Situbondo (Radar96.com) – Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) MUI Jawa Timur dan Gubernur Jatim bersama sejumlah pemangku kepentingan dari universitas, pelaku UMKM, OPOP, Hebitren, dan perbankan di Jatim menandatangani “Deklarasi Situbondo” untuk mewujudkan tekad menjadikan Jatim sebagai pusat industri halal Indonesia.
“Kami sudah menyiapkan kawasan industri halal di Sidoarjo yang akan diresmikan Wapres pada Agustus mendatang, maka hari ini akan ‘nyekrup’ (gabung) ke kawasan itu sebagai mata rantai industri halal yang melibatkan 13 universitas sebagai pusat kajian halal, UMKM, OPOP, Hebitren, dan perbankan,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Situbondo, Rabu.
Dalam penandatanganan “Deklarasi Situbondo” untuk mewujudkan Mata Rantai Industri Halal di Pesantren Salafiyah Syafi’iyah, Asembagus, Situbondo, Jatim, Gubernur Khofifah menjelaskan kekuatan ekonomi Islam di dunia saat ini menempatkan Indonesia dalam posisi ke-empat di dunia setelah Malaysia, UEA, dan Turki.
“Kedepan, jaminan halal itu sudah diakui dunia, karena mata rantai industri halal itu menjadi sebuah kebutuhan, apalagi potensi wisata halal dunia pada tahun 2026 itu mencapai 300 miliar dolar AS. Kala kita bisa ambil 10 persen dari potensi itu akan luar biasa,” katanya.
Saat ini, jaminan halal itu sudah “direbut” negara-negara seperti Korea yang bertekad menjadikan wisata halal sebagai destinasi utama, lalu Inggris sudah memiliki Islamic Finance Tower di London. Thailand memiliki visi menjadi dapur halal dunia, lalu Jepang sudah menjadikan industri halal sebagai kontributor utama di negaranya.
Potensi lain dimiliki Dubai yang bertekad menjadi kota ekonomi syariah, lalu Tiongkok bertekad menjadi eksportir baju muslim dunia, Malaysia menjadi pusat industri halal dan keuangan syariah global, Brazil bertekad menjadi eksportir daging unggas halal ke Timteng dan Australia juga bertekad menjadi eksportir sapi halal terbesar ke Timteng.
“Jadi, potensi industri halal itu sungguh luar biasa secara global dan kadang tidak ada kaitannya dengan agama mayoritas di suatu negara, karena itu Jatim harus menjadi pusat industri halal di Indonesia agar nantinya Indonesia juga bisa meraih potensi industri halal global itu. Nanti, kita bangun mata rantai indusri halal dengan format industri halal yang berbasis digital,” katanya.
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) “Deklarasi Situbondo” itu dialkukan antara Gubernur Jatim bersama KPEU MUI Jatim dan 28 mitra kerja yang terdiri dari lembaga pendidikan tinggi, pelaku UMKM, lembaga pemerintahan, organisasi kepemudaan, pesantren, dan instansi terkait.
Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) MUI Jatim H Noor Shodiq Askandar mengatakan ada tiga fokus untuk pengembangan dan pembinaan ekonomi yang dikembangkan MUI dan Pemprov Jatim yakni sektor UMKM, Pesantren dan generasi muda.
“Itu termasuk ke depannya mengembangkan hotel syariah, pendampingan produk agar mendapatkan lanal halal terutama UMKM. Situbondo menjadi pembuka pintu dan Role model bagi daerah-daerah lainnya di Jawa Timur,” kata pria yang juga Ketua LP Ma’arif NU Jatim itu. (*/pna/my)
