Oleh: Zumrotul Mukaffa*
Setiap momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei, publik selalu diajak kembali mengingat gagasan Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan jurang yang belum sepenuhnya terjembatani. Data Badan Pusat Statistik (BPS) masih memperlihatkan ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah, rendahnya literasi dasar, serta terbatasnya akses pendidikan anak usia dini (PAUD) di sejumlah daerah. Pada saat yang sama, disrupsi digital mempercepat perubahan, tetapi tidak selalu diiringi kesiapan sistem pendidikan.
Dalam konteks itu, pendidikan kita kerap terjebak pada pendekatan elitis—kuat di wacana, lemah dalam implementasi berbasis masyarakat. Di sinilah kehadiran Asosiasi Profesor Muslimat NU (APMNU) menjadi penting, bukan sekadar sebagai simbol akademik, melainkan sebagai kekuatan sosial-intelektual yang bekerja langsung di akar rumput.
Jika R.A. Kartini di abad ke-19 melawan keterbatasan akses pendidikan melalui gagasan dan tulisan, maka para profesor Muslimat NU hari ini melanjutkan perjuangan itu dalam bentuk yang lebih sistematis, yakni riset, advokasi, dan penguatan pendidikan berbasis komunitas. Ini bukan sekadar pergeseran bentuk perjuangan, melainkan penegasan bahwa intelektual tidak boleh terpisah dari realitas sosial yang dihadapinya.
Dari Menara Gading ke Ruang kelas Masyarakat
APMNU, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Amany Lubis, telah mencetak rekor MURI sebagai organisasi perempuan dengan jumlah profesor terbanyak. Namun, signifikansi utamanya bukan pada angka tersebut. Yang lebih penting adalah bagaimana kapasitas akademik itu diterjemahkan menjadi intervensi nyata dalam sektor pendidikan yang berdampak luas, tidak hanya bagi warga Nahdlatul Ulama (NU), tetapi juga bagi masyarakat Indonesia secara umum.
Dengan jaringan lebih dari 36.000 ranting desa, Muslimat NU memiliki infrastruktur sosial yang tidak dimiliki banyak organisasi lain. Infrastruktur ini memungkinkan gagasan akademik tidak berhenti di ruang seminar, tetapi langsung diuji di lapangan. Dalam konteks pendidikan, ini berarti pendekatan berbasis komunitas (community-based education) yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal.
Data internal Muslimat NU menunjukkan bahwa organisasi ini mengelola sekira 9.800 TK/RA dan lebih dari 6.000 lembaga PAUD. Jika setiap lembaga menjangkau puluhan anak, maka intervensi pendidikan yang dilakukan berdampak pada ratusan ribu hingga jutaan anak usia dini—fase paling krusial dalam pembentukan literasi dasar.
Fokus Pendidikan: Dari PAUD hingga Literasi Digital
Dalam momentum hardikanas, kontribusi APMNU paling relevan terlihat pada penguatan pendidikan usia dini dan literasi dasar. Alih-alih melebar ke isu lain, kekuatan gerakan ini justru pada konsistensinya dalam membangun fondasi pendidikan dari level paling bawah.
Lima fokus yang dikembangkan—pemberantasan buta huruf, penguatan PAUD, pembekalan life skills, literasi kesehatan, dan literasi digital—menunjukkan bahwa pendidikan dipahami secara luas, tidak hanya sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai pembentukan kapasitas hidup.
Satu langkah strategis adalah rencana pendirian sekolah paud Muslimat NU yang dirancang agar bersifat bilingual, inklusif, dan integratif dengan tradisi pesantren. Ini bukan sekadar ekspansi kelembagaan, tetapi upaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik PAUD secara sistemik—sebuah sektor yang selama ini sering kurang mendapat perhatian serius dalam kebijakan pendidikan nasional.
Dalam konteks ini, peran APMNU menjadi signifikan karena mampu menjembatani kebutuhan loka dengan standar akademik. Pendidikan tidak lagi dipahami sebagai program dari atas ke bawah, tetapi sebagai proses yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri.
Dampak Sosial yang Melampaui Komunitas
Salah satu kritik terhadap organisasi berbasis keagamaan adalah kecenderungan eksklusivitas. Namun, dalam praktiknya, Muslimat NU justru menunjukkan hal sebaliknya. Program pendidikan yang dijalankan tidak membedakan latar belakang agama atau organisasi, melainkan terbuka bagi masyarakat luas.
Hal ini terlihat pada layanan PAUD, majelis taklim edukatif, hingga program literasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Dengan pendekatan ini, APMNU tidak hanya memperkuat internal NU, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia Indonesia secara lebih luas.
Di titik ini, konsep jihad intelektual menmeukan maknanya. Ia buka retorika, melainkan kerja nyata, yakni bagaimana ilmu pengetahuan digunakan untuk menjawab pendidikan riil di masyarakat.
Menuju Pendidikan yang Membumi
Hardiknas seharusnya tidak berhenti pada seremoni. Ia perlu menjadi momentum evaluasi sekaligus penguat kolaborasi. Dalam hal ini, APMNU layak diposisikan sebagai mitra strategis negara dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan berbasis masyarakat.
Dengan basis anggota yang mencapai puluhan juta dan jaringan yang menjangkau hingga tingkat desa, Muslimat NU adalah kekuatan sosial yang mampu menjembatani kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal.
Pada akhirnya, pendidikan yang memedekatkan bukan hanya tentang kurikulum atau kebijakan, tetapi tentang keberanian menghadirkan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat.
Dan di sanalah para profesor Muslimat NU bekerja—diam-diam, tetapi berdampak. Dari kelas ke desa, dari teori ke praktik, dari wacana ke perubahan.
*Penulis Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabayai dan Ktua Bidang Dakwah Pimpinan Muslimat NU Jawa Timur
