Pacitan (Radar96.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur terus menggulirkan operasi pasar minyak goreng di Pacitan, untuk memastikan suplai minyak goreng terjaga sehingga memberikan kemudahan sekaligus meringankan daya beli bagi masyarakat.
(*/hmn)
“Jadi ini Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan bersama-sama seluruh Bupati / Walikota se-Jatim untuk melakukan operasi pasar untuk meringankan daya beli masyarakat,” kata Gubernur Khofifah setelah melakukan peninjauan operasi pasar minyak goreng dan pemberian zakat produktif berupa bantuan modal usaha ultra mikro di Kantor UPT Bappenda Jatim, di Kab. Pacitan, Sabtu, (19/2).
Khofifah menjelaskan, melalui program operasi pasar murah guna bisa mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran, total sebanyak 4 ribu liter minyak goreng dijual ke masyarakat. Dimana, setiap pembeli mendapat 2 liter minyak goreng seharga Rp 25 ribu.
“Ada subsidi harga dari Pemprov Jatim selain harga yang sudah terstandar Rp 14 ribu per liter untuk kemasaan premium, kami menjual dua liter seharga Rp. 25 ribu. Harapannya adalah dapat membantu meringankan beban masyarakat apalagi bersamaan dengan HUT Kabupaten Pacitan 19 Februari 2022,” ujar orang nomor satu di Jatim.
Menurut Khofifah, kelangkaan minyak goreng seharusnya tidak terjadi karena total produksi pabrik minyak goreng selama ini untuk Jatim mencapai 63.000 ton per bulan. Dari total kebutuhan minyak goreng, sebanyak 59.000 ton per bulannya. Artinya, seharusnya terdapat surplus sebesar 4.000 ton setiap bulannya.
Khofifah mengaku telah berkoordinasi bersama Pangdam serta Kapolda untuk melakukan sidak ke pabrik-pabrik minyak goreng. Hasilnya, diduga ada persoalan dalam pendistribusiannya karena pabrik mengatakan tidak pernah mengurangi jumlah produksi. Tetapi di lapangan terjadi kelangkaan.
“Saya sudah koordinasi kepada Menteri Perdagangan karena ini ada kaitan dengan subsidi dari pemerintah pusat bahwa disampaikan Rp3 triliun sampai dengan enam bulan seharusnya suplainya lancar,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Khofifah mengajak seluruh satgas pangan di segala lini untuk mengecek alur distribusi. Tujuannya, mencari dimana benang kusut kelangkaan minyak goreng tersebut. Sebab, stok minyak di pusat perbelanjaan modern dan minimarket banyak yang kosong meski telah melakukan Pre Order (PO).
“Kemarin, Menteri Perdagangan juga melihat kembali distribusi minyak goreng di Surabaya dan Sidoarjo. Dua hari ini beberapan dirjen Kemendag juga berkantor di Disperindag Jatim untuk mengkoordinasikan kelangkaan minyak goreng. Terima kasih atas perhatian untuk masyarakat Jawa Timur,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji menyampaikan, penyerahan zakat produktif berupa bantuan modal dan operasi pasar minyak goreng murah tentu meringankan beban pengusaha ultra mikro agar survive menjalankan usahanya.
“Bantuan zakat produktif dan juga operasi pasar minyak goreng buat kami sesuatu hal yang sungguh luar biasa. Mudah-mudahan dengan kedatangan Ibu Gubernur Jatim di Pacitan menjadi lebih berkah dan sejahtera,” ucapnya.
Supriyatin (55) mengucapkan terima kasih atas bantuan modal yang diberikan Gubernur Khofifah. Tentu, modal tersebut dibuat untuk mendukung usahanya sebagai penjual gorengan.
“Terima kasih Bu Khofifah. Modal ini akan saya gunakan untuk beli minyak goreng, kertas minyak dan bahan-bahan lain untuk jualan gorengan,” ungkapnya.
Batasi Ruang Gerak Rentenir, Gulirkan Zakat Produktif
Setelah meninjau operasi pasar murah harga minyak goreng di Kantor Bapenda Pacitan, Gubernur Khofifah menyerahkan bantuan modal usaha bagi pengusaha ultra mikro. Sebanyak 102 pelaku usaha ultra mikro menerima uang masing-masing sebanyak Rp500 ribu dan sembako. Langkah ini terus dilakukan untuk mencegah pelaku usaha ultra mikro terjerat rentenir dan survive dalam menjalankan usaha di tengah pandemi Covid-19.
Menurut Khofifah, pelaku usaha ultra mikro masuk dalam kelompok masyarakat rentan miskin. Jika ada goncangan potensial menjadi miskin. Sebab kelompok ini, kata dia, merupakan yang paling rentan karena tingkat pendidikan dan aksesibilitas sehingga mudah diperdaya oleh sistem keuangan informal yang bernama rentenir atau bank thithil.
“Iming-iming mudah mendapat pinjaman akhirnya banyak yang terjerat dalam pusaran hutang, bunga berbunga. Bukannya makin sejahtera, justru malah terbelenggu dengan hutang,” kata Khofifah.
Di era digital ini, lanjut Khofifah, rentenir juga ikut bertransformasi menjadi pinjaman online alias pinjol ilegal. Modusnya tidak jauh berbeda, yakni memberikan kemudahan dan kecepatan kepada masyarakat untuk mengajukan pinjaman.
“Korban pinjol ilegal sudah banyak bertebaran, saya tidak ingin pelaku-pelaku usaha ultra mikro di Jatim juga menjadi korban rentenir atau pinjol ilegal,” ujarnya.
Khofifah mengatakan, selain menghindarkan dari rentenir, fungsi zakat produktif tersebut juga untuk memompa optimisme pelaku usaha untuk bangkit dari pandemi Covid-19. Bahkan, hampir di setiap kunjungan, Gubernur Khofifah membagikan zakat produktif baik bersumber dari Baznas Jawa Timur maupun dari BUMD Jawa Timur.
“Semoga program ini bisa menjadi bantalan ekonomi bagi pelaku usaha ultra mikro di Jatim supaya terhindar ketergantungan ke rente,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Khofifah menambahkan Pemprov Jatim menugaskan Bank BPR untuk menyediakan subsidi bunga bagi pelaku usaha ultra mikro maksimal Rp 10 juta rupiah. Setahun bunganya 3 persen. Sisa bunganya akan disubsidi APBD provinsi.
“Saya rasa semua daerah bisa melakukan hal yang sama agar pelaku usaha mikro semakin terjamin dan terdukung,” pungkasnya. (*/hmn)
