Bogor (Radar96.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang ditandatangani Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Rektor IPB Prof. Dr. Arif Satria, SP. M.Si di Gedung Rektorat Andi Hakim Nasoetion (AHN) Kampus Dramaga Bogor, Sabtu (22/1).
Dalam sambutannya, Khofifah menyampaikan bahwa penandatanganan MoU tersebut sebagai upaya dari Pemprov untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM di Jatim, sekaligus penguatan program One Village One CEO.
“Kita ingin memberikan penguatan utamanya bagi peningkatan pendidikan dan kualitas SDM. Nanti tindak lanjutnya bisa menunjang terwujudnya “One Village One CEO”. Ini menjadi sangat penting karena pada dasarnya BUMDes di Jawa Timur ini sudah relatif bagus. Apalagi kalau ada penguatan CEO-nya, saya rasa akan melaju lebih kencang lagi,” kata Khofifah.
Khofifah menyebut, “One Village One CEO” adalah sebuah program yang akan mampu mengidentifikasi lebih detail kekhususan yang dimiliki sebuah desa dengan managerial skill yang lebih bagus. Harapannya, ke depan akan dapat mendorong desa tersebut menjadi desa maju mandiri.
Program ini, lanjut dia, melibatkan penuh perguruan tinggi untuk membantu desa dalam mengembangkan potensi, menggali ide, menganalisis lingkungan dan juga membantu para pelaku ekonomi di desa untuk merencanakan bisnis berbasis potensi desa.
Oleh sebab itu, dalam kunjungannya ke IPB, Khofifah membawa serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Jatim agar dapat segera menentukan detail plan dan menindaklanjuti kerjasama antara Pemprov Jatim dan IPB tersebut.
“Penyusunan detail plan dari kerjasama ini sejalan dengan rencana penyusunan RKPD Tahun 2023,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah secara khusus mengusulkan kepada Rektor IPB agar memberikan kuota beasiswa pendidikan vokasi bagi siswa-siswi dari Jawa Timur khususnya bagi siswa-siswi lulusan SMK.
Hal ini menyusul, lanjut Khofifah, banyak siswa-siswi lulusan SMK yang telah mampu berpenghasilan meski masih bersekolah. Setelah lulus mereka cenderung memilih untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikannya.
“Saya terus mendorong mereka untuk tetap melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi, saya berharap ada kuota dari IPB untuk anak-anak SMK tentu dengan standar yang sudah ditentukan oleh IPB untuk masuk pada pendidikan vokasi di sini,” tuturnya.
Sementara itu, Rektor IPB Arif Satria menyampaikan penandatanganan MoU ini adalah bagian dari upaya penguatan kerjasama antara IPB dan Pemprov Jatim untuk pembangunan pertanian di Jawa Timur.
Arif mengatakan bahwa selama ini kerjasama antara IPB dan Jawa Timur telah berlangsung lama dan berjalan cukup baik. Diantaranya, pengembangan varietas padi IPB3S di Banyuwangi, Malang dan Blitar.
Lalu, lanjut dia, inovasi nanas PK1, pengembangan sekolah peternakan rakyat di Bojonegoro dan Jombang, teknologi fine Buble untuk udang, dan inovasi untuk limbah plastik diolah dengan teknologi dari IPB menjadi sumur resapan di Lamongan.
“Ini saatnya kita memperkuat kerja sama lagi antara IPB dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pembangunan pertanian di Jawa Timur,” ujar Arif.
Arif berharap penandatanganan kerjasama yang baru saja dilakukan dapat segera ditindak lanjuti sehingga bisa segera memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
“Dengan adanya desa ekspor dan one village one CEO ini akan semakin banyak pusat-pusat pertumbuhan baru di desa dan baru akan dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat semakin sejahtera dengan program ini,” harapnya.
Usai melakukan penandatanganan MoU tersebut, Gubernur Khofifah bersama rombongan dari Jatim diajak Rektor IPB meninjau beberapa lokasi di kampus ITB, diantaranya Teaching Industry Broiler Closed House, Rumah Kompos, Kebun Pendidikan (Teaching Farm) dan Agribusiness And Technology Park.
Turut menghadiri kegiatan tersebut para Wakil Rektor dan Dekan Fakultas di IPB, dan sejumlah kepala OPD Jatim antara lain Ka. BPSDM, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Biro Perekonomian dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prov. Jatim. (*/hmn)
