Oleh Ayik Heriansyah *)
Apa yang disarankan oleh Kiai Said Aqil Siraj agar pemerintah menghapus media online dan akun-akun yang menjadi media penyebaran Wahabisme, benar adanya. Wahabisme biang dari radikalisme dan terorisme.
Hal ini diakui juga oleh Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman. Kerajaan Arab Saudi telah mencanangkan gerakan moderasi beragama sebagai anti tesis dari ekstrimisme dan radikalisme di tempat kelahiran Wahabisme.
Wahabisme meniscayakan radikalisme, implikasi dari doktrin-doktrin dasar Wahabisme. Antara lain, doktrin tentang tri tauhid, khususnya tauhid yang kedua yakni tauhid uluhiyah.
Tauhid uluhiyah dimaknai dengan tauhid hakimiyah, bahwa hanya ada satu Dzat yang berhak memerintah dan membuat aturan bagi manusia yaitu Allah swt. Sehingga siapa pun yang memerintah dan membuat aturan bagi manusia lain dianggap sebagai tandingan Allah swt dan dihukumi musyrik, kufur dan thaghut.
Dalam persepsi Wahabisme tauhid uluhiyah berkaitan erat dengan politik pemerintahan dan kenegaraan. Aturan-aturan Allah swt (al-Qur’an) menjelma menjadi sebuah negara dan sistem pemerintahan. Negara yang bertauhid uluhiyah adalah negara Tuhan (teokrasi).
Allah swt langsung bertindak selaku kepala negara dan pemerintahan tanpa mewakilkannya kepada manusia/rakyat. Oleh sebab itu, Wahabisme berpendapat bahwa negara yang demokrasi yang dipimpin oleh manusia dan menerapkan aturan buatan manusia dianggap musyrik, kufur dan thaghut.
Wahabisme yang memakna tauhid uluhiyah dengan teokrasi pasti membuat pengantunya menjadi radikal dimanapun mereka berada dan kapanpun.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Brigjen. Po. R. Ahmad Nurwakhid, S.E., MM (Dir. Pencegahan BNPT RI) bahwa radikalisme secara umum didefinisikan sebagai gagasan dan tindakan yang bertujuan untuk melemahkan dan merubah tatanan politik mapan dengan sistem baru, yang biasanya dilakukan dengan cara kekerasan atau ekstrim.
Dengan pemahaman tauhid uluhiyah yang demikian, Wahabisme salah dalam tiga hal:
Bahwa Allah swt satu dalam ke-ilahi-an-Nya adalah perkara aqidah/I’tiqad yang berhubungan dengan keimanan dan keyakinan seseorang di dalam hatinya dan berkonsekwensi iman atau kafir.
Bahwa bentuk negara dan sistem pemerintahan adalah perkara syari’ah dan fiqih yang berhubungan dengan perbuatan yang tidak berkonsekwensi iman atau kafir.
Bahwa Wahabisme mencampuradukkan perkara aqidah dengan syariah/fiqih.
Ketiga kesalahan ini yang melahirkan tiga ciri kelompok ekstrim dan radikal yaitu;
1) Politisasi agama (manipulator agama), dengan melawan pemerintahan (pemimpin) yang sah untuk tujuan kekuasaan dan mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi lain, termasuk sistem Khilafah atau Daulah Islamiyah.
2) Takfiri, dengan mengkafirkan pihak lain yang tidak seideologi/sepaham. Biasanya mereka intoleran terhadap perbedaan, ahli bid’ah, gemar menjustifikasi sesat, eksklusif, anti budaya lokal (seperti; tradisi Yasinan dan Tahlilan, Selamatan maupun lainnya), merasa paling benar (superior), serta menghalalkan segala cara atas nama agama.
3) Anti tasawuf/ thariqat, bukan berarti “tidak atau belum” berthasawuf/berthareqat seperti umat pada umumnya, tetapi sikap membenci dengan mengharamkan, membid’ahkan maupun menyesatkannya.
Padahal tasawuf/ thariqat dimaknai sebagai “jalan” (methodologi: tata cara) dalam beragama secara benar, rasional dan substantif, berupa pembersihan atau pensucian hati maupun jiwa yang “ikhlas dan mutmainah” (tazkiyat al-nafs), guna menuju keridhoan Allah SWT.
Jika dibiarkan tumbuh dan berkembang Wahabisme merusak pemikiran umat dan berpotensi mengguncang suatu negara dan pemerintahan. Allah SWT mengingatkan dalam Alqur’an QS. Al Baqarah 2:12 :
أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ
“Ingatlah, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan (dimuka bumi) tetapi tidak sadar”. (QS. 2:12).
Akhirnya, saran kepada pemerintah supaya menghapus media online dan akun-akun yang digunakan untuk menyebarkan wahabisme harus didukung sampai wahabisme take down dari muka bumi. (*)
*) Penulis adalah Pengurus Lembaga Dakwah PWNU Jawa Barat.
