Malang, radar96.com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur melalui Lembaga Perekonomian (LP) PWNU Jawa Timur menggelar Cangkrukan Ekonomi Pancasila, Rabu (5/8/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang silaturahim, sekaligus forum bertukar gagasan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan berbasis nilai-nilai Pancasila serta memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung kemajuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh dan pemangku kepentingan. Wakil Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Emil Elistianto Dardak, B.Bus., M.Sc., memberikan sambutan secara daring.
Turut hadir Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, Asisten Deputi Pembiayaan Investasi UMKM Kementerian UMKM RI Ali Mansur, Sekretaris Jenderal DPP APERSI Makrus Sholeh, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur Eric Rossi Priyo Nugroho, serta Wakil Direktur Utama Bank Jatim R. Arif Wicaksono.
Dari jajaran PWNU Jawa Timur hadir Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), didampingi Wakil Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur Drs. KH. Jazuli Noor, Lc., Prof. Dr. KH. Maskuri Bakri, M.Si., Dr. KH. Noor Shodiq Askandar, KH. Musta’in, dan H. Taufik Mukti. Hadir pula Penasehat LP PWNU Jawa Timur Dr. R. Djoni Sudjatmoko selaku sohibul bait serta Ketua LP PWNU Jawa Timur H. Wahyu Priambodo sebagai penggagas kegiatan.
Dalam sambutannya, Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menegaskan bahwa Cangkrukan Ekonomi Pancasila bukan sekadar forum membahas persoalan ekonomi. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan ikhtiar memperkuat silaturahim dan membangun kolaborasi lintas sektor demi kemaslahatan umat.
“Yang paling utama dari cangkrukan ini adalah silaturahim dan kebersamaan. Ketika kita berkumpul dengan niat yang baik, akan lahir kepercayaan, kolaborasi, dan solusi. Dari sinilah perjuangan membangun ekonomi umat harus dimulai,” tuturnya.
Gus Kikin mengatakan, pembahasan mengenai UMKM tidak boleh hanya dipandang dari aspek keuntungan dan kerugian semata.
Menurutnya, setiap usaha yang dijalankan masyarakat menyimpan kisah perjuangan yang harus dihargai dan didukung bersama.
“Berbicara tentang UMKM bukan hanya berbicara soal untung-rugi. Kita sedang berbicara tentang kehidupan, tentang keluarga yang mencari nafkah, tentang masyarakat yang berjuang mempertahankan usahanya di tengah berbagai tantangan. Karena itu, keberpihakan kepada UMKM adalah keberpihakan kepada kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk terus hadir membersamai masyarakat, termasuk para pelaku UMKM yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional.
“NU tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus hadir, mendampingi, memberikan pembinaan, membuka akses kolaborasi, dan menghubungkan para pelaku UMKM dengan berbagai pihak agar mereka memiliki kesempatan berkembang lebih besar,” katanya.
Lebih lanjut, Gus Kikin menilai masih terdapat sejumlah sektor usaha yang membutuhkan perhatian dan pendampingan secara khusus. Oleh sebab itu, ia berharap lahir kebijakan yang semakin berpihak kepada pelaku UMKM.
“Masih ada banyak sektor yang membutuhkan dukungan secara serius. Jika diperlukan, harus ada regulasi yang memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pelaku UMKM, sehingga mereka merasa aman dalam menjalankan usaha dan memiliki kepastian untuk terus berkembang,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua LP PWNU Jawa Timur H. Wahyu Priambodo menjelaskan bahwa Cangkrukan Ekonomi Pancasila diharapkan menjadi forum yang mampu mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, BUMN, dan organisasi kemasyarakatan merupakan modal penting dalam memperkuat ekonomi umat.
Melalui kegiatan ini, LP PWNU Jawa Timur berharap lahir berbagai langkah nyata yang mampu memperkuat daya saing UMKM, memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kualitas pendampingan, serta menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada usaha kecil sebagai fondasi utama ekonomi kerakyatan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (*/fpnu)
