Kediri, Radar96.com – Sejumlah ormas di Kota Kediri antara lain LPNU, ISNU, Muhammadiyah, LDII, MUI, Kadin, hingga HIPMI beramai-ramai menghadirkan kelompok binaan untuk mengikuti kurasi produk UMKM Kota Kediri yang diselenggarakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri di Kediri, Jawa Timur, Senin (24/7/2023).
Proses kurasi produk itu menggandeng Rumah Kurasi yang berpengalaman mendampingi UMKM di Kota Kediri dan daerah lainnya.
Sebanyak 125 pemilik UMKM ikut serta dari berbagai jenis usaha mulai makanan kering, kue basah, olahan susu, kedai makan, olahan minuman dan lain sebagainya.
“Kami mengapresiasi Disperdagin Kota Kediri yang memfasilitasi anggota kami untuk didampingi, sehingga naik kelas. Acara ini menarik, karena dari berbagai latar belakang organisasi masyarakat dan agama, ini menunjukkan organ seperti NU, Muhammadiyah hingga LDII tidak hanya menyelenggarakan kegiatan yang mendalami teks agama saja,” ungkap Ketua LPNU Kota Kediri, Nur Muhyar.
Birokrat senior yang banyak berpengalaman mendampingi UMKM menyatakan semua ormas harus terlibat, karena UMKM ini terbukti bisa bertahan melewati banyak krisis dan menjadi soko guru ekonomi Indonesia, tidak hanya Kota Kediri.
“Saya juga sadar anggota NU itu banyak yang berstatus pengusaha UMKM, jadi harus punya road map agar mereka bisa tumbuh membesar dan menulari anggota NU lain yang belum berwirausaha”, tambahnya.
Nur Muhyar mengingatkan, Nabi Muhammad dulu juga seorang pedagang, karena itulah umat islam menjadi pengusaha itu seperti mengikuti sunnah nabi. “Kalau sudah jadi pengusaha meskipun masih kecil, jangan hanya mikirin produk, tapi juga mikir manajemennya, marketingnya gimana, agar bisa laku. Pemerintah itu kan bisa bantu dari sisi pembinaan, nanti kalau sudah sukses gantian mereka akan bantu yang baru memulai usaha,” pungkas Nur Muhyar.
Sementara itu, Ketua Rumah Kurasi, Setyohadi, menjelaskan diadakannya kurasi produk itu tentang pemetaan UMKM yang ada, itu beda dengan pendataan, karena pemetaan itu juga terkait permasalahan yang dihadapi mereka.
“Biasanya itu kan kita hanya punya data jenis usaha dan alamat saja. Tidak ada data permasalahan sehingga bisa menyampaikan pada stakeholder pemerintah untuk melakukan pelatihan dan pendampingan selanjutnya, sehingga kenaikan kelas itu lebih tepat sasaran dan bermanfaat terhadap mereka”, jelas Setyohadi. (*/pna)
