Surabaya, radar96.com – Berbagai upaya dilakukan Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, untuk menyelamatkan aset-aset NU berupa bidang wakaf yang masih belum tersertifikasi. Salah satunya dengan menjalin sinergi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mempercepat sertifikasi tanah wakaf.
“Orang tua-orang tua kita dulu, ketika mewakafkan tanah itu jarang sekali ada akte ikrar wakaf. Menurut mereka jika hal itu dilakukan dirasa mengurangi pahala dan rasa Ikhlas. Padahal, akte ikrar wakaf itu sangat penting,” kata Kepala BPN Jatim Dr Asep Heri SH MH mewakili pengurus LWP PWNU Jatim menjadi narasumber ‘Ngaji Nusantara’ PWNU Jatim, di Surabaya, Kamis (6/3/2025) malam.
Asep yang digelari “Panglima Wakaf” oleh KH Abdul Matin Djawahir (Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim) itu mengakui manajemen yang diterapkan orang-orang tua yang mewakafkan hartanya atau tahannya itu, menggunakan manajemen lillahi ta’ala atau tidak tertulis. Hal ini terbalik dengan manajemen yang diterapkan oleh pemerintah dengan menggunakan manajemen tertulis, terbaca dan tertib administrasi.
“Ini tugas berat Lembaga wakaf NU. Untuk itu, kepengurusan Lembaga wakaf NU hendaknya bersungguh-sungguh membuat administrasi dan menjadi jembatan yang menghubungkan antara manajemen lillahi ta’ala dengan manajemen administrasi tertulis. Jadi pengurus Lembaga wakaf itu harus mewakafkan jiwanya, waktunya, dan pemikirannya untuk mengurusi persoalan wakaf ini,” katanya.
Karenanya, lanjut Asep, kolaborasi dengan Lembaga pemerintahan dalam hal ini BPN harus dijalin dengan baik. “Tugas kita itu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada seluruh bidang-bidang tanah wakaf. Ini momentum penting untuk memanfaatkan kerjasama antara NU dengan BPN dalam menyelesaikan persoalan wakaf,” tutur Asep.
Jika kerjasama ini berjalan dengan baik, kata Asep, tidak menutup kemungkinan target sertifikasi 8.000 tanah wakaf yang menjadi aset NU itu bisa tercapai. “Insyaallah target 8.000 tanah wakaf yang kita niatkan untuk disertifikasi akan terpenuhi. Untuk itu, mari kita wakafkan waktu kita, pengetahuan kita, kewenangan kita untuk memberikan kepastian hukum aset-aset umat, dalam hal ini wakaf yang diserahkan kepada nahdlatul ulama bisa terselesaikan dengan baik,” ujar Asep.
Terkait masih adanya sejumlah persoalan, Asep mengatakan, BPN Jatim telah mengelompokkan hal itu menjadi empat klasterisasi. Pertama, bukti tanah wakaf yang lengkap. Kedua, bukti kepemilikan tanah wakaf yang tidak lengkap. Ketiga, bukti kepemilikan tanah wakaf tidak ada, tidak dibuatkan ikrar wakaf bahkan yang mewakafkan sudah meninggal, sementara dokumen-dokumen wakaf itu masih atas nama si wakif. Terakhir, bukti wakaf masih bermasalah.
“Kita ingin mendorong di tahun 2025 ini, klaster 1 dan 2 bisa segera diajukan sertifikat. Untuk klaster 3 dan 4 akan dibentuk tim khusus untuk menangani hal itu. Dimana NU dan Kementerian ATR akan berkolaborasi menangani hal itu. Kita akan rumuskan syarat apa yang menjadi dasar untuk bisa menerbitkan sertifikat tanah wakaf itu,” tegasnya.
Sementara untuk pemanfaatan tanah wakaf, Asep mengatakan, hal itu bisa saja dilakukan asalkan ikrar atau akad dari tanah wakaf itu jelas peruntukannya. Jika tidak, tentunya hal itu tidak bisa dilakukan.
Ia pun mencontohkan, berdirinya hotel wakaf di Arab Saudi, yang kini hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan ummat. “Bagaimana pemanfaatan tanah wakaf. Sekarang ini kita lihat bagaimana ikrar wakafnya, apa bisa dimanfaatkan atau tidak. Kalau tanah wakaf itu ikrar bisa diganti untuk pemanfaatan umat, ya tidak apa-apa. Dan itu harus dimanfaatkan dengan baik,” terangnya.
Langkah ini disambut hangat Wakil Ketua Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Jatim, H Choirul Roziqin MPd, yang juga menjadi narasumber Ngaji Nusantara di PWNU Jatim. Ia menjelaskan, di Lazisnu Jatim memiliki beberapa program, yakni program pemberdayaan ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
“Di bidang Pendidikan, masih banyak kader NU yang membutuhkan pembiayaan untuk menuntaskan pendidikannya, ini menjadi PR kita bersama. Di bidang kesehaatan, NU berharap di setiap kabupaten kota berdiri rumah sakit-rumah sakit NU. Di bidang perekonomian, ada pemberian modal kepada warga NU, sehingga roda perekominan warga NU bergerak. NU itu terlalu besar, potensi ini sering kali kita tidak mampu mewadahinya,” ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan, kalua Lazisnu dalam beberapa bulan terakhir ini turut serta mengembangkan ketahanan pangan yang nantinya bermanfaat untuk kemaslahatan umat. “NU itu sebenarnya tidak hanya selangkah lebih maju, tapi harus berlari cepat,” pungkasnya. (*)
