Oleh: Sudarsono Rahman *)
Demokrasi tidak selesai ketika rakyat memasukkan suara ke kotak pemilihan, justru setelah pemilu usai ujian sesungguhnya dimulai : apakah pemerintah bersedia mendengar kritik, menghormati perbedaan dan membatasi kekuasaannya berdasarkan Konstitusi.
Pada 20 Oktober 2026, Pemerintahan Prabowo Subianto genap dua tahun. Momentum ini mengajak kita merefleksikan perjalanan Demokrasi Indonesia setelah Reformasi 1998. Keberhasilan Pemerintah tidak cukup diukur dari stabilitas politik dan besarnya program pembangunan, Kita juga perlu bertanya : apakah hubungan Negara dan Rakyat semakin dewasa, setara, dan saling menghormati ?
Dalam perspektif Analisis Transaksional Eric Berne, hubungan Adult–Adult menekankan komunikasi yang bertumpu pada fakta, nalar, dan tanggung jawab, perspektif ini relevan bagi demokrasi. Pemerintah tidak boleh memperlakukan Rakyat sebagai pihak yang hanya perlu patuh. Sebaliknya, masyarakat juga perlu menyampaikan kritik secara rasional dan bertanggung jawab.
Demokrasi yang matang bukan Demokrasi tanpa konflik, melainkan demokrasi yang mampu mengelola perbedaan tanpa ancaman dan permusuhan.
Kekuasaan Bukan Cek Kosong.
Kemenangan dalam Pemilu memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk menjalankan mandat rakyat, namun mandat itu bukan cek kosong. Kemenangan elektoral tidak membuat pemerintah selalu benar, sebagaimana kritik masyarakat tidak otomatis membuat pengkritik selalu benar.
Karena itu, kebijakan harus terbuka terhadap pengujian, Pemerintah wajib menjelaskan dasar keputusannya, menyediakan informasi yang memadai, dan bersedia melakukan koreksi. Masyarakat pun perlu menguji pandangannya berdasarkan fakta. Jabatan memberikan kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi tidak memberikan monopoli atas kebenaran.
Demokrasi membutuhkan Parlemen yang mengawasi, Peradilan yang independen, Pers yang bebas, dan masyarakat sipil yang dapat menyampaikan kritik tanpa rasa takut. Laporan Freedom in the World 2026 dari Freedom House menempatkan Indonesia dalam kategori Partly Free, dengan skor 56 dari 100, penilaian ini menjadi pengingat bahwa Pemilu saja tidak cukup untuk menjamin Demokrasi yang sehat.
Kritik Bukan Ancaman bagi Negara.
Kritik bukan pembangkangan, melainkan mekanisme koreksi agar kekuasaan tidak kehilangan kepekaan terhadap kebutuhan Rakyat.
Demonstrasi, kritik media, pernyataan akademisi, dan protes masyarakat sipil merupakan bagian dari kehidupan demokratis. Pemerintah yang matang tidak buru-buru menganggapnya sebagai ancaman, tetapi memeriksa substansinya : apakah ada kebijakan yang keliru, hak warga yang terabaikan, atau persoalan yang belum diselesaikan?
Negara tentu berhak menegakkan hukum dan menjaga ketertiban, namun penegakan hukum harus proporsional dan berbasis bukti, serta menjamin keadilan. Kritik yang sah tidak boleh begitu saja diperlakukan sebagai tindakan kriminal.
Masyarakat pun perlu menjaga agar kritik tidak terjebak dalam fitnah, kebencian, dan penolakan tanpa dasar. Perbedaan pendapat semestinya membuka ruang dialog, bukan memperlebar permusuhan.
Negara yang kuat bukan Negara yang berhasil membuat semua orang diam. Negara yang kuat adalah negara yang mampu menghadapi kritik tanpa kehilangan kepercayaan diri dan tanpa mengorbankan kebebasan warganya.
Belajar dari Gus Dur.
Pemikiran Gus Dur mengajarkan bahwa Demokrasi harus berpijak pada penghormatan terhadap kemanusiaan, minoritas tidak boleh kehilangan hak karena jumlahnya sedikit, perbedaan keyakinan dan pandangan politik tidak boleh menjadi alasan untuk menyingkirkan seseorang dari kehidupan berbangsa.
Semangat ini mengajarkan bahwa kita tidak harus sepakat untuk bisa saling menghormati. Pemerintah harus tegas tanpa sewenang-wenang, sedangkan masyarakat harus kritis tanpa kehilangan tanggung jawab.
Reformasi 1998 lahir dari kesadaran bahwa kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi dapat melemahkan kontrol publik, karena itu pembangunan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengendurkan demokrasi. Kemajuan ekonomi dan infrastruktur harus berjalan bersama kebebasan sipil, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Mengembalikan Demokrasi kepada Rakyat.
Dua tahun Pemerintahan Prabowo tidak harus dibaca sebagai penolakan terhadap seluruh kebijakan pemerintah, Program yang bermanfaat patut diteruskan. Namun, setiap kebijakan harus terbuka terhadap evaluasi dan pengawasan.
Bagi BariKade Gus Dur, mengingatkan pemerintah bukan berarti memusuhi Negara, justru itulah bentuk tanggung jawab kepada Bangsa. Kesetiaan kepada Indonesia tidak mengharuskan kita selalu sepakat dengan pemerintah, kesetiaan menuntut kita memastikan bahwa kekuasaan bekerja untuk kepentingan Rakyat, bukan menjadikan kepentingan penguasa sebagai ukuran kebenaran.
Kedewasaan politik terlihat ketika pemerintah mampu menerima kritik tanpa merasa direndahkan, sementara masyarakat berani menyampaikan pendapat tanpa mengabaikan fakta dan tanggung jawab. Mengakui kesalahan bukan kelemahan, memperbaiki kebijakan setelah mendengar masukan bukan kekalahan, melainkan tanda kematangan dalam menjalankan mandat.
Dua tahun pemerintahan Prabowo seharusnya menjadi momentum memperkuat ruang dialog, kebebasan berekspresi, pengawasan parlemen, independensi peradilan, dan akuntabilitas aparat negara.
Pada akhirnya, demokrasi bukan sekadar soal siapa yang menang dalam pemilu, melainkan bagaimana pemenang memperlakukan mereka yang berbeda pilihan. Presiden memegang mandat untuk memerintah, tetapi Rakyat tetap memiliki hak untuk mengawasi dan mengoreksi.
Demokrasi jangan berhenti di kotak suara, Ia harus hidup dalam keberanian rakyat untuk berbicara, kesediaan pemerintah untuk mendengar, dan kesanggupan keduanya menempatkan kepentingan bangsa di atas ego kekuasaan. Itulah pelajaran Reformasi dan pesan kemanusiaan Gus Dur : Kekuasaan harus selalu bersedia dikoreksi agar tetap berpihak kepada manusia.
*) Penulis adalah Wakil Ketua Umum DPP BariKade Gus Dur
