Surabaya, radar96.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menilai dukungan NU atas kebijakan idustri halal sangat diperlukan untuk memberi kesadaran kepada masyarakat secara luas.
“Sebagai organisasi yang menaungi sebagian besar umat Islam di Indonesia, NU berperan mendukung arah kebijakan nasional terkait industri halal dan mengidentifikasi strategi pembangunan industri halal di daerah, khususnya Jawa Timur,” kata Kepala BPJPH Haikal Hassan dalam keterangannya, Senin.
Dalam Pengajian Strategis dan Halal Bihalal oleh Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur yang bertema “Penguatan Ekosistem Industri Halal Nasional dan Regional” (27/4) itu, Babe Haikal mengikuti secara daring dari Bali.
“Saya di Bali bersama Muslimat NU dan Fatayat NU, terkait dengan arah kebijakan industri halal di provinsi Bali. Dukungan NU atas kebijakan idustri halal sangat diperlukan untuk memberi kesadaran kepada masyarakat secara luas,” tuturnya.
Dalam kegiatan yang dipandu Siti Nur Husnul Y, didampingi Mochammad Solikudin (Bank Jatim Syariah) dan Prof Setiawan (ITS) itu, sejumlah tokoh tampak hadir, diantaranya Wakil Menteri Perindustrian H Faisol Riza, Prof M Mas’ud Said (PP ISNU), Prof KH M Afif Hasbullah (Ketua Plt ISNU Jatim), Prof Zumrotul Mukaffa (UINSA), Prof Umi Sumbulah (UIN Maliki), Prof M. Mashuri (ITS), dan 250 aktivis ISNU se-Jatim.
Dalam acara yang juga dihadiri jajaran PWNU Jatim, yakni DR Ir H Mohamad Koderi (Wakil Sekretaris PWNU Jatim) dan KH Ahsanul Haq (Katib Syuriah PWNU Jatim) itu, Babe Haikal Hassan menyatakan telah bertemu dengan KH Yahya Cholil Staqut (Ketua Umum PBNU) dan KH Said Aqil Siroj (Mantan Ketua Umum PBNU) guna membahas persoalan produk-produk industri halal.
“Data populasi penduduk Muslim terbesar, seperti Indonesia (229 Juta), Pakistan (200 Juta), India (195 Juta), Bangladesh (153 Juta) dan Nigeria (99 Juta), karena itu transaksi produk industri halal telah menjadi isu global, bukan hanya di negara-negara yang berpenduduk Muslim. Di negara seperti AS pun, karena standarisasi produk halal dalam kancah global telah berlaku,” tuturnya.
Dalam sambutannya, Faisol Reza mengatakan sertifikasi produk halal sudah ada aturannya. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI mendukung adanya sertifikasi halal.
“Jika produk kita sudah disertifikasi halal maka produk Indonesia akan bisa laku di mancanegara. Semoga kegiatan memberikan manfaat, guna memperkuat kebersamaan umat Islam di Indonesia dan dunia, khususnya di Jawa Timur,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Prof HM Mas’ud Said, berpesan, halal bihalal bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan memohon maaf kepada sesama sarjana dari berbagai daerah dengan disiplin ilmu yang berbeda.
“Dengan acara ini, kita dapat memperkuat ikatan persaudaraan dan memulai lembaran baru dengan hati yang bersih, momen masih Hari Raya Idul Fitri ini untuk menjalin silaturahmi,” tutur Direktur Pascasarsaja Universitas Islam Malang (UNISMA).
Sementara itu, Prof Dr KH Afif Hasbullah, Plt Ketua PW ISNU Jatim, mengungkapkan sejumlah permasalahan menjadi perhatian penting organisasi yang dipimpinnya, seperti soal arah kebijakan nasional terkait industri halal dan mengidentifikasi strategi pembangunan industri halal di daerah, khususnya Jawa Timur.
“Kita membangun sinergi antara pemerintah pusat, daerah, perbankan, dan pelaku industri dalam pengembangan industri halal. Sekaligus, menyusun rekomendasi strategis untuk mempercepat pertumbuhan industri halal nasional dan regional,” tutur Ketua Yayasan Universitas Islam Darul Ulum (UNISDA) Lamongan itu.
Kiai Afif, yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar, Karanggeneng, Lamongan menambahkan Jawa Timur memiliki potensi besar dalam produksi bahan baku halal, seperti produk pertanian, perikanan, dan peternakan, apalagi visi Jawa Timur untuk menjadi “Gerbang Nusantara Baru” akan semakin memperkuat urgensi pengembangan industri halal di provinsi yang menjadi salah satu pusat perdagangan dan ekonomi utama di Indonesia bagian timur itu. (*/fpnu)
