutiara Cahaya I. Mulai dari ikan hasil tangkap diturunkan dari kapal, dipilah berdasarkan jenisnya, ditimbang, hingga kemudian dimasukkan ke dalam cold storage truck.
Sebagai informasi, pada Senin (24/5), pada proses bongkat muat ikan hasil tangkap tersebut terdapat 3 kapal dengan jumlah Kuli angkut saat ini sebanyak 140 orang. Yang terdiri dari KM Sapurasa 50 orang, KM Sejahtera – IV 30 orang, KM Mutiara Cahaya – I 30 orang, dan kuli dermaga 30 orang.
Setelah melakukan peninjauan, Khofifah sapaan akrab Gubernur Jatim ini berharap adanya maksimalisasi utilitas atau daya guna pada PPP Mayangan dengan bersinergi bersama Tempat Pelelangan Ikan (TPI) milik Pemkot Probolinggo. Hal ini sejalan dengan ikhtiar Pemprov Jatim untuk terus melaksanakan program yang bisa mendongkrak ekonomi masyarakat Jatim.
“Sektor perikanan, termasuk tiga besar komoditas eksport Jatim. Saat pandemi covid tetap bertahan. Nilai tukar nelayan juga positif. Yang sangat penting, sektor perikanan ini padat karya. Jadi, ibaratnya kalau APBD digunakan pembenahan di sini, perbaikan di sini, akan memberikan percepatan break event point dan manfaat yang besar bagi masyarakat,” urai orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.
Khofifah menambahkan, maksimalisasi utilitas PPP Mayangan ini penting karena di saat pandemi nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) tumbuh positif di Jatim. Artinya sektor perikanan tetap tumbuh positif saat pandemi Covid.
Hal ini juga senada yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), bahwa dari NTN yang tumbuh positif, ditemukan bahwa ekspor atau permintaan pasar luar negeri terhadap ikan tangkap cukup tinggi.
Berdasarkan data BPS Jatim, NTN Jatim bulan Januari 2021 naik 0,35 persen dari 96,26 di bulan Desember 2020 menjadi 96,60 di bulan Januari 2021. Kenaikan ini disebabkan karena indeks harga yang diterima nelayan naik sebesar 0,58 persen, lebih besar daripada indeks harga yang dibayar nelayan yang naik sebesar 0,23 persen.
Khofifah menjelaskan beberapa langkah dalam hal maksimalisasi utilitas dapat dilakukan. Pertama, maksimalisasi dengan pengerukan dilakukan hingga breakwater. Hal ini untuk mengurangi dampak pendangkalan pada PPP Mayangan. Kedua, tambahan gedung untuk bongkar muat agar lebih representatif, khususnya di saat hujan. Ketiga, akses listrik yang lebih mencukupi khususnya saat bongkar muat.
“Kalau dulu kemungkinan terjadi pendangkalan 5 tahun sekali, sekarang rupanya pendangkalan 2 tahun sekali. Karenanya, maksimalisasi kemungkinan kapal bisa merapat menjadi berkurang jika tidak dilakukan pengerukan sampai breakwater,” jelasnya.
Kedua, maksimalisasi utilitas ini bisa dilakukan pada penyediaan akses listrik. Ketiga, maksimalisasi bridging/menjembatani dan dilakukan beberapa perbaikan di lini kapal, sehingga ketika merapat akan lebih aman dan mudah, dan dampaknya akses lebih murah.
“Maksimalisasi utilitas ini juga dapat dilakukan dengan menyediakan tempat yang lebih memberikan kekuatan dan ketahanan jika ada angin dengan kekuatan besar ke arah sini, di Probolinggo dikenal angin gending yang memiliki kekuatan cukup besar,” terang gubernur perempuan pertama di Jatim ini.
“Saat ini Pemprov Jatim harus menyisir secara terus menerus dan lebih detail sektor apa saja, melalui item apa saja yang bisa kita maksimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bisa meneteskan kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat Jatim,” lanjutnya.
Selain itu, di PPP Mayangan juga terdapat rencana perluasan sebelum breakwater. Perluasan ini serupa dengan yang ada di Pelabuhan Paciran Lamongan. Perluasan menjadi penting termasuk di dalamnya adalah ketika air surut lalu terjadi pendangkalan.
Turut mendampingi pada peninjauan tersebut, antara lain Kepala Diskanla Jatim, Kepala Dishub Jatim, serta beberapa Kepala OPD di lingkup Pemkot Probolinggo. (*/hmn)
