Malang (Radar96.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta jajarannya untuk lebih banyak memberi akses penguatan SDM, perluasan pasar serta permodalan kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna mengembangkan usahanya.
“Saya mendorong agar Dinas Koperasi di provinsi, kabupaten/kota untuk dapat memberikan akses seluas luasnya. Utamanya, guna mengembangkan varian dan kualitas produk, penguatan SDM dan dipermudah akses permodalan bagi usahanya. Salah satunya, lewat event atau kegiatan yang memberikan ruang bagi pelaku IKM dan KUKM agar bisa bergabung didalamnya,” ujarnya di Malang, Kamis (10/6) malam.
Saat membuka Rapat Koordinasi Program Prioritas Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM) Jatim di Malang (10/6) itu, orang nomer satu di Jatim itu menegaskan bahwa dukungan itu penting, mengingat kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap perekonomian Jatim pada triwulan I tahun 2021 tercatat sebesar 57,25 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim.
Menurut dia, salah satu akses kemudahan yang diberikan adalah dengan dilibatkannya para pelaku K-UKM Jatim pada event berskala nasional maupun internasional. Seperti pada bulan Agustus 2021, giliran Provinsi Jawa Timur akan menjadi tuan rumah program nasional “Bangga Buatan Indonesia” yang dikoordinasikan BRI bersama Bank Indonesia.
Lewat event tersebut, diharapkan bisa memompa semangat kebangkitan KUMKM Jawa Timur, sekaligus sebagai pengembangan pasar bagi para pelaku IKM dan UKM.
“Kebetulan Jatim akan menjadi tuan rumah di acara tersebut Agustus mendatang. Saya mohon seluruh pelaku IKM dan KUMKM di Jatim bisa bergabung dalam event keren ini. Apalagi ditambah semangat heroik untuk Jatim Bangkit di bulan Agustus, sangat tepat momentumnya,” terangnya.
Sampai saat ini, sebut Khofifah, tercatat ada 22.834 koperasi aktif dan 9,78 juta UMKM di Jatim. Keduanya, baik Koperasi maupun UMKM, berkontribusi 57,25 persen terhadap PDRB Jatim yang menjadikannya sebagai tulang punggung ekonomi di Jatim.
Untuk itu, Gubernur Khofifah juga menyampaikan bagaimana pengurusan izin, baik dari IKM maupun UKM, utamanya dalam industri makanan dan minuman (mamin) mulai PIRT, BPOM, sampai dengan sertifikasi halal perlu difasilitasi kemudahan dan percepatannya.
“Apa betul sudah sesederhana yang diharapkan. Pastikan semua urusan perizinan mulai PIRT, BPOM dan sertifikasi halal dapat di akses dengan mudah dan cepat,” ujarnya.
Prinsipnya, ia juga menekankan bagaimana para pelaku Koperasi dan UMKM, utamanya mamin terfasilitasi dalam pengurusan legalitas seperti PIRT, BPOM dan sertifikasi halal.
Menurut Khofifah, terfasilitasinya pengurusan tersebut harus seiring dengan permodalan yang diberikan. “Pastikan semua lini dan level telah terkonfirmasi akses lebih mudah cepat lalu siapkan klinik UKM dan IKM untuk fasilitas jika ada hal yg perlu dibantu prosesnya,” ujarnya.
“Saya berharap bahwa rakor hari ini bisa melahirkan program strategis. Hingga nanti kita bisa melakukan pemetaan mana yang bisa dicover pemprov, kota atau kabupaten hingga ke kementerian-kementerian terkait. Ingat karena sinergitas dan koneksitas sangat penting,” imbuhnya.
Sementara sebagai bentuk konkret dukungan Pemprov Jatim kepada Koperasi dan UKM diserahkannya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dana Bergulir (Dagulir) secara simbolis kepada 12 pelaku K-UKM dengan total sebesar Rp2,295 milliar.
Di tempat yang sama, Sekretaris Menteri Koperasi dan UMKM RI Arif Rahman Hakim sependapat bahwa kegiatan rakor yang terlaksana hari ini bisa menjadi bagian dari prioritas pengembangan Koperasi dan UMKM di masa mendatang.
“Pengembangan, perlindungan dan permodalan menjadi inti dari rakor ini. Agar nantinya, dalam perencanaan ke depan bisa terfasilitasi dengan baik,” ujar Arif.
Kemudian dirinya pun melanjutkan, bahwa dalam pemulihan pasca pandemi juga gencar dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM.
“Ada bantuan tunai dan non tunai. Kami juga berikan bantuan terkait digitalisasi atau perluasan market pasar digital yang saat ini menjadi tren,” pungkasnya.
Dalam acara tersebut, juga terdapat penandatanganan Nota Kesepahaman dari Pemprov Jatim, Bank Indonesia Kanwil Jatim, Universitas Ma Chung, dan PT Sasa Inti dalam pengembangan potensi daerah dan SDM di Jatim serta Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat.
