Bandung (Radar96.com) – Ketua Lembaga Perekonomian Nadlatul Ulama (LPNU) Cabang Lamongan, Jatim, Tarmudi, menyampaikan bahwa sistem permodalan “Securities CrowdFunding” (SCF) sudah dilakukan di kabupaten setempat, bahkan sudah melakukan bagi hasil usahanya.
“Tapi, model bisnis kami dengan SCF itu masih menggunakan koperasi, bukan fintech,” kata pria yang pengekspor kopi itu, Minggu, menanggapi pembahasan SCF sebagai solusi permodalan usaha dalam Rakornas LPNU yangb dihadiri pengurus PBNU dan lembaga negara seperti OJK di Kampus STMIK AMIK Bandung, Jabar, 2-4 April 2021.
SCF sebagai sistem permodalan itu dikemukakan Deputi Direktur Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muhammad Thoriq saat ramah tamah dengan peserta Rakornas (2/4/2021). “Permodalan UMKM NU bisa diperkuat dengan SCF atau permodalan dengan skema patungan,” katanya.
Dalam Rakornas tersebut, Ketua LPNU Lamongan, Tarmudi, menanyakan perizinan OJK untuk penerbitan SCF yang nilai anggarannya mencapai Rp2,5 Milyar itu.
Saat ramah tamah dengan Pengurus Pusat LPNU dan para peserta Rakornas LPNU yang mewakili Pengurus Wilayah LPNU dan Cabang se-Indonesia di Bandung (2/4/2021), Deputi Direktur Pasar Modal Syariah OJK Muhammad Thoriq menyatakan LPNU bisa membantu UMKM di basis-basis warga NU untuk menguatkan permodalan secara jangka panjang dengan SCF.
SCF, merupakan metode pengumpulan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik bisnis/usaha (UMKM) untuk mengembangkan bisnisnya. Nantinya investor bisa membeli dan mendapatkan kepemilikan melalui saham, surat bukti kepemilikan utang (obligasi), atau surat tanda kepemilikan melalui saham, surat bukti kepemilikan utang (obligasi), atau surat tanda kepemilikan bersama (sukuk). Saham dari usaha tersebut diperoleh sesuai dengan persentase terhadap nilai besaran kontribusinya kepada pelaku usaha yang dibiayai.
“Lalu siapa yang mampu mempertemukan pelaku bisnis, usaha (UMKM) dengan Investor (pemilik dana)? Yang bisa menjembatani pemilik dana dengan pelaku usaha mikro yang butuh modal adalah platform digital. Di platform digital yang berupa website itu, para pelaku usaha bisa memposting jenis usaha dan kebutuhan dananya, dan nanti para investor/pemilik dana yang ingin membantu akan memilih pelaku usaha mana yang akan didanai. Para pengusaha atau pemilik uang yang akan mendanai nantinya akan mengoleksi SCF sebagai bukti pendanaan jangka panjang yang diberikan kepada para pengusaha mikro,” kata Thoriq yang mengaku orang tuanya adalah warga NU.
Alasannya, jumlah warga NU itu separuh dari total jumlah penduduk Indonesia. “Survei LSI menunjukkan bahwa jumlah warga NU sebanyak 49,5 persen dari total penduduk Indonesia. Ini berarti ada sekitar 130 juta lebih penduduk Indonesia adalah warga Nahdiyin. Ini berarti bila dibantu permodalan yang mendukung usaha warga NU, maka akan mendukung pengembangan sektor usaha yang luas di Indonesia,” kata Muhammad Thoriq.
Sinergi NU-NU
Sementara itu, Ketua PW LPNU Jawa Timur Fauzi Priambodo menegaskan bahwa hasil rakornas LPNU yang terpenting adalah sinergi kemandirian umat.
“Kebetulan di Jatim, kami sudah dua tahunan mengembangkan pola NUConomic yang merupakan sinergi ekonomi umat antar-warga NU dalam usaha, bahkan pola itu sudah linear dengan hasil Rakornas LPNU yang mendorong sinergi NU dengan NU,” katanya.
Di Jatim, sinergi itu akan diperkuat antara UMKM di Jatim yang diberi “branding” NUconomic dengan media cetak, elektronik, atau media digital di lingkungan NU, yang akan mempromosikan produk UMKM yang akan dijual ke warga sendiri.
Selain dengan media, sinergi NUconomic juga akan dilakukan dalam bidang pemasaran dengan kopontren, Nusa Mart, lembaga-lembaga NU, seperti RS yang menyerap produk UMKM NU, sehingga kesenjangan ekonomi umat di Jatim akan berkrang. “Bahkan, tidak menutup kemungkinan juga untuk sinergi dengan LPNU dari provinsi lain,” katanya.
Sinergi yang sama juga diharapkan oleh Ketua Induk Koperasi Syirkah Mu’awanah, M Alkhaqqoh Istifa. “Dengan Rakornas LPNU ini akan terjalin sinergi antara Induk Koperasi dengan UMKM NU dan LPNU, sehingga kita bersama-sama mendorong kemandirian ekonomi umat,” katanya. (*/pna)
