Surabaya (Radar96.com) – PW Badan Kemaritiman NU (BKNU) Jawa Timur siap bekerja sama dengan IKA ITB dan IKA ITS melakukan pemberdayaan nelayan kepiting dan kerang hijau di Ujung Pangkah, Gresik, yang nantinya dikelola PC BKNU Gresik bersama pesantren di pesisir Ujung Pangkah.
“BKNU di bawah PWNU Jawa Timur memiliki 22 PC BKNU pada 22 Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah laut dan berbatasan dengan laut,” kata Ketua BKNU Jawa Timur Prof. Drs. Mahmud Mustain, MSc.PhD., dalam webinar menyongsong Hari Santri 2021 dan Hari Ulang Tahun ke 76 Provinsi Jatim, Selasa.
Webinar bertema “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir” itu dibuka Ketua PWNU Jatim KH Drs. Marzuki Mustamar, MAg, dengan pembicara kunci Kepala Diskanla Jatim, Dr. Dyah Wahyu Ernawati MA (mewakili Gubernur Jatim), dan narasumber yakni Prof Ir. Syarif Widjaya, MSc. PhD (IKA ITS Jatim/mantan Sekjen KKP/Dirjen Perikanan Tangkap/Kepala Badan BRKP KKP) dan Ir. I Made Dana M.Tangkas, M.Si., IPU, ASEAN Eng., (IKA ITB Jatim).
“Webinar ini terselenggara atas kerjasama BKNU dengan IA ITB Jatim dan IKA ITS Jatim sebagai bagian dari sinergi untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat pesisir yang berbasis teknologi sederhana dan juga pengembangan ‘satu pondok satu teknologi’ bagi warga Ahlisunnah wal Jamaah Annahdliyyah,” kata Ketua BKNU Jatim itu.
Menurut dia, hal itu merupakan bagian dari upaya penuntasan permasalahan kemiskinan, rendahnya pendidikan, rendahnya harga garam di kalangan petani tambak, teknologi penangkapan ikan, sistem permodalan/investasi, perizinan usaha dari BPOM/edar, pengembangan budidaya vaname yang mempunyai prospek ekspordengan menggunakan lahan di pesisir yang tidak terpakai.
Dalam sambutan pembukaan, Ketua PWNU Jatim KH Drs. Marzuki Mustamar, MAg, menegaskan bahwa garis pantai merupakan pintu tedepan dan garda terdepan dalam mencegah masuknya barang-barang haram dan paham-paham yang dapat merongrong kelangsungan NKRI.
“Jalur-jalur tikus di pantai itu bisa menjadi titik tempat masuk narkoba dan paham-paham yang dapat merusak NKRI, sehingga semua pengurus NU peduli hal ini supaya Indonesia tidak diobok-obok oleh mereka, baik penyelundup barang haram amaupun paham-paham yang dapat merusak Indonesia. Keberadaan aparat tentunya sangat terbatas, maka peran warga NU dari BKKNU diperlukan untuk mencegah hal-hal seperti ini,” katanya.
Sementara itu, Kepala Diskanla Jawa Timur, Dr. Dyah Wahyu Ernawati MA yang mewakili Gubernur Jatim sebagai pembicara kunci menyatakan data statistik menunjukkan pandemi juga terasa pada sektor perikanan, dan mengalami penurunan produksi perikanan dibanding tahun-tahun sebelum pandemi, namun sektor perikanan masih tumbuh positif.
“Jawa Timur memiliki wilayah pantai yang cukup luas dan mempunyai sumberdaya perikanan, pertanian dan lainnya yang sangat beragam dan besar, tetapi sangat ironis kantong-kantong kemiskinan justru berada di daerah pesisir dan masyarakat nelayan. Ini merupakan tantangan kita untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir,” katanya.
Dinas Kelautan dan Perikanan telah mempunyai program pemberdayaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil di Jawa Timur, meliputi tiga hal yakni Pengembangan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Komersialisasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Kelautan.
Selain itu, Pemerintah Propinsi Jawa Timur juga sangat peduli terhadap permasalahan garam rakyat Jawa Timur, sehingga program-progran garam Diskanla Jawa Timur juga diarahkan dalam peningkatan kualitas garam rakyat serta menyiapkan program yang semaksimal mungkin dapat menyerap garam rakyat. Pemerintah Jawa Timur juga menyiapkan aturan terkait dengan penataan ruang wilayah pesisir dan laut lewat RZWP3K.
Sementara itu, Prof Ir. Syarif Widjaya, MSc. PhD dari IKA ITS Jatim menekankan peran teknologi yang sangat signifikan untuk meciptakan kemandirian bangsa di sektor maritim, seperti dalam bidang penangkapan ikan, budidaya perikanan, Pengolahan Hasil Perikanan.
“Sektor lain yang perlu dipikirkan adalah industri non konvensional seperti garam dengan menerapkan teknologi petani garam dan di industri pengolahan garam di berbagai pondok pesantren sehingga maningkatkan kualitas dan nilai tambah dari produk garam, karena itu pondok pesantren perlu didukung perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi sederhana,” katanya.
Selain itu, kata mantan Sekjen KKP, Dirjen Perikanan Tangkap, dan Kepala Badan BRKP KKP itu, pondok pesantren mempunyai potensi yang besar dan perlu didorong untuk mampu mandiri dalam menciptakan atau membangun prasarana yang dapat mendukung wisata bahari, seperi kapal pinisi, atau sarana lain yang diperlukan untuk mendukung wisata bahari.
“Penciptaan teknologi modular dalam pembangunan sarana dan prasarana wisata bahari serta fasilitas lain di pesisir sangat prospektif kedepan, karena selama ini masih didominasi oleh produk impor. Pemberdayaan pondok-pondok pesantren dengan menerapkan teknologi dan inovasi akan mampu menciptakan kemandirian di sektor maritim,” katanya.
Hal itu didukung Ir. I Made Dana M.Tangkas, M.Si., IPU, ASEAN Eng., dari IKA ITB Jatim. “Dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir diperlukan upaya peningkatan pemakaian produk dalam negeri. Manfaatnya antara lain dapat menghemat devisa negara, mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan utilisasi industri nasional,” katanya. (*)
