IPNU Metropolis Jatim adakan Webinar “Merdeka dari COVID-19”

Miftakhul Jannatin, S.Si., M.Si., Alumni IPPNU Sidoarjo yang sedang menempuh Ph.D Student di National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan (kanan) dalam "Webinar Internasional" bertajuk "Merdeka dari COVID-19, Merdeka Berorganisasi" yang diadakan kalangan pelajar dan mahasiswa dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) "Metropolis" (IPNU Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang) secara daring, Minggu, 15 Agustus 2021. (*/my)
Bagikan yuk..!

Surabaya (Radar96.com) – Setelah kedatangan virus COVID-19 yang mulai masuk ke Indonesia sejak Maret 2020 atau telah berlangsung 1,5 tahun itu, tentu tidak ada salahnya bila belajar dari negara lain dalam penanganan COVID-19, terutama strategi yang ditempuh setiap negara dalam menaklukkan virus COVID-19.

Belajar dari negara lain dalam penanganan COVID-19 itu antara lain ada dalam “Webinar Internasional” bertajuk “Merdeka dari COVID-19, Merdeka Berorganisasi” yang diadakan kalangan pelajar dan mahasiswa dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) “Metropolis” (IPNU Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang) secara daring, Minggu, 15 Agustus 2021.

Webinar itu melibatkan alumni IPNU-IPPNU yang sedang menempuh studi di negara lain yakni Nik Farid Faezuddin (Putra Pangeran Kerajaan Kelantan Malaysia dan Alumni IPNU Jombang yang sedang studi Magister di Mesir); Miftakhul Jannatin, S.Si., M.Si., (Alumni IPPNU Sidoarjo yang sedang menempuh Ph.D Student di National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan); dan Dr. Ayunda Dewi Jayanti (Dosen dan Satgas COVID-19 Universitas Brawijaya, Malang, Jatim).

Nik Farid Faezuddin (Putra Pangeran Kerajaan Kelantan Malaysia dan Alumni IPNU Jombang yang sedang studi Magister di Mesir) dalam “Webinar Internasional” bertajuk “Merdeka dari COVID-19, Merdeka Berorganisasi” yang diadakan kalangan pelajar dan mahasiswa dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) “Metropolis” (IPNU Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang) secara daring, Minggu, 15 Agustus 2021. (*/my)

“Tidak ada negara di dunia yang benar-benar ‘merdeka’ dari COVID-19, karena 215 negara sudah terpapar dan ada 10 jenis pekerjaan yang hilang akibat virus yang membatasi gerak orang itu, namun ada 100-an jenis pekerjaan yang baru muncul dan mayoritas terkait dengan dunia digital. Ini menuntut peran IPNU-IPPNU,” kata Ketua PW IPNU Jatim, Choirul Mubtadi’in.

Dalam webinar yang dibuka Sekdaprov Jatim DR Ir Heru Tjahjono MM itu, Nik Farid Faezuddin (Putra Pangeran Kerajaan Kelantan Malaysia) yang sedang studi Magister di Mesir) dan Miftakhul Jannatin yang sedang menempuh Ph.D Student di National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan, agaknya menyebutkan solusi berbasis teknologi yang dilakukan Malaysia dan Taiwan dalam menaklukkan COVID-19.

“Selain melacak perkembangan COVID-19 seperti yang dilakukan Indonesia dengan PPKM dalam beberapa level, Pemerintah Malaysia juga mengembangkan aplikasi mysejahtera untuk pemantauan pergerakan masyarakat secara langsung oleh Kerajaan, sekaligus menjadi semacam scanner untuk masuk area publik seperti toko,” kata alumni IPNU Jombang itu.

Namun, ia juga mengaku kaget saat menempuh studi di Mesir yang justru bebas seolah tidak ada COVID-19. “Kalau di Malaysia, kasus COVID-19 itu melonjak setelah ada Pemilu di Sabah, maka di Mesir justru sudah menurun saat saya datang ke Mesir. Hanya di tempat ibadah saja yang mensyaratkan pakai masker, tapi di area publik lain sudah tidak ada kewajiban itu,” katanya.

Solusi berbasis teknologi juga dilakukan Taiwan dalam menaklukkan COVID-19. Mantan Wakil Sekretaris IPPNU Sidoarjo 2016-2018 Miftakhul Jannatin yang kini menempuh Ph.D Student di National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan, menyatakan area publik di Taiwan dilengkapi dengan “barcode” untuk pengunjung, seperti toko atau mal, stasiun atau terminal, dan sebagainya.

“Saat mewajibkan vaksinasi dan masker, pemerintah Taiwan juga mengawalinya dengan sosialisasi berbasis sains, sehingga masyarakat patuh. Kalau Anda melindungi diri sendiri, maka Anda juga melindungi orang lain dan mencegah penularan,” katanya dalam diskusi yang dipandu alumni IPPNU dan Duta Ning Sidoarjo 2017, Alimatun Fadhilatus Naini, S.Pd., dan ‘Si Kopyah Miring’ M. Yudha Bakti, S.Pd.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan sanksi denda yang nilainnya puluhan hingga ratusan juta, sehingga orang berpikir ulang kalau melanggar, misalnya makan di warung dengan jumlah pengunjung melebihi batas akan didenda Rp150 juta atau warungnya ditutup. “Orang asing pun ada negara-negara tertentu yang dilarang masuk,” katanya.

Sementara itu, Dosen dan Satgas COVID-19 Universitas Brawijaya, Malang, Jatim; Dr. Ayunda Dewi Jayanti; menegaskan bahwa tingginya kasus COVID-19 di Indonesia itu selalu bersamaan dengan tingginya testing/tracking dan juga bersamaan datangnya varian baru pada 7 Juni 2021 yang bermula dari Bangkalan (Jatim) dan Kudus (Jateng). “Itu ada kaitannya dengan kedatangan pekerja migran saat terjadi varian baru,” katanya.

Namun, kapan virus dan varian barunya itu berhenti memapar, tentu tidak ada yang tahu, karena itu IPNU-IPPNU harus ‘merdeka’ dari COVID-19 dengan melakukan adaptasi secara teknologi seperti webinar internasional itu, dan juga hidup berdampingan dengan COVID-19 melalui protokol kesehatan yang ketat serta menjaga imun.

Pandangan dosen Unibraw itu agaknya tidak berbeda dengan pandangan Sekdaprov Jatim DR Ir Heru Tjahjono MM saat membuka webinar internasional itu. “Solusi yang ditempuh Pemprov Jatim menangani COVID-19 adalah PPKM berlevel, vaksinasi, menerapkan isolasi terpadu untuk isoman, dan protokol kesehatan yang ketat. IPNU dapat berperan dalam kampanye atau sosialisasi terkait solusi yang dilakukan Pemprov Jatim itu,” katanya.

Namun, agar Indonesia bisa “merdeka” dari COVID-19, agaknya solusi yang ada perlu dibarengi dengan solusi penanganan berbasis teknologi (digitalisasi), penerapan protokol kesehatan dengan ketat dan denda, apalagi varian baru tidak dapat dianggap ringan dan cepat sirna. (*/my)

Komentar Facebook

BeritaTerkait

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *