Bondowoso, radar96.com – DPRD Bondowoso meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso tidak menunggu dampak kekeringan meluas sebelum mengambil langkah penanganan. Ancaman krisis air bersih dinilai harus direspons lebih cepat melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), bukan hanya mengandalkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Anggota Komisi IV DPRD Bondowoso dari Fraksi Gerindra, Abdul Majid, mengatakan penanganan kekeringan membutuhkan kerja bersama seluruh OPD karena persoalan tersebut menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Abdul Majid, Selasa (7/7/2026), menyusul prakiraan musim kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup ekstrem berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Menurutnya, pola kerja yang masih berjalan sendiri-sendiri berpotensi memperlambat penanganan ketika masyarakat mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
“Pemerintah jangan membiasakan diri bekerja seakan-akan hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi dinas masing-masing. Di tengah situasi seperti ini, koordinasi harus benar-benar berjalan secara sistemik. Persoalan kekeringan bukan hanya tanggung jawab BPBD,” tegasnya.
Majid meminta BPBD segera menyusun peta daerah rawan kekeringan sebagai dasar penentuan langkah mitigasi. Dengan data tersebut, pemerintah dapat menyiapkan distribusi bantuan maupun intervensi lain sebelum kondisi memburuk.
“BPBD harus segera melakukan mitigasi, memetakan lokasi dan masyarakat yang berpotensi terdampak. Jangan hanya melihat besar kecilnya anggaran, tetapi lihat sejauh mana fungsi koordinasi dijalankan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran BPBD yang disebut hanya sekitar Rp75 juta untuk penanganan tertentu. Menurutnya, nominal tersebut tidak akan cukup apabila seluruh penanganan hanya dibebankan kepada satu instansi.
Karena itu, Majid meminta Dinas Sosial, Perumda Air Minum (PDAM), serta OPD lainnya mengambil peran aktif sesuai kewenangan masing-masing agar penanganan kekeringan berjalan lebih efektif.
Selain penanganan darurat, ia mendorong pemerintah kembali memprioritaskan program pengeboran sumur di wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Program tersebut dinilai menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko krisis air bersih.
“Program pengeboran sebenarnya sudah direncanakan. Namun jumlah kegiatan sangat terbatas, sementara waktu pelaksanaannya juga sempit. Akibatnya banyak program yang belum bisa direalisasikan secara optimal,” katanya.
Majid juga mengajak pemerintah membangun kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sebagai solusi atas keterbatasan anggaran daerah. Menurutnya, semangat gotong royong masih menjadi modal besar dalam membantu penyelesaian persoalan di daerah.
“Jangan hanya memandang CSR. Banyak peluang kerja sama yang bisa dibangun. Saya yakin kalau masyarakat dan pihak swasta diajak bermusyawarah, kepedulian mereka akan muncul. Contohnya perbaikan jalan yang dilakukan secara swadaya, itu menunjukkan potensi gotong royong masyarakat masih sangat besar,” pungkasnya.
Ia menambahkan, DPRD akan terus mengawasi langkah pemerintah daerah dalam menghadapi musim kemarau agar penanganan kekeringan tidak bersifat reaktif, melainkan dilakukan secara terencana sebelum masyarakat benar-benar mengalami krisis air bersih.
MBG Berhenti Liburan
Sementara itu, liburnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur kenaikan kelas berdampak terhadap aktivitas perdagangan buah di Kabupaten Bondowoso. Berkurangnya kebutuhan pasokan untuk program tersebut membuat penjualan semangka dan melon mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Salah seorang pedagang buah di Bondowoso, Haryanto, mengaku perubahan mulai dirasakan sejak operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara. Menurutnya, selama Program MBG berjalan, semangka dan melon menjadi komoditas yang rutin dipasok sehingga permintaan relatif stabil.
Namun, kondisi itu berubah ketika kegiatan MBG diliburkan. Volume penjualan yang biasanya mencapai dua hingga tiga ton per hari kini hanya tersisa puluhan kilogram.
“Biasanya bisa terjual dua sampai tiga ton per hari. Sekarang paling hanya 30 sampai 50 kilogram saja,” ujarnya (7/7).
Menurunnya permintaan turut berdampak pada harga jual di tingkat pedagang. Harga semangka dan melon yang sebelumnya berada di kisaran Rp10 ribu hingga Rp12 ribu per kilogram kini turun menjadi sekitar Rp4 ribu hingga Rp5 ribu per kilogram.
Menurut Haryanto, kondisi tersebut membuat keuntungan yang diperoleh pedagang ikut menyusut. Di sisi lain, petani juga harus menerima harga jual yang lebih rendah dibandingkan saat permintaan masih tinggi.
Ia mengatakan Program MBG selama ini menjadi salah satu penyerap hasil panen buah lokal. Keberadaan program tersebut membantu menjaga stabilitas pasar, sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi di sektor hortikultura.
Ketika program dihentikan sementara karena libur sekolah, pasar yang selama ini menyerap produksi buah praktis berkurang. Akibatnya, stok di tingkat pedagang meningkat sementara daya serap pasar umum belum mampu menutup kekurangan permintaan.
“Kami berharap MBG segera beroperasi kembali agar kesejahteraan petani dan pedagang buah di Bondowoso bisa kembali dirasakan,” pungkasnya.
Para pedagang berharap aktivitas MBG kembali normal setelah tahun ajaran baru dimulai. Dengan kembali berjalannya distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah, permintaan terhadap buah lokal diharapkan meningkat sehingga harga jual dan pendapatan petani maupun pedagang kembali stabil.
Mereka menilai Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi peserta didik, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang nyata bagi pelaku usaha lokal yang selama ini menjadi bagian dari rantai pasok program tersebut. (*/Rif)
