oleh: Nonot Sukrasmono
Budayawan, Presidium Dewan Kesenian Jawa Timur
Langit demokrasi kita memang terkadang tak selalu biru cerah. Ada kalanya ia diwarnai awan kelabu dari gejolak suara-suara yang ingin didengar. Riak-riak aksi massa yang kita saksikan sepekan terakhir di jantung Jawa Timur ini adalah sebuah kewajaran dalam dinamika sebuah bangsa yang merdeka. Ia adalah denyut nadi, sebuah pertanda bahwa rakyat masih peduli dan ingin terlibat dalam arah langkah negerinya.
Harus kita akui bersama, dan saya pun meyakininya, bahwa penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional yang agung. Ia adalah salah satu pilar utama yang menyangga rumah besar Indonesia. Kebebasan untuk berkumpul dan bersuara adalah vitamin bagi demokrasi, menjaganya agar tetap sehat dan tidak menjadi tiran yang membisu.
Namun, di tengah riuh rendahnya pekik perjuangan itu, terselip sebuah kabar yang menggores nurani. Ada serpihan-serpihan kepedihan yang tertinggal ketika energi besar itu surut. Goresan itu tidak hanya membekas pada aspal jalanan, tetapi juga pada dinding-dinding kokoh yang telah menjadi saksi bisu perjalanan waktu kita sebagai sebuah komunitas.
Salah satu wajah yang terluka itu adalah Gedung Negara Grahadi. Coba kita pejamkan mata sejenak dan bayangkan gedung itu bukan sekadar kantor gubernur. Ia adalah sebuah kanvas besar tempat sejarah melukiskan banyak babad. Tiang-tiangnya yang gagah, jendela-jendelanya yang menatap kota, semuanya adalah baris-baris puisi arsitektural yang merekam jejak langkah para pemimpin dan denyut kehidupan Surabaya dari masa ke masa.
Setiap sudut Grahadi menyimpan cerita. Dari era kolonial hingga detik ini, ia berdiri tegak sebagai simbol wibawa sekaligus pengayoman. Merusaknya, walau hanya sekadar mencoret dinding atau memecahkan kaca, sama halnya dengan merobek lembar berharga dari buku sejarah visual kita. Luka itu bukan sekadar luka fisik pada bangunan, melainkan luka pada memori kolektif kita.
Tak jauh dari sana, kabar serupa datang dari Museum Bagawanta Bhari. Tempat ini bukanlah gudang penyimpanan barang-barang usang. Ia adalah sebuah rumah pusaka, sebuah sanggar di mana artefak-artefak bernapas dan berbisik tentang kearifan, kejeniusan, dan spiritualitas leluhur kita. Benda-benda di dalamnya adalah mata rantai yang menghubungkan kita dengan akar budaya.
Sebuah museum adalah ruang kelas tanpa batas. Di dalamnya kita belajar tentang siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan bekal apa yang kita miliki untuk melangkah ke depan. Mengusik ketenangan rumah pusaka ini, apalagi sampai merusaknya, ibarat membakar catatan perjalanan keluarga kita sendiri. Kita mungkin masih bisa mengingat ceritanya, tetapi bukti otentiknya telah ternoda.
Tentu, kita perlu memahami psikologi massa. Dalam kerumunan, emosi bisa meluap seperti air bah, menyatukan ribuan energi menjadi satu kekuatan dahsyat. Kekuatan ini, jika tak terkendali, bisa menjadi buta dan tanpa sengaja melibas apa saja yang ada di hadapannya, termasuk hal-hal yang sesungguhnya kita cintai dan hormati bersama.
Di sinilah kita perlu menarik garis yang tegas. Aksi menyuarakan aspirasi adalah sebuah tindakan sadar yang mulia. Sedangkan aksi perusakan adalah sebuah tindakan gegabah yang menodai kemuliaan itu sendiri. Jangan sampai pesan luhur yang ingin disampaikan tenggelam oleh suara kaca pecah atau riuh rendahnya caci maki pada benda mati.
Sebagai seorang yang sehari-hari bergelut dengan garis, warna, dan bentuk, saya melihat ini seperti seorang seniman yang begitu bersemangat hingga tanpa sadar menumpahkan cat ke atas karyanya yang hampir jadi. Semangatnya patut dihargai, tetapi tumpahan cat itu merusak keindahan yang sedang ia perjuangkan. Kanvas kita dalam berdemokrasi adalah ruang publik dan warisan budaya kita.
Kerusakan pada bangunan cagar budaya bukanlah seperti jalan berlubang yang bisa ditambal dengan mulus. Ada nilai intangible atau tak kasat mata yang hilang. Ada guratan waktu yang terhapus. Perbaikannya mungkin bisa mengembalikan bentuknya, namun jiwa dan otentisitasnya akan selamanya menyimpan bekas luka dari amarah sesaat.
Pada titik ini, sebuah pertanyaan sederhana patut kita renungkan bersama: milik siapakah sesungguhnya gedung-gedung bersejarah itu? Jawabannya jelas, ia adalah milik kita semua. Milik para aparatur negara, milik para pekerja, milik para pelajar, dan juga milik para saudara kita yang turun ke jalan. Ia adalah warisan bersama yang dititipkan untuk kita jaga.
Oleh karena itu, refleksi ini bukanlah untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini adalah sebuah ajakan untuk berintrospeksi, untuk melihat ke dalam diri kita sebagai sebuah masyarakat. Bagaimana caranya agar gejolak semangat kita untuk masa depan tidak justru menghancurkan jejak-jejak agung dari masa lalu?
Kuncinya mungkin terletak pada pendidikan kesadaran. Kesadaran bahwa setiap jengkal kota ini, setiap bangunan tuanya, adalah bagian dari identitas kita. Memahami cerita di balik dinding Grahadi atau artefak di dalam Museum Bagawanta Bhari akan menumbuhkan rasa memiliki, dan dari rasa memiliki itulah akan tumbuh keinginan untuk melindungi.
Kita semua mendambakan sebuah iklim demokrasi yang matang. Sebuah panggung di mana setiap suara bisa lantang terdengar, setiap kritik bisa tajam menusuk, namun tetap dalam koridor adab dan penghormatan terhadap apa yang menjadi milik kita bersama. Di mana api semangat perubahan menyala terang tanpa harus membakar rumah kita sendiri.
Cara kita memperlakukan warisan sejarah adalah cerminan dari cara kita menghargai diri sendiri. Sebab, bangunan-bangunan itu adalah penanda perjalanan peradaban kita. Menjaganya berarti kita mengakui dan menghormati proses panjang yang telah membentuk kita hingga menjadi seperti sekarang ini.
