Oleh: Achmad Zamzami
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama telah menjadi bagian penting dari perjalanan panjang organisasi yang lahir dari tradisi pesantren ini. Muktamar bukan sekadar forum untuk memilih kepemimpinan baru, tetapi momentum untuk membaca perubahan zaman sekaligus menentukan arah NU menghadapi masa depan.
Kini, di bawah kepemimpinan Rais Aam KH. Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU terpilih KH. Abdul Halim Mahfudz (Gus Kikin), pekerjaan sesungguhnya justru dimulai.
Kepemimpinan baru membawa harapan sekaligus tanggung jawab besar. NU memiliki modal sosial yang luar biasa: jaringan pesantren, ulama, lembaga pendidikan, badan otonom, kader, serta jutaan warga Nahdliyin yang tersebar di berbagai daerah, bahkan di luar negeri.
Sejarah juga telah mencatat kontribusi NU dalam perjalanan bangsa, mempertahankan kemerdekaan, merawat kebangsaan, dan menjaga tradisi Islam yang moderat.
Namun, kebesaran sejarah tidak boleh membuat NU berhenti pada romantisme masa lalu.
Pertanyaan penting di bawah kepemimpinan baru adalah: mampukah NU menerjemahkan besarnya modal sosial tersebut menjadi kekuatan yang semakin nyata manfaatnya bagi masyarakat?
Sebab tantangan NU hari ini berbeda dengan masa lalu.
Dari Organisasi Besar Menjadi Organisasi yang Berdampak
Besarnya jumlah warga dan luasnya struktur organisasi tentu merupakan kekuatan. Tetapi ukuran keberhasilan organisasi tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya anggota atau panjangnya struktur.
Yang jauh lebih penting adalah dampaknya.
Masyarakat hari ini menghadapi persoalan yang semakin kompleks: ketimpangan ekonomi, kualitas pendidikan, perubahan dunia kerja, perkembangan kecerdasan buatan, disrupsi teknologi, krisis lingkungan, hingga derasnya arus informasi yang semakin sulit dibedakan antara fakta dan manipulasi.
Dalam situasi tersebut, NU dituntut hadir bukan hanya sebagai penjaga tradisi keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang mampu memberikan jawaban.
Nilai-nilai Aswaja an-Nahdliyah harus diterjemahkan menjadi praksis. Pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga harus mampu melahirkan generasi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, kewirausahaan, dan memiliki daya saing global.
Begitu pula struktur NU di berbagai tingkatan. Keberadaannya harus terasa dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya terlihat ketika ada agenda organisasi.
NU harus bergerak dari sekadar organisasi yang besar menuju organisasi yang besar manfaatnya.
Kaderisasi dari Bawah: Memberdayakan Kader yang Sesungguhnya
Salah satu pekerjaan rumah paling penting bagi kepemimpinan baru adalah memastikan kaderisasi berjalan dari bawah.
Pemberdayaan kader tidak boleh hanya menjadi jargon dalam setiap forum organisasi. Ia harus menjadi agenda nyata, terukur, dan berkelanjutan.
Dalam konteks ini, IPNU, IPPNU, GP Ansor, dan Fatayat NU memiliki posisi yang sangat strategis. Mereka merupakan ruang persemaian kader yang tumbuh dari bawah, berproses melalui organisasi, belajar memimpin, bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan mengenal tradisi NU sejak awal.
Mereka bukan sekadar pelengkap struktur.
Merekalah salah satu sumber utama kaderisasi NU.
Karena itu, kader-kader IPNU, IPPNU, GP Ansor, dan Fatayat NU harus mendapatkan ruang pemberdayaan yang lebih besar. Bukan hanya diberi ruang untuk menjalankan kegiatan, tetapi juga diberi kesempatan untuk berkembang, memimpin, menyampaikan gagasan, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Kaderisasi harus berorientasi pada peningkatan kapasitas.
Kader muda NU perlu dibekali dengan kemampuan kepemimpinan, teknologi digital, kewirausahaan, komunikasi publik, pengelolaan organisasi, literasi kebijakan, hingga kemampuan membaca persoalan sosial.
Jangan sampai NU berbicara tentang regenerasi, tetapi kader-kader yang telah berproses dari bawah justru tidak mendapatkan ruang yang memadai ketika mereka memasuki fase kepemimpinan yang lebih tinggi.
Regenerasi bukan sekadar pergantian usia. Regenerasi adalah proses memberikan kesempatan kepada kader yang telah ditempa oleh proses organisasi untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar.
Karena itu, kepemimpinan baru perlu membangun semacam jalur kaderisasi yang jelas: dari IPNU-IPPNU, kemudian berproses di GP Ansor dan Fatayat, hingga memiliki kesempatan untuk mengisi ruang-ruang strategis di struktur NU.
Dengan pola seperti itu, kaderisasi tidak berhenti pada pelatihan dan seremonial. Kaderisasi menjadi perjalanan kepemimpinan yang nyata.
Jika NU ingin kuat dalam dua puluh atau tiga puluh tahun mendatang, maka investasi terbaiknya hari ini adalah memberdayakan kader yang sedang tumbuh dari bawah.
Merebut Ruang Digital
Tantangan berikutnya adalah ruang digital.
Hari ini, ruang publik tidak hanya berada di masjid, pesantren, kampus, atau forum resmi. Percakapan masyarakat berlangsung dalam hitungan detik melalui media sosial.
Narasi keagamaan, kebangsaan, politik, bahkan identitas sosial diproduksi dan dipertukarkan setiap hari.
Jika NU kuat secara struktural tetapi lemah dalam ruang digital, akan muncul kesenjangan antara besarnya organisasi dan pengaruhnya terhadap generasi baru.
Karena itu, digitalisasi NU tidak boleh berhenti pada membuat akun media sosial atau memproduksi konten.
Yang dibutuhkan adalah ekosistem pengetahuan dan komunikasi digital yang kuat, kredibel, dan mampu menjadikan nilai-nilai Islam rahmatan lil ’alamin, kebangsaan, serta moderasi beragama hadir dalam bahasa yang relevan dengan zaman.
Kader-kader muda NU harus menjadi bagian terdepan dalam agenda ini. Mereka hidup di ruang digital, memahami karakter generasinya, dan memiliki kemampuan untuk menjembatani nilai-nilai NU dengan bahasa zaman.
NU harus mampu menjadi produsen pengetahuan, bukan sekadar konsumen informasi.
Dekat dengan Kekuasaan, Tetap Merdeka Secara Moral
Sebagai organisasi sosial-keagamaan dengan pengaruh besar, NU tentu tidak dapat dipisahkan dari dinamika kebangsaan dan politik.
Hubungan dengan negara merupakan bagian dari sejarah perjalanan NU. Kolaborasi dengan pemerintah untuk kepentingan masyarakat juga penting.
Namun, kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menghilangkan independensi moral.
NU harus mampu menjadi mitra pemerintah ketika kebijakan negara berpihak kepada kepentingan masyarakat. Tetapi pada saat yang sama, NU juga harus memiliki keberanian untuk mengingatkan dan mengkritisi ketika terdapat kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik.
Inilah yang dapat disebut sebagai jarak kritis terhadap kekuasaan: cukup dekat untuk bekerja sama, tetapi cukup independen untuk mengatakan benar ketika benar dan mengingatkan ketika keliru.
Kekuatan NU sesungguhnya bukan hanya pada jumlah warganya, tetapi juga pada otoritas moral dan kepercayaan publik yang telah dibangun selama puluhan tahun.
Otoritas tersebut harus dijaga.
Kepemimpinan Baru dan Agenda Perubahan
Di bawah Rais Aam KH. Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH. Abdul Halim Mahfudz (Gus Kikin), NU membutuhkan lebih dari sekadar konsolidasi organisasi.
Yang dibutuhkan adalah pembaruan cara berpikir dan cara bekerja.
Struktur organisasi harus diperkuat dengan tata kelola yang profesional. Kaderisasi harus dirancang sebagai investasi jangka panjang. Pesantren dan lembaga pendidikan harus diperkuat. Ekonomi warga harus mendapatkan perhatian lebih besar. Generasi muda harus memperoleh ruang strategis. Transformasi digital harus menjadi agenda utama.
Dan yang tidak kalah penting, kader yang tumbuh dari bawah harus diberdayakan.
IPNU, IPPNU, GP Ansor, dan Fatayat NU harus ditempatkan sebagai bagian penting dari desain masa depan NU. Mereka harus diberi ruang untuk belajar, berproses, memimpin, dan pada waktunya mengambil tanggung jawab yang lebih besar.
Sebab organisasi tidak mungkin memiliki masa depan apabila tidak menyiapkan manusianya.
Muktamar Telah Usai, Masa Depan Dimulai
Muktamar pada akhirnya bukan garis akhir. Ia adalah titik awal.
Di bawah kepemimpinan baru, NU memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa tradisi dan modernitas bukan dua hal yang harus dipertentangkan.
NU dapat tetap kokoh dengan akar tradisinya, sekaligus terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetap menjaga nilai-nilai Aswaja, sekaligus mampu membaca perubahan global. Tetap dekat dengan masyarakat, sekaligus memiliki kapasitas untuk berbicara dalam percaturan dunia.
Tantangan kepemimpinan baru bukan sekadar bagaimana menjaga apa yang telah diwariskan para pendahulu. Tantangan yang lebih besar adalah mempersiapkan apa yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Dan warisan terbesar itu bukan hanya gedung, struktur, atau jabatan. Warisan terbesar NU adalah kader-kader yang memiliki kapasitas, integritas, dan keberanian untuk meneruskan perjuangan.
Karena itu, di bawah kepemimpinan KH. Miftachul Akhyar dan KH. Abdul Halim Mahfudz, agenda pemberdayaan kader dari bawah harus menjadi salah satu prioritas.
Berikan mereka pendidikan. Berikan mereka pengalaman. Berikan mereka ruang. Dan yang paling penting, berikan mereka kepercayaan.
Sebab kader yang ditempa dari bawah akan memahami bagaimana organisasi ini hidup di tengah masyarakat.
Muktamar telah selesai. Kepemimpinan baru telah dimulai.
Kini saatnya seluruh energi dikembalikan kepada agenda yang lebih besar: khidmah kepada umat dan bangsa.
NU harus membuktikan bahwa menjaga tradisi bukan berarti berjalan ke belakang, dan menyambut masa depan tidak berarti meninggalkan akar.
NU harus tetap berakar, tetapi terus bertumbuh.
Dan pada akhirnya, kebesaran NU harus menemukan maknanya dalam satu kata: kemanfaatan.
*penulis adalah kader NU
