Surabaya, radar96.com — Pakar Pendidikan, Dr. Mufarrihul Hazin, memberikan kritik tajam terkait insiden penilaian pada Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tanggal 9/5/2016 yang viral baru-baru ini. Beliau menilai bahwa ketidakadilan yang dipertontonkan oleh dewan juri dalam memberikan poin bukan sekadar kekhilafan teknis, melainkan sebuah kegagalan dalam memberikan teladan nilai-nilai konstitusi kepada generasi muda.
“Sangat ironis ketika sebuah ajang yang dirancang untuk membumikan nilai-nilai luhur Pancasila dan konstitusi justru dinodai oleh praktik ketidakadilan yang sangat kasat mata. Juri di ajang ini bukan sekadar penilai, mereka adalah representasi dari tegaknya keadilan itu sendiri di mata para siswa,” ujar Dr. Farih Dosen UNESA dalam pernyataan resminya.
Beliau menyoroti bagaimana respon juri yang berdalih pada masalah artikulasi untuk menggugurkan jawaban yang benar secara substansi merupakan bentuk arogansi intelektual. Menurutnya, hal ini memiliki dampak jangka panjang yang berbahaya bagi psikologis peserta didik. “Pendidikan kita sedang berupaya membangun karakter jujur dan kritis. Namun, ketika siswa menyajikan kebenaran dan juri justru menutup telinga, kita sedang menanamkan benih ketidakpercayaan atau distrust terhadap sistem kelembagaan negara di benak anak didik kita,” Tegas Kepala Pusbangdesda UNESA
Dr. Farih yang sekaligus Sekretaris Komisi Pendidikan MUI Jatim itu juga menekankan bahwa langkah MPR RI yang menonaktifkan juri dan pembawa acara harus diikuti dengan evaluasi sistemik yang lebih mendalam. Ia menyarankan penggunaan standar penilaian yang lebih objektif dan transparan agar subjektivitas individu tidak merugikan prestasi siswa. “Kita tidak boleh membiarkan mentalitas anak bangsa dirusak oleh sistem kompetisi yang cacat integritas. Pendidikan adalah instrumen kebenaran, dan jika kebenaran dipersalahkan hanya demi egoitas penguji, maka marwah pendidikan itu sendiri telah runtuh,” tambah beliau.
Menutup keterangannya, Dr. Mufarrihul Hazin berharap kejadian ini menjadi momentum bagi penyelenggara pendidikan dan lembaga negara untuk lebih berhati-hati dalam memilih perangkat lomba. Ia menegaskan bahwa kemenangan yang diraih melalui proses yang tidak adil tidak akan pernah menghasilkan pemimpin masa depan yang berintegritas. “Keadilan bagi siswa yang dirugikan harus dipulihkan, karena di atas piala dan piagam, ada harga diri intelektual yang harus kita jaga bersama,” pungkasnya.
