Hoaks, poster/poling Konvensi Capres NU 2024

Ngaji kitab kuning di Polresta Banyuwangi yang dilaksanakan serentak setiap Kamis di lingkungan Polda Jatim dan polres jajaran. (*/Bidhumas Polda Jatim/NOjatim)
Bagikan yuk..!

Jakarta (Radar96.com) – Poster dan poling online terkait Konvensi Capres NU 2024 beserta nama dan foto 13 tokoh di lingkungan NU yang belakangan beredar di linimasa media sosial, menulis penyelenggara konvensi adalah Tim Sembilan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan poling diadakan situs polingkita.com.

“Itu (poster dan poling) hoaks. Saya pastikan tidak ada tim sembilan dari PBNU untuk konvensi Capres NU 2024,” tegas Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU H Andi Najmi Fuaidi di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Beberapa nama dan gambar tokoh dalam poster digital yang tidak jelas sumbernya itu adalah KH Said Aqil Siroj, Khofifah Indar Parawansa, Abdul Muhaimin Iskandar, Yenny Wahid, As’ad Said Ali, Mahfud MD, Ida Fauziyah, Wahidudin Adam, Nasaruddin Umar, Andi Jamaro Dulung, Ali Masykur Musa, Nusron Wahid, dan Yaqut Cholil Qoumas.

Andi menegaskan pula bahwa agenda Konvensi Capres NU 2024 itu tidak akan pernah terjadi selama tidak ada perubahan putusan dari Muktamar tentang posisi NU sebagai jamiyah diniyah ijtimaiyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan). NU masih teguh memegang khittah, bukan lembaga politik, tidak pula berpolitik praktis.

“NU ini organisasi sosial keagamaan yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Demikian kalau kita mau mengacu pada putusan Muktamar terakhir yang tidak diubah. Itu ada di dalam anggaran dasarnya. Secara organisasi seperti itu,” tegas Andi.

Meski begitu, lanjutnya, NU tidak pernah melarang para anggota atau warganya untuk berpolitik praktis. Bahkan, NU menganjurkan seluruh Nahdliyin untuk mempergunakan hak politiknya dalam persoalan politik praktis karena dilindungi oleh undang-undang.

“Kalau larangan (berpolitik praktis) tidak ada karena itu hak pribadi masing-masing. NU tentu tidak bisa menilai seseorang melanggar atau tidak dalam penggunaan hak politiknya. Karena sekali lagi NU itu bukan institusi atau lembaga politik, kecuali politik yang terkait dengan politik kebangsaan. Mbah Sahal Mahfudh mensyarahi politik kebangsaan yang disebut dalam anggaran dasar bahwa NU itu berlandaskan Pancasila dan UUD 1945,” imbuh Andi.

Dijelaskan, politik kebangsaan merupakan cara untuk memastikan Pancasila dan UUD 1945 tetap terjaga. Saat ada upaya-upaya untuk mengalihkan, mengubah, serta melencengkan dasar negara dan konstitusi negara itu, maka NU akan melakukan gerakan politik kebangsaan untuk mengamankan keduanya.

“Tapi NU tidak bermain di wilayah politik kontestasi. Artinya, secara organisasi, NU tidak berpolitik secara praktis. Kalau personnya silakan. Warga NU tidak harus diajari soal batasan-batasan dan anjuran berpolitik karena mereka sudah tahu dan memiliki chemistry masing-masing,” tuturnya.

Salah satu bukti kalau secara organisasi NU tidak berpolitik praktis adalah saat KH Ma’ruf Amin mencalonkan diri menjadi Wakil Presiden pada 2019, lalu Kiai Ma’ruf melepaskan jabatan sebagai Rais Aam PBNU.

“Ketika jadi Cawapres 2019, beliau (Kiai Ma’ruf) tidak lagi menduduki posisi Rais Aam PBNU. Harus melepas (jabatan Rais Aam). Secara institusi, NU tidak mungkin melakukan politik kontestasi karena tidak dibenarkan,” pungkasnya.

Bantahan Kiai Said

Sementara itu, Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj, menegaskan pihaknya tidak punya agenda politik praktis apa pun. Sebab sejak didirikan, NU berperan sebagai pilar bangsa dan kekuatan masyarakat sipil.

“Kita harus benar-benar paham jatidiri NU yang sebenarnya, (yaitu) tidak ada agenda politik praktis,” tegas Kiai Said dalam acara halal bi halal Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (3/6).

Ditegaskan pula, sekalipun tidak memiliki agenda politik praktis tetapi Nahdliyin diimbau agar memahami politik. Hal tersebut bertujuan agar warga NU tidak mudah terhasut dan termakan oleh agenda-agenda politik yang ada di luar.

“Kita harus paham politik. Nanti kalau tidak mengerti, bisa dimakan oleh politik. Ketua Umum PBNU harus mengerti politik walaupun tidak boleh berpolitik. Itu artinya kita harus sadar khittah Nahdliyah pertama didirikan oleh Mbah Hasyim 1926,” ujarnya.

Meski begitu, bukan berarti Nahdliyin dilarang untuk berpolitik. Namun secara organisasi, NU harus menjaga jarak dengan partai politik dan berbagai aktivitas yang dilakukan partai politik. Tujuannya agar jangan sampai NU digunakan untuk kepentingan politik praktis.

“Kita harus jaga jarak. Jangan sampai NU digunakan untuk kepentingan politik praktis. Bukan berarti tidak boleh berpolitik, bukan. Tapi harus menjaga jarak dengan semua partai politik,” tutur Pengasuh Pesantren Luhur Al Tsaqafah Ciganjur Jakarta Selatan.

Kiai Said memastikan bahwa poster tersebut hoaks. Ia mengaku tidak tertarik untuk memberi komentar apa pun terkait itu. “Itu jelas hoaks itu. Saya nggak tertarik sama itu (Konvensi Capres NU 2024). Kasih komentar juga nggak tertarik saya,” kata Kiai Said. (*/NO)

Sumber:
*) https://www.nu.or.id/post/read/129224/kiai-said-pbnu-tidak-punya-agenda-politik-praktis
*) https://www.nu.or.id/post/read/129196/poster-dan-poling-konvensi-capres-nu-2024-pbnu-itu-hoaks

BeritaTerkait

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *