Jakarta, Radar96.com – Ketua Umum Netfid Indonesia Muhammad Afit Khomsani mengatakan, kerja-kerja elite politik menjadikan Indonesia berada dalam situasi ‘militan demokrasi’. Dan ini bukan sesuatu yang membanggakan.
“Dimana kita menggunakan instrumen-instrumen demokrasi, institusi-institusi demokrasi untuk mencapai tujuan dengan cara yang tidak demokratis,“ kata Afit dihubungi Rabu (22/11/23).
Bentuk oligarki hari ini sangat berbeda dengan yang dulu. Afit menjelaskan, “Karakter oligarki dulu dan sekarang sudah berevolusi, beda. Dulu oligarki mendorong, sekarang oligarki masuk dan tampil dalam kontestasi elektoral kita.”
Maka dari itu, masyarakat bisa menilai sendiri apakah Luber Jurdil masih relevan sebagai tujuan dan dasar dari penyelenggaraan Pemilu atau sebagai jargon belaka. “ Iya Pemilu langsung, umum. Tetapi apakah bebas, rahasia, jujur atau adil? Karena ada dugaan potensi intervensi dari kekuasaan yang sangat ada, potensi ada di situ.” jelas Afit.
Pemerintah sering kali menggembar-gemborkan bahwa harus netral, ASN, TNI dan sebagainya. Tetapi keterlibatan dalam kontestasi hari ini- ada potensi conflict of interest di dalamnya. “Dan saya rasa kaitan oligarki hari ini memang kita tidak bisa lepas,” tandas Afit.
Dengan masifnya kerja-kerja oligarki memporak-porandakan demokrasi, selalu ada harapan bagi penyelenggara Pemilu untuk menjalankan marwahnya. Aditya yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Algoritma ini mengatakan, Bawaslu secara fungsi harus mampu melakukan pengawasan, secara aktif.
Kalau saat ini pasif karena aturannya begitu dan mereka berlindung dari sisi aturan sehingga menjadi pasif. “Yang kita butuhkan adalah (Bawaslu) yang aktif dan progresif untuk melakukan pengawasan,” tegas Aditya.
Manipulasi dan Malpraktik
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Aditya Perdana menambahkan, tantangan Pemilu di Indonesia adalah soal manipulasi dan malpraktek yang sudah merajalela.
“Ini yang perlu menjadi warning buat kita untuk selalu mengingatkan para pihak yaitu peserta Pemilu, penyelenggara dan kita sebagai stake holder Pemilu untuk mulai awas ada banyak potensi manipulasi dan pelanggaran yg akan terjadi dan sudah terjadi,” ujar Aditya.
Selain itu, yakni manakala elite politik merasa etika politik dalam berdemokrasi itu sudah tidak penting. “Tentu yang krusial adalah bagaimana pemimpin negara yaitu presiden dalam mengelola etika berdemokrasi itu, karena kunci arah pergerakan berbangsa dan dan bernegara ada di tangan pemimpin politik,” ujar Adit.
Beruntung, masih banyak pihak yang kritis terhadap Presiden Jokowi. Pegiat demokrasi, tokoh nasional, gotong royong menjaga demokrasi dan reformasi.
“Masih banyak yang protes atas ketidaketisan yang dimaksud sehingga masih ada kewarasan dalam menjalankan demokrasi. Yang repot kalau semua orang ignorance, cuek gak peduli terhadap hal tersebut, maka ya mungkin saja kita akan menghadapi masa otoriter baru nanti,” jelas Aditya.
Sebelumnya, Puskapol UI melansir, ada indikasi kuat Presiden Jokowi beberapa kali duduk bareng organisasi perangkat desa. Pada pertemuan terakhir, Jokowi bahkan bersua dengan organisasi perangkat desa besutan Muhammad Asri Anas, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), di mana Anas menjadi anggota dewan penasehat. Dalam pertemuan itu, Jokowi dan PPDI membahas mengenai peningkatan anggaran dana desa menjadi Rp 5 miliar per desa.
“Tetapi kemudian kita lihat bagaimana manuver yang dilakukan oleh presiden, kok, kenapa di itu 2 tahun terakhir, beliau justru malah aktif bertemu dengan relawan, bertemu dengan para perangkat desa, dan sebagainya. Dengan relawan saja, apa sih kira-kira kepentingannya? Relawan konteksnya adalah pada saat Pemilu (sebelumnya) saja,” kata Direktur Puskapol UI, Hurriyah. Situasi ini dinilai merupakan wujud upaya Jokowi menjaga kepentingannya.(***)
