Oleh: Sudarsono Rahman *)
Jombang, 27 Agustus 2026
Muktamar NU ke-35 di Jombang dibuka dengan sebuah pemandangan yang membanggakan, Presiden dan Wakil Presiden hadir dan secara langsung membuka forum tertinggi organisasi Nahdlatul Ulama. Secara seremoni, pembukaan Muktamar boleh disebut sukses. Meriah, penuh perhatian negara, dan menunjukkan betapa pentingnya NU dalam kehidupan kebangsaan Indonesia.
Tetapi, suksesnya pembukaan belum tentu identik dengan suksesnya pelaksanaan.
Justru setelah panggung seremoni diturunkan, pertanyaan yang lebih substantif muncul : apakah Muktamar NU benar-benar sedang menjadi ruang untuk merawat marwah keulamaan dan menentukan arah NU memasuki abad keduanya ?.
Catatan itu terasa sejak pidato-pidato pembukaan.
Sambutan Ketua Panitiac Gus Ipul, dan sambutan Ketua Umum PBNU misalnya, menyisakan kesan adanya jarak di antara keduanya, tidak ada penyebutan nama satu sama lain secara eksplisit, tidak tampak kehangatan komunikasi yang semestinya menjadi teladan dalam sebuah Organisasi yang menjadikan ukhuwah sebagai salah satu fondasi perjuangannya.
Kesan yang sama juga terasa dalam pidato Rais Aam, KH Miftachul Achyar, yang disampaikan dalam bahasa Arab.
Saya tidak ingin tergesa-gesa menyimpulkan bahwa semua itu merupakan pertanda adanya konflik, bisa jadi itu hanya kesan yang muncul dari cara masing-masing menyampaikan pidato, semoga memang demikian.
Namun, sebuah organisasi sebesar NU tidak boleh membiarkan ruang publik menangkap kesan bahwa para pemimpinnya sedang saling meniadakan,
sebab NU bukan Organisasi biasa.
NU adalah organisasi keulamaan yang sejak awal berdirinya telah meletakkan Agama, Kemasyarakatan, Kebangsaan, dan Kemanusiaan dalam satu tarikan napas. NU lahir jauh sebelum Indonesia Merdeka. Bersama Muhammadiyah, NU adalah bagian dari kekuatan Masyarakat Sipil yang ikut membangun fondasi Bangsa ini.
Karena itu, NU tidak seharusnya tumbuh sebagai organisasi yang menghamba kepada Pemerintah.
NU harus bermitra dengan pemerintah, mengkritik pemerintah ketika diperlukan, membantu pemerintah ketika benar, dan berdiri tegak ketika kepentingan umat serta konstitusi membutuhkan keberanian moral.
Saya sering membayangkan Indonesia sebagai seekor Garuda,
NU dan Muhammadiyah adalah sayap sekaligus mata Garuda Indonesia.
Dengan kedua sayap itulah Indonesia dapat terbang, Dengan kedua mata itulah Indonesia dapat melihat arah, Dan dengan keduanya pula kehidupan kebangsaan dapat tetap berjalan di atas jalan Konstitusi.
Karena itu, NU tidak boleh kehilangan daya kritisnya hanya karena kedekatan dengan kekuasaan, Muhammadiyah juga demikian.
Keduanya memiliki posisi historis dan moral yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi pendukung atau pelengkap pemerintah.
Muktamar bukan sekadar memilih pemimpin,
di titik inilah Muktamar NU ke-35 harus dimaknai lebih dalam.
Muktamar bukan sekadar forum untuk memilih Ketua Umum PBNU dan Rais Aam,
Muktamar adalah forum untuk menentukan siapa yang akan membawa kapal besar NU memasuki abad keduanya.
Kapal sebesar NU tentu membutuhkan nakhoda yang bukan hanya pandai memenangkan pertarungan internal, tetapi juga mampu membaca arah Zaman.
Nakhoda NU harus memiliki integritas, keluasan ilmu, kemandirian politik, keberanian moral, kemampuan merawat tradisi, sekaligus keberanian melakukan inovasi.
Tantangan NU ke depan bukan kecil,
ada perubahan Demografi, Disrupsi Teknologi, Kecerdasan Buatan, Krisis Ekonomi, Perubahan Budaya Generasi Muda, Problem Pendidikan, Ketimpangan Sosial, Politik Identitas, hingga Krisis Kepercayaan terhadap Institusi Publik.
NU membutuhkan pemimpin yang mampu menjadikan tradisi sebagai fondasi untuk melangkah ke masa depan, bukan menjadikan tradisi sebagai alasan untuk terus berputar di dalam konflik internal.
Karena itu, isu-isu tidak sedap mengenai dugaan politik uang, pembagian materi, atau upaya membeli dukungan dalam proses pemilihan harus menjadi perhatian serius,
Saya tidak ingin menjadikan isu itu sebagai tuduhan
tetapi jika isu tersebut benar-benar terjadi, maka Muktamar NU sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih serius daripada sekadar persaingan kandidat.
Sebab bagaimana mungkin kita berbicara tentang suluh peradaban apabila proses memilih Pemimpin justru dicemari oleh transaksi ?.
Bagaimana mungkin NU hendak menjadi penjaga moral bangsa apabila jabatan organisasi diperlakukan sebagai sesuatu yang bisa diperjualbelikan ?
Dan yang paling penting :
Apakah pemimpin yang lahir dari transaksi semacam itu mampu membawa kapal NU menuju abad keduanya ?.
Pertanyaan ini bukan ditujukan untuk seseorang,
Pertanyaan ini ditujukan kepada kita semua,
Jangan sampai Muktamar kehilangan pesan para pendiri.
KH Hasyim Asy’ari dan para Ulama Pendiri NU tentu tidak membayangkan NU sebagai organisasi yang sibuk memperebutkan kekuasaan demi kekuasaan.
NU didirikan untuk menjaga Agama, Membangun Masyarakat, Merawat Persatuan, dan Menghadirkan Kemaslahatan.
Ukuran keberhasilan Muktamar seharusnya bukan hanya siapa yang terpilih
ukuran keberhasilan Muktamar adalah apakah NU mampu memilih pemimpin yang paling layak mengemban amanah.
Rais Aam tidak seharusnya menjadi jabatan yang diburu, Ia adalah amanah keulamaan.
Ketua Umum PBNU juga bukan sekadar jabatan Administratif. Ia adalah mandat untuk mengelola Organisasi sekaligus menerjemahkan nilai-nilai NU dalam kehidupan Kebangsaan.
Karena itu, pemilihan harus dikembalikan kepada kualitas pribadi, kapasitas kepemimpinan, integritas, rekam pengabdian, dan kemampuan membaca masa depan,
bukan kepada siapa yang paling banyak memiliki sumber daya,
bukan kepada siapa yang paling dekat dengan kekuasaan,
dan bukan pula kepada siapa yang paling mampu mengumpulkan dukungan melalui transaksi.
NU harus tetap menjadi mata dan sayap Garuda.
Saya berharap catatan dari arena Muktamar ini tidak berkembang menjadi konflik,
Saya juga berharap kesan adanya jarak antara para elite NU hanyalah kesan sesaat yang lahir dari panggung pembukaan,
sebab terlalu mahal harga yang harus dibayar apabila perbedaan internal elite kemudian merembet menjadi perpecahan Jamaah.
NU memiliki pekerjaan sejarah yang jauh lebih besar,
NU harus menjadi suluh peradaban di abad keduanya,
NU harus mampu menjawab perubahan Zaman tanpa kehilangan akar tradisinya,
NU harus menjadi kekuatan moral yang mampu berbicara kepada pemerintah sekaligus berani mengingatkan pemerintah,
NU harus menjadi rumah besar bagi umat, bukan arena pertarungan kepentingan segelintir Elite.
Dan akhirnya, Muktamar NU ke-35 harus mampu melahirkan kepemimpinan yang bukan hanya menang dalam pemilihan, tetapi menang dalam keteladanan.
Kita berharap para muktamirin memilih pemimpin yang benar-benar dapat menjadi sayap dan mata Garuda Indonesia: membawa NU terbang tinggi tanpa kehilangan arah, sekaligus membantu Indonesia berjalan di atas jalan konstitusi dan amanah para pendiri bangsa.
Sebab NU tidak sedang memilih sekadar siapa yang akan memimpin organisasi untuk beberapa tahun ke depan.
NU sedang memilih siapa yang akan membawa amanah para ulama pendiri memasuki abad kedua.
Semoga Muktamar di tanah para ulama, di Jombang yang sakral ini, tidak berakhir sebagai arena perebutan kekuasaan.
Semoga ia benar-benar menjadi Muktamar Peradaban.
Dan semoga siapa pun yang terpilih nanti memahami satu hal:
Jabatan di NU bukan sesuatu yang harus diburu. Ia adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan umat, sejarah, dan Allah SWT.
*) Penulis adalah Koordinator Forum Aktivis NU Jawa Timur
