Surabaya, radar96.com – Musyawarah Nasional (Munas) I Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) di Bondowoso, Jawa Timur pada 2-3 Agustus 2025, juga membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hak atas pendidikan dasar, yaitu pendidikan dasar 9 tahun yang mencakup jenjang SD hingga SMP harus diselenggarakan tanpa pungutan biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta.
“Putusan ini merupakan hasil dari permohonan uji materi yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya program wajib belajar tanpa pungutan biaya,” kata Sekretaris MA IPNU Jatim, Dr H.M. Isa Anshori,SE.,M.Si, di Surabaya, Rabu.
Ia menjelaskan putusan ini bertujuan untuk memastikan kesetaraan akses dan kualitas pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia, sehingga implementasi putusan ini masih menunggu regulasi teknis lebih lanjut dari pemerintah, khususnya dalam hal skema pembiayaan dan pengawasan.
Sementara itu, Ketua Panitia Daerah, HM. Hamzah, ST menyampaikan bahwa persiapan teknis dan akomodasi telah mencapai tahap final. Sebanyak 300 peserta dan peninjau dari seluruh Indonesia akan hadir dalam perhelatan akbar ini.
“Ada 150 peserta dan 150 peninjau yang terkonfirmasi hadir. Jumlah itu belum termasuk para muhibbin, terutama dari wilayah Jawa Timur. Sementara peserta dari luar Jawa akan transit di Surabaya sebelum diarahkan ke lokasi Munas di Bondowoso,” kata Hamzah.
Munas ini diharapkan menjadi tonggak baru untuk meneguhkan peran strategis alumni IPNU dalam pembangunan bangsa dan menjaga nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kepeloporan di tengah tantangan zaman.
Calon Ketua MA
Menyikapi munas itu, mantan Ketua PW IPNU Jawa Timur 1988-1992, Sudarsono Rahman, menilai pemilihan Jawa Timur sebagai lokasi Munas memiliki makna strategis.
“Munas MA IPNU di Jawa Timur ini menjadi simbol bahwa alumni IPNU dari Jawa Timur hadir untuk Indonesia. Jawa Timur adalah barometer kaderisasi, baik dalam tubuh IPNU maupun di kalangan alumninya. Apalagi, Bupati Bondowoso KH. Abdul Hamid Wahid merupakan alumni IPNU dan kini menjabat sebagai Ketua Majelis Alumni IPNU Jawa Timur,” ungkapnya.
Munas pertama ini tak hanya menjadi ajang konsolidasi nasional, tetapi juga akan memilih Ketua Umum Majelis Alumni IPNU periode 2025–2030. Sejumlah tokoh yang kiprahnya tidak diragukan lagi, juga memiliki pemikiran yang visioner dan progresif dari berbagai daerah telah muncul sebagai kandidat kuat.
Beberapa nama yang telah disebutkan antara lain: Drs. H. Syaifullah Yusuf (Mensos RI), Prof. Dr. H. Asrorun Ni’am Sholeh, MA (Staf Ahli Menpora dan Ketua Bidang Fatwah MUI), Dr. Abdullah Azwar Anas (Mantan Bupati Banyuwangi 2 Periode dan Mantan Menteri PAN – RB), Prof. Dr. H. Ali Ramdhani, STP, MT (Kepala BMBP-SDM Kemenag RI), dan H. Abdul Aziz (DKI Jakarta).
“Mereka adalah tokoh-tokoh alumni IPNU yang kiprahnya telah dikenal secara nasional. Mereka cerdas, progresif, dan visioner—karakter yang sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan MA IPNU ke depan,” ujar Cak Dar.
Alumni IPNU saat ini telah tersebar di berbagai sektor strategis: ada yang menjadi politisi, pejabat negara, pengusaha, pendidik, hingga aktivis sosial. Peran mereka menjadi tulang punggung yang memperkuat eksistensi dan keberlanjutan nilai-nilai IPNU di masyarakat.
“MA IPNU akan menjadi supporting system bagi adik-adiknya yang masih aktif di organisasi, sekaligus menopang jejaring alumni di tingkat nasional. Ini penting untuk menjaga semangat kaderisasi lintas generasi,” tambahnya. (*/pna)
