Madiun (Radar96.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku bangga Provinsi Jawa Timur bisa turut berkontribusi dalam gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar itu.
Sebabnya, bola resmi dalam Piala Dunia 2022 yang diberi nama “Al Rihla”, merupakan produksi Kabupaten Madiun melalui PT Global Way Indonesia (GWI). Adidas mempercayakan pembuatan bola resmi Piala Dunia kepada pabrik yang berlokasi di Jl. Raya Pilangkenceng, Kec. Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.
“Semoga di Piala Dunia selanjutnya, bukan cuma bola, tapi Timnas Indonesia juga bisa berlaga. Aamiin ya rabbal alamin,” kata Khofifah saat melepas 50.000 buah bola piala dunia ke lima negara, Kamis (16/6/22).
Adapun tujuan ekspor bola produksi PT. Global Way Indonesia (GWI) tersebut yakni Uni Emirat Arab, Jerman, Inggris, Amerika Serikat dan Brazil. Kapasitas produksi pabrik tersebut mencapai 1 juta bola dalam setahunnya.
Pelepasan ditandai dengan pemecahan kendi oleh Gubernur Khofifah bersama Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro dan General Manager Long Way Group Jeftha Wardojo.
“Alhamdulillah hari ini kita bersama melepas ekspor bola kelima negara. Kelima negara tersebut kualitas sepak bolanya diakui dunia. Kita semua bahagia dan bangga bahwa dari Bumi Kampung Pesilat Kabupaten Madiun menghadirkan produksi bola kualitas piala dunia dan siap dilepas ekspor,” ujar Khofifah.
Khofifah berharap capaian tersebut bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di seluruh Jawa Timur serta menjadi referensi dan gravitasi bagi sektor industri lainnya. Terlebih saat ini Jawa Timur sedang gencar memacu kebangkitan ekonomi yang sempat terkontraksi akibat Pandemi Covid-19.
“Terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk menyaksikan bahwa dari kampung pesilat kabupaten Madiun ini melalui Global Way Indonesia telah diberi kepercayaan oleh Adidas untuk menyiapkan bola pada FIFA World Cup 2022 di Qatar. Ini kesempatan luar biasa,” kata Khofifah.
“Produksi GWI 100 persen export . Mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari pengungkit perumbuhan ekonomi di Madiun serta Jawa Timur ,” imbuhnya.
Tidak hanya sektor perekonomian, Khofifah menyebut bahwa apa yang dicapai Kabupaten Madiun tersebut dapat menjadi referensi bagi warga Madiun, Jawa Timur bahkan seluruh Indonesia untuk semakin semangat meningkatkan prestasi olahraga. Jika dalam gelaran Piala Dunia tahun 2022 bola resminya diproduksi di Indonesia maka kita berharap pada momentum piala dunia selanjutnya Timnas Indonesia juga ikut main di piala dunia.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah tertarik dengan filosofi yang dibangun oleh PT. GWI yakni Work Hard Pray Hard atau Bekerja dengan keras dan berdoa dengan kuat. Menurut Khofifah, menyebut slogan tersebut mampu membangun semangat dari seluruh karyawannya agar bekerja dengan keras disertai doa yang kuat pula.
“Saya rasa ini bisa menjadi referensi bersama, bahwa terus bekerja dengan lebih baik diikuti dengan doa yang lebih kuat lagi,” tutupnya.
Sementara itu, Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro mengatakan kehadiran Gubernur Khofifah mampu menjadi penyemangat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Madiun untuk bekerja lebih baik lagi. Sebagai Bupati Madiun pun ia baru mengetahui bahwa PT. GWI ini memproduksi bola untuk internasional dan memiliki pabrik dengan standar internasional.
“Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur, beliau ini jadwalnya padat sekali, tetapi kehadiran Ibu Gubernur memberi semangat bagi kita yang di Madiun,” ucap Bupati Ahmad Dawami.
Pada kesempatan yang sama, General Manager Long Way Group Jeftha Wardojo mengatakan bahwa PT. GWI memproduksi berbagai macam aksesoris olahraga termasuk bola.
Jeftha Wardojo menyampaikan bahwa hari ini PT. GWI menyiapkan sebanyak 50.000 bola untuk dikirim ke Amerika Serikat, Jerman, Uni Emirat Arab, Inggris dan Brazil. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Khofifah untuk melepas ekspor PT. GWI kali ini.
“Mohon doanya semoga semua berjalan dengan baik,” pintanya.
Hadir pula pada pelepasan ekspor bola PT. GWI Bupati Madiun, Wakil Bupati Madiun, Pimpinan PT. Global Way Indonesia, Kapolres Madiun, Dandim Madiun, Sekda Kab. Madiun.
Di Surabaya (16/6/2022), Gubernur Khofifah meluncurkan “Gerakan Bersama Percepatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas” bersama Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah serta Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia.
Pada saat yang sama juga dilakukan penyerahan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas berupa Kartu Identitas Anak (KIA), KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya di Hotel JW Marriott Surabaya, Kamis (16/6).
Penyerahan dokumen tersebut merupakan bagian dari acara Gerakan Bersama Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Pendataan, Perekaman, dan Penertiban Dokumen Kependudukan Untuk Mewujudkan Masyarakat Inklusif di Jawa Timur.
Pemerintah berupaya memberikan hak- hak sipil terutama pemenuhan dokumen kependudukan bagi komunitas penyandang disabilitas dengan jemput bola. Yakni dengan mendatangi secara langsung Sekolah Luar Biasa (SLB), rumah-rumah, dan komunitas. Y
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah mengatakan bahwa pendataan kependudukan disabilitas ini penting. Mengingat dari total 69.299 penyandang disabilitas yang terdata di Jatim, baru 71% yang sudah mendapatkan dokumen kependudukan.
Tak hanya itu, gerakan ini juga merupakan bagian dari upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Khofifah menyebut, kesetaraan perlakuan menjadi tugas bersama semua pihak.
“Kalau kita mau memaksimalkan capaian SDGs, maka antara lain adalah memastikan bahwa no one left behind. Berarti penyandang disabilitas harus mendapatkan hak pemenuhan dokumen kependudukan seperti warga negara lainnya. Dan kesetaraan perlakuan ini menjadi tugas ikhtiar kita bersama,” ujar Gubernur perempuan pertama Jatim itu.
“Kelengkapan administrasi kependudukan adalah hak sipil masyarakat. Karena masih banyak kasus dimana mereka tidak mendapatkan berbagai program perlindungan sosial karena terkendala pendataan kependudukan. Jadi masalah KTP dan identitas ini bukan persoalan yang sederhana karena legalitas kewarganegaraan melekat di dalamnya,” jelasnya.
Selain itu, mantan Menteri Sosial RI itu juga menyinggung perihal kelompok masyarakat lain yang masih belum terpenuhi administrasi kependudukannya yang dikenal unregistered people.
“Masyarakat kategori unregistered people, mereka potensial mengalami kemiskinan struktural karena mereka tidak terdata maka tidak bisa menerima berbagai program peindungan sosial,” lanjutnya.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia menyebutkan bahwa menurut data BPS, penyandang disabilitas di Indonesia tercatat mencapai 20,9 juta jiwa. Di mana, Jatim merupakan provinsi terbesar nomor 2 dalam kependudukan disabilitas.
“Dan saya lihat, Jatim yang paling semangat melakukan inovasi dan terobosan untuk disabilitas. Ini membuat kami merasa sangat diapresiasi,” ucapnya.
“Dan ini memberikan harapan bagi kami. Saya ini juga penyandang disabilitas, yakni tuna rungu. Berasal dari Nganjuk dan hari ini pulang. Sekarang Alhamdulillah saya adalah staf khusus Presiden. Jadi kalau saya bisa, saya yakin teman-teman penyandang disabilitas juga bisa,” pesannya.
Selaras dengan Ankie, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah mengatakan bahwa selama 7 tahun ia menjabat, ada lubang kependudukan yang tidak bisa kita selesaikan. Yakni komunitas disabilitas dan komunitas adat terpencil.
“Ini karena banyak ruang tertutup di sana. Jadi kalau Dukcapil turun sendiri tidak akan bisa terselesaikan. Maka harus turun semua, bergerak bersama. Dari hulu ke hilirnya, mulai dari Gubernur, Bupati-Walikota, Camat, kepala sekolah, sampai keluarga,” tuturnya.
Zudan menyebutkan, gerakan jemput bola pendataan kependudukan penyandang disabilitas ini telah dimulai di Jakarta 14 Maret 2022. Dalam 3 bulan bergerak, rata-rata data masuk mencapai 220.000 per bulan.
“Maka di Jatim, dengan 38 kabupaten/kota, kalau sehari bisa mendata 100 orang saja maka se-Jatim bisa mendata 3.800 per hari. Tapi saya minta, jangan lupa ragam disabilitas tiap orang dicatat. Dan untuk penyandang disabilitas jiwa dan sensorik harus ada ahli yang mendampingi,” imbuhnya.
Di akhir, Zudan meminta agar pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan afirmasi dan prioritas. Untuk itu, kedua hal ini harus sudah dimunculkan sejak awal perencanaan pembangunan.
“Ada penyandang disabilitas yang harus diprioritaskan. Untuk itu, kita memerlukan afirmasi karena mereka memiliki banyak keterbatasan. Di sinilah esensi jemput bola. Dari titik prioritas dan afirmasi ini, hilirnya adalah optimalisasi teman-teman disabilitas,” tutupnya.
(*/hmn)
